Labuhanbatu

Terkait Pemberitaan Dugaan Korupsi Wifi : Kadis PMD Labuhanbatu Angkat Bendera Putih Minta Damai

Terkait Pemberitaan Dugaan Korupsi Wifi : Kadis PMD Labuhanbatu Angkat Bendera Putih Minta Damai

RANTAUPRAPAT,TIRAIPESISIR.COM-Minta ampun,diberitakan secara terus menerus oleh beberapa Awak Media baik Surat Kabar maupun Portal Media Online, seputar perihal dugaan Korupsi (Mark Up) dan Penyalahgunaan Wewenang, serta Pengangkangan Aturan dan Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga Pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (TA) 2017, terkait Proyek Pengadaan Tower Wifi dan Jaringan Internet di 75 Desa se Kabupaten Labuhanbatu.

Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu Zaid Harahap,S.Sos,MM melalui salah seorang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Labuhanbatu yang menjadi Juru Damai alias Jurdam-nya, belum lama ini Pejabat Teras Lintas PMD itu, akhirnya angkat bendera putih dan minta air, serta tawarkan damai kepada Awak Media yang memberitakan.

Teks Foto : Kantor Kejaksaan Agung RI di Jakarta 


Permintaan Damai yang sama, ternyata juga dilayangkannya kepada pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah mengadukan Kasus tersebut hingga ketingkat atas yakni Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Presiden RI, dengan maksud dan tujuan agar Pemberitaan serta Pengaduan terkait Kasus Dugaan Mark Up Pengadaan Tower Wifi – Triangle di 75 Desa se Kabupaten Labuhanbatu dihentikan.

Melalui Jurdamnya, Zaid Harahap memohon agar menemui Wartawan dan Aktifis LSM yang terkait dalam Pemberitaan dan Pengaduan Kasus dugaan Mark Up Tower Wifi dimaksud, guna membicarakan bagaimana bentuk moment perdamaian yang akan disepakati.

Namun, wacana moment minta damai ini tidak digubris pihak Awak Media dan Aktifis LSM, demi prinsip penegakan kebenaran dan penerapan hukum yang sebenarnya guna menghempang terjadinya kerugian Keuangan Negara dan mengikis habis oknum – oknum terlibat Dugaan Korupsi Mark Up Pembangunan Wifi.


Diberitakan sebelumnya, buntut adanya Pengaduan Tertulis yang disampaikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Instruktion Corruption National (ICON) Kabupaten Labuhanbatu, terkait adanya dugaan Mark Up, Penyalahgunaan Wewenang dan Pengangkangan Aturan dan Peraturan yang berlaku, serta Indikasi Miring tentang keberadaan TP4D yang menyelimuti Proyek Pengadaan Jaringan Internet dan Pembangunan Tower Wifi – Triangle di 75 Desa se Labuhanbatu, dalam waktu dekat ini diprediksikan, Kadis PMD Labuhanbatu beserta beberapa oknum terkait lainnya dan disebut – sebut memiliki peranan penting, bahkan merupakan biang kerok lahirnya proyek akal – akalan ini, yang digembar – gemborkan memiliki hubungan dekat dengan Pendopo Labuhanbatu, bersama lebih kurang sebanyak 40 orang Kepala Desa (Kades) se Labuhanbatu, bakal akan terkurung didalam terali besi dan menambah jumlah daftar Tahanan milik Aparat Hukum di Negara ini.

Baca Juga :  Plt Bupati H Andi Suhaimi Canangkan Kesatuan Gerak PKK-KKBP 2018

Dalam pengaduan Tertulisnya, DPD LSM ICON Labuhanbatu menyebutkan, bahwa pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu dibawah kendali Setyo Pranoto SH MH selaku Kepala Kejari (Kajari) Labuhanbatu, sebelumnya telah melakukan Pemeriksaan Terhadap 72 Kades terkait Korupsi Wifi yang disusul dengan Pemeriksaan Kadis PMD Zaid Harahap dan pihak Rekanan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket). Dan juga telah ditingkatkan prosesnya kepada pelidikan terhadap Oknum – Oknum terlibat di dalamnya. Namun, belum memberikan kejelasan bagaimana tindak lanjut proses pemeriksaan.

Ironisnya, hasil Investigasi Lanjutan dan Informasi yang dikutip dari sejumlah Kades, pihak Kejari Labuhanbatu melalui Kasie Intel Ricardo Marpaung SH MH justru memerintahkan 75 Kades untuk membuat perombakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Rp. 39.990.000,- menjadi Rp. 20.000.000,-. Padahal sebelumnya telah terjadi Tindak Pidana Kejahatan Korupsi pada UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Hal tersebut diketahui, sesuai dengan pengakuan sejumlah Kades yang telah melakukan Pembayaran atas Pengadaan Tower Wifi yang dikerjakan pihak rekanan senilai Rp. 39.990.000,- dan telah selesai dikerjakan di sejumlah Desa yang berada di Daerah Pesisir Labuhanbatu.

Dalam surat tersebut Analisa dan persepsi DPD LSM ICON Labuhanbatu menyatakan, bahwa Kejari Labuhanbatu selaku TP4D dinilai lalai dan telah menyalahi Proses Pengawalan dan Pengawasan Perencanaan Pendanaan Program Pengadaan Tower Wifi di 75 Desa se Kabupaten Labuhanbatu. Dan diduga, telah terkontaminasi Upaya Pembengkakan/Mark Up dalam Penetapan Besaran Dana Proyek Pengadaan Tower Wifi. 

Selain itu, Pihak Kejari Labuhanbatu diduga sengaja melemahkan Fungsi dan Keberadaan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, menerima Gravitasi yang Menguntungkan Individu, Kelompok atau Golongan, serta Berpotensi Merugikan Keuangan Negara, Mengkaper dengan Memerintahkan 75 Kades untuk melakukan Perombakan RAB agar menghilangkan dugaan Mark Up dan tidak tersentuh Proses Hukum. Ini juga merupakan Kegagalan TP4D dalam Pengawasan Perencanaan Pengadaan Tower Wifi. 

Informasi lain yang berhasil dihimpun Wartawan terkait ini menyebutkan, Pengaduan LSM ICON dilayangkan ke Kejagung dan Presiden RI sejalan dengan beredarnya informasi bahwa Status Pemeriksaan Kasus Wifi yang sempat ditingkatkan dari Pulbaket ke Penyidikan, spontanitas diturunkan kejenjang Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan Pemeriksaan.

Baca Juga :  PAC-PP Rantau Selatan Gelar ‘Jumat Bersih’ Laksanakan Gotong Royong di Kelurahan Perdamean

Hal tersebut Dinilai telah mengangkangi Koridor Penerapan Hukum. Dimana Tugas dan Fungsi APIP atau Inspektorat Daerah hanya sebatas melakukan Pemeriksaan Administrasi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 385 Ayat 4 menyebutkan, “Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah”.

Terkait Proyek Wifi ini, menurut salah seorang Pemerhati Hukum Labuhanbatu yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, keberadaan Proyek Pengadaan Tower Wifi dan Jaringan Internet di 75 Desa se Labuhanbatu, diperkirakan ada beberapa dugaan yang mengarah kepada Tindak Pidana. Seperti dugaan Mark Up, karena diduga telah membengkakan Nilai Harga Pemasangan Tower Triangle Wifi dari Harga Pasaran. Yakni, dari Rp. 25 Juta Harga Pasaran, menjadi Rp. 40 – 50 Juta per Unit Tower Wifi. 

Kemudian, dugaan Intervensi yang diperbuat Baikandi Ladomi Harahap (BaLaHa), dengan memanfaatkan Jabatan Ayahnya selaku Bupati Labuhanbatu untuk menekan Kepala Dinas PMD Labuhanbatu agar membuat Proyek Pembangunan Tower Wifi di 75 Desa se Kabupaten Labuhanbatu dengan membebankan Dana ADD dan memonopoli Pengerjaan Proyek tersebut, dapat dikatakan Nepotisme. 

Selanjutnya, Kadis PMD Labuhanbatu Zaid Harahap SSos MM diduga memanfaatkan jabatannya untuk Menekan dan Mengintimidasi serta Mengintervensi para Kades agar membuat Satu Pos Pengeluaran Anggaran pada ADD antara Rp. 40 Juta hingga 50 Juta. Tanpa ada dibicarakan dalam pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebelumnya. Serta diduga membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta “Kontrak Siluman”, dengan membebani ADD sebagai Sumber Dananya, dinilai telah mengangkangi aturan dan peraturan terkait penggunaan ADD.

Karena, Pengelolaan ADD hanya boleh digunakan untuk membayar biaya Operasional Aparat Perangkat Desa, sesuai Petunjuk Tekhnis (Juknis) Pengelolaan ADD, bahwa penggunaannya harus melalui APBDes dengan prinsip hemat, terarah, terkendali dan transparansi. Selain itu, pengelolaan ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan Unsur Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Serta dapat dipertanggungjawabkan secara Administrasi, Teknis dan Hukum, ucapnya.

Selain itu, Pengadaan Tower Wifi dan Jaringan Internet ini juga diduga telah menyalahi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena tanpa melalui Tahap maupun Proses Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud, sesuai apa yang diamanatkan oleh PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Baca Juga :  Buka Lapak Jual di Area Larangan, Pedagang di Pasar Gelugur ngaku tiap hari Bayar Pajak

Seharusnya, Kadis PMD Labuhanbatu mengajukan Pembangunan Tower Wifi dan Jaringan Internet se Kabupaten Labuhanbatu dalam Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (RAPBD) pada Tahun Anggaran (TA) berikutnya, dan mengumumkan proses tendernya lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bukan memaksakan Pembangunannya ataupun Pengadaannya dengan membebani ADD yang diperuntukkan bukan untuk itu.

Intinya, dalam Pemeriksaan Dugaan Korupsi Kasus Wifi ini, jika memang secepat itu Kajari Labuhanbatu memberikan kasus ini ke APIP, mungkin ada udang dibalik batu. Padahal, keleluasan wewenang Kajari Labuhanbatu lebih besar dibanding Inspektorat dalam melakukan Proses Pemeriksaan Kasus Wifi. Seperti yang tertulis pada Ayat 5 dalam Pasal yang sama pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, jelas menerangkan bahwa,  “Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dan hal ini sebelumnya juga telah diperkuat dalam BAB XX Pasal 384 UU dimaksud Tentang TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI DAERAH Ayat 2 menyebutkan, “Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila, Tertangkap Tangan Melakukan Sesuatu Tindak Pidana dan  Disangka Telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih,” sebutnya.

Ketika hal ini dikonfirmasi Wartawan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Ahmad Mufli,SH,MM diruang kerjanya belum lama ini mengatakan, melalui APIP, Presiden RI telah menginstruksikan agar menangani permasalahan administrasi dengan baik, guna menghindari tindakan korupsi. 

Ketika dipertanyakan tentang Proses Pemeriksaan Kasus Wifi, Mufli mengatakan, tidak tertutup kemungkinan oknum terlibat akan tersandung hukum nantinya, tapi setelah hal itu terlebih dahulu diperiksa oleh Inspektorat atau APIP, jika menemukan indikasi korupsi,  baru diserahkan ke pihak Penegak Hukum, sebut Mufli. 

Dilain pihak, Kadis PMD Labuhanbatu,Zaid Harahap,SSos,MM saat dikonfirmasi Via Whatsapp, hingga berita ini dikirim ke meja Redaksi, tidak mau menjawab Konfirmasi Wartawan. (Okta)


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: