Jakarta

Wanti-wanti dari Senayan agar Pelacakan Massa HRS Tak Dihalang-halangi

Wanti-wanti dari Senayan agar Pelacakan Massa HRS Tak Dihalang-halangi

JAKARTA,TIRAIPESISIR.COM-Sejumlah massa yang menimbulkan kerumunan di kegiatan Habib Rizieq dilaporkan positif COVID-19. Petugas kesehatan di Petamburan, Megamendung dilaporkan mengalami hambatan dalam melakukan tugas pelacakan tracing dan testing.

Kejadian penghalang-halangan ini menjadi atensi DPR hingga DPRD DKI Jakarta yang meminta siapapun tak menghalang-halangi petugas kesehatan melakukan penelusuran kontak erat terkait COVID-19. Awalnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen Doni Monardo mendapat laporan soal tracing atau penelusuran kontak virus Corona massa Habib Rizieq Syihab (HRS) dalam rapat virtual. Petugas di daerah disebut mengalami hambatan saat akan menelusuri kontak.


“Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan (Jakarta) maupun di Megamendung (Bogor), petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking. Diharap, Satgas COVID-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan,” tulis keterangan pers BNPB soal laporan peserta rapat, pada Sabtu (21/11/2020).

Menurut keterangan pers dari BNPB, rapat virtual dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu, satgas di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dan Banten, serta Kepala Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Jakarta.

Letjen Doni Monardo berharap dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW. Sehingga, proses penemuan kasus COVID-19 bisa dengan baik dijalankan.


“Sampaikan bahwa kami akan melakukan test massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis,” papar Doni.

Doni pun menyebut, tracing kasus bisa dimulai dari Lurah Petamburan, Jakarta Pusat, Setiyanto yang telah dinyatakan positif COVID-19. “Mulailah dengan tracing dari Lurah Petamburan. Selanjutnya tes massal dari keluarga inti semua yang positif,” katanya.

Sebelumnya, Doni Monardo mengungkap sejumlah kerumunan massa Habib Rizieq Syihab dinyatakan positif COVID-19. Doni meminta massa yang terlibat kerumunan itu untuk proaktif memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.

“Data yang kami terima tadi malam untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet sudah 50 orang yang positif COVID,” ungkap Doni Monardo kepada wartawan saat mengunjungi pengungsi TPPS Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jumat (20/11).

“Data Jumat sore, 20 November, hasil swab antigen untuk klaster Megamendung (Bogor) adalah yang diperiksa 559 orang, yang positif ada 20 orang,” sambungnya.

Dari temuan ini, yang juga disampaikan melalui pesan tertulis kepada wartawan, Doni meminta masyarakat yang ikut dalam penjemputan Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta, Maulid Nabi di Tebet, dan di Megamendung serta acara di Petamburan untuk melapor kepada ketua RT/RW di wilayahnya. Para warga yang mengikuti massa Habib Rizieq juga diminta memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
“Dan kami berharap kerja sama dengan semua komponen masyarakat di berbagai daerah, terutama di Jakarta dan Jawa Barat. Khususnya juga para ketua RT dan RW untuk menyampaikan pesan kepada keluarga-keluarga bagi masyarakat yang kemarin ikut beraktivitas, baik mulai penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Megamendung serta acara terakhir di Petamburan, mohon dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri kepada ketua RT dan RW,” urainya.

“Lantas kalau bisa dengan kesadaran dan keikhlasan itu memeriksakan diri ke puskesmas,” pesan Doni yang juga Ketua BNPB itu.

Ada Warga Tolak Tracing Petugas Pemkab Bogor
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan tracing ke warganya usai pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab datang ke Megamendung. Pemkab Bogor pun mengaku banyak warganya yang menolak didata ataupun menjalani tes.

“Iya, awalnya pada nggak mau juga (warga dites masif). Kita lakukan tracing pada mereka. Ada yang mau, ada yang tidak mau, begitu. Ada yang menolak, gitu,” kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor Irwan Purnawan, saat dihubungi, Minggu (22/11/2020).

Irwan menjelaskan rapid test ini dilakukan di Desa Sukagalih dan Kuta, Megamendung, selama 2 hari, Kamis (19/11) dan Jumat (20/11). Dia pun menerangkan warga menolak di-rapid test dengan dalih hanya melihat Habib Rizieq Syihab saat di Megamendung.

“Kendala yang itu memang ada, kita sebenarnya ingin mendata juga terhadap yang hadir (ke Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung). Kan gini, pengakuan masyarakat setempat kalau mereka itu hanya keluar, hanya melihat aja, tapi tidak ikut (ke pesantren), gitu. Acara itu ikut keluar, kemudian ikut kayak gitulah, kayak seperti lambaian tangan, gitu,” terangnya.

Dia mengatakan masalah ini dapat diselesaikan ketika Satgas COVID-19 tingkat desa dan kecamatan Megamendung datang untuk membantu petugas kesehatan yang akan melakukan tracing. Warga, lanjutnya, mau melakukan rapid test setelah diberi pengertian.

“Jadi setelah di-backup oleh satgas kecamatan atau desa, mereka mau, paham (tentang tes masif COVID-19),” ucapnya.

Dari tracing ini, Irwan menjelaskan ada 560 orang di Desa Sukagalih dan Kuta yang menjalani rapid test. Hasilnya, 20 orang menunjukkan hasil reaktif.

Jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor ini pun mengatakan ke-20 orang reaktif ini dilakukan swab test.

“Nah yang hari pertama 5 orang, tanggal 19, hari itu juga kita kirim ke BBTKLPP (Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit) Jakarta. Nah hasilnya sudah ada, ternyata negatif. Yang 15 (reaktif), itu sudah diperiksa oleh Lapkesda Kabupaten Bogor. Kami belum dapat informasi hasilnya (swab test),” tandas Irwan.

DPR Minta Petugas Kesehatan Tak Dihalangi
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo mendapat laporan petugas kesehatan dihalang-halangi saat melakukan tracing massa Habib Rizieq. Komisi IX DPR meminta siapa pun tidak menghalangi-halangi langkah tracing petugas kesehatan terkait virus Corona (COVID-19) tersebut demi keselamatan bersama.
“Masyarakat siapa pun juga tidak boleh menghalang-halangi tracing yang dilakukan petugas kesehatan untuk menjaga keselamatan warga,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena saat dihubungi, Minggu (22/11/2020).

Melki mengatakan proses tracing sejatinya dilakukan agar penularan virus Corona tidak semakin meluas, terutama kepada massa pengikut Habib Rizieq. Dia menyebut langkah tracing ini pun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Untuk itu, kami mengharapkan agar ada, pertama, kesadaran dari seluruh warga bangsa khususnya dari pengikut Habib Rizieq untuk bisa mengikuti aturan dengan mempersilakan atau memberi kesempatan agar bisa dicek oleh tenaga kesehatan kita, kesadaran dari pengikut Habib Rizieq,” tuturnya.

Jika hal ini tak kunjung bisa diselesaikan, Melki meminta pemerintah menerjunkan aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan mendampingi petugas kesehatan agar proses tracing berjalan sesuai rencana.

“Kalau tidak, kami tentu mengharapkan juga adalah agar ada upaya pendekatan dari tenaga kesehatan kita secara persuasif juga kepada Habib Rizieq dan kelompoknya yang akan dilakukan tracing. Tentu apabila itu tidak diindahkan, diharapkan agar pemerintah melalui aparat hukum juga bisa melakukan pendekatan lebih jauh agar bisa ke tracking karena kita ingin mencegah wabah ini meluas,” ungkapnya.

Ketua DPRD DKI Desak Anies Tegas
Satgas Penanganan COVID-19 mendapat laporan bahwa upaya tracing massa Habib Rizieq Syihab (HRS) sempat dihalangi. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyesalkan hal ini dan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan dan bersikap tegas.
“Jangan dibiarkan dan jangan tebang pilih. Ini masalah serius yang harus segera ditangani Gubernur. Lihat sekarang kasus penularan di Jakarta mencapai 1.579 kasus di hari Sabtu kemarin,” kata Prasetio melalui keterangannya, Minggu (22/11/2020).

Tindakan menghalang-halangi petugas untuk melakukan tracing usai terjadinya kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Bogor sebelumnya dilaporkan Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo. Prasetio mengatakan Anies harus bertindak tegas apabila kinerja petugas kesehatan menjadi terhambat dengan adanya upaya menghalangi dari warga.

“Karena bukan apa-apa, ini demi kemanusiaan. Kalau untuk diisolasi untuk melindungi manusia yang lain saja tidak mau terus mau jadi apa Jakarta. Gubernur harus tegas di sini,” ujar Prasetio.

Prasetio menyatakan keputusan penanganan COVID-19 ada di tangan Pemprov DKI. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut DPRD turut mendukung penuh, baik dari sisi anggaran maupun peraturan.

“Seperti kemarin, butuh aturan untuk mempertegas upaya-upaya petugas di lapangan dalam penanganan, sudah kita buat dan telah disahkan. Sekarang ayo sama-sama menegakkan aturan itu. Ketika terjadi pelanggaran sanksi dengan tegas sesuai aturan,” tandasnya.

Update Hasil Tracing, 50 Positif di Tebet, 30 di Petamburan
Diketahui Kementerian Kesehatan menyampaikan update terbaru hasil kontak tracing petugas kesehatan terhadap orang yang ikut berkerumun dalam sejumlah kegiatan di Petamburan, Tebet, Megamendung, dan di Bandara Sokarno Hatta. Jumlah orang yang positif Corona bertambah dari sebelumnya disampaikan Satgas COVID-19.

“Dari hasil tracing dan testing pada sejumlah kejadian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan PCR di Lakesda 21 November ditemukan di Tebet total 50 kasus positif, dan di Petamburan sebanyak 30 kasus dan di Megamendung terdapat 15 sedang menunggu hasil pemeriksaan,” kata Plt Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, dr Muhammad Budi Hidayat, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB Indonesia, Minggu (22/11/2020).

Budi mengatakan dalam dua minggu terakhir terdapat beberapa kerumunan massa di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang berisiko memunculkan klaster penularan COVID-19. Budi meminta masyarakat yang mengikuti acara tersebut dan melakukan kontak erat dengan warga yang lainnya menjalani isolasi mandiri.

“Atas adanya kerumunan pada kegiatan yang dilakukan pada acara keagamaan dan pernikahan tersebut Kemenkes mengimbau semua orang yang mengikuti acara tersebut dan siapapun yang merasa kontak erat dengan orang yang hadir agar melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari,” ujarnya.

“Apabila bergejala segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan,” ujarnya. Budi mengimbau masyarakat yang mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta, di Petamburan, di Tebet, dan di Megamendung menjalani isolasi mandiri. Sedangkan jika merasa ada gejala, segera memeriksakan diri.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo meminta Dinas Kesehatan di daerah memperhatikan kasus virus Corona di kerumunan pendukung Habib Rizieq Syihab (HRS), baik di Jakarta maupun Bogor. Kasus positif Lurah Petamburan Setiyanto bisa menjadi titik awal tracing kasus.

Dalam laporannya, Doni turut menyebut per Jumat (20/11) lalu, 7 orang di Petamburan positif Corona, termasuk Lurah Petamburan, 50 orang di Tebet positif Corona, dan 20 di Bogor.

Editor     : Red/A01/09
Sumber : detiknews
author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: