JAWA BARAT

Sekda Jabar Iwa Karniwa Resmi Tersangka Kasus Suap Meikarta

Sekda Jabar Iwa Karniwa Resmi Tersangka Kasus Suap Meikarta

JAWA BARAT, TIRAIPESISIR.COM –
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, memasuki babak baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nyatanya telah menetapkan status Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta tersebut. Berdasarkan informasi dari sumber yang dipercaya, penetapan status tersangka Iwa tersebut dilakukan KPK sejak 10 Juli lalu, dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).


Kendati belum diumumkan secara resmi oleh pimpinan KPK, soal status Iwa tersebut sudah menyebar di kalangan terbatas. Status Iwa pun semakin terang berderang setelah beredar surat panggilan KPK terhadap salah seorang saksi dalam kasus suap proyek Meikarta. Dalam surat panggilan tertanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani Direktur Penyidikan KPK, RZ Panca Putra Simanjuntak tersebut, saksi diminta hadir pada Kamis (25/7/2019) pukul 10.00 WIB untuk menghadap penyidik KPK, Achmad Taufik Husein dan tim.

Dalam surat itu disebutkan, yang bersangkutan akan didengar keterangan sebagai saksi untuk Tersangka Iwa Karniwa, yang ditulis dengan huruf kapital dan di-bold.

“Untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan pembahasan substansi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kebupatan Bekasi tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh TERSANGKA IWA KARNIWA selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,” demikian isi surat panggilan tersebut.


Dalam surat itu pun disebutkan Iwa dijerat Pasal 12 huruf a atau b Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yakni memberi atau menjanjikan terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta yang dilakukan Batrholomeus Toto.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh Tersangka Batrholomeus Toto,”

Dengan jeratan Pasal 12 dan 11 UU No 31/1999 tersebut, Iwa terancam hukuman penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun hingga penjara seumur hidup. Selain itu, Iwa juga terancam pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Neneng Hasanah Divonis, KPK Buru Tersangka Lain
Belum ada penyataan resmi dari pihak KPK soal status Iwa Karniwa tersebut. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah masih belum berhasil dihubungi untuk dimintai konfirmasi soal kasus ini.

Namun sebelumnya, KPK memastikan bakal mengejar pihak-pihak lain yang diduga terlibat kasus dugaan suap perizinan Meikarta seusai Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin divonis 6 tahun penjara dalam kasus Miekarta oleh Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (29/5/2019) lalu.

Pihak-pihak lain yang dimaksud tersebut, di antaranya Iwa Karniwa serta sejumlah politisi dan pejabat yang pernah dijadikan saksi dari terdakwa Neneng Hasanah saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Dalam kasus suap terkait perizinan Meikarta ini, kami juga sedang terus kembangkan peran-peran pihak lain, selain yang sudah diproses,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

Febri mengatakan jaksa bakal memberikan analisa dan rekomendasi terkait kasus ini pada Pimpinan KPK. Setelah itu, barulah dilakukan pembahasan terkait kelanjutan kasus ini. “Nanti jaksa akan ajukan analisis dan rekomendasinya pada pimpinan. Sepanjang ada bukti yang ditentukan pasti akan ditelusuri,” ujarnya.

Nama Iwa Karniwa Disebut dalam Putusan Hakim
Sebelumnya, Neneng Hasanah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan karena dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta. Hakim menyatakan Neneng Hasanah terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp10,630 miliar dan SGD90 ribu terkait proyek perizinan Meikarta.

Selain Neneng Hasanah, majelis hakim juga memvonis 4 pejabat Pemkab Bekasi lainnya. Mereka ialah Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi; Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi; Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi; dan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi. Mereka divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Mereka dinyatakan terbukti turut menerima suap terkait perizinan Meikarta.

Selain itu, dalam putusan terhadap Neneng Hasanah, majelis hakim menyebut adanya uang yang diterima Sekda Jabar Iwa Karniwa. Hakim menyatakan Iwa menerima Rp1 miliar guna pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

“Untuk urusan RDTR, Neneng Rahmi dan Hendry Lincoln menerima uang dari PT Lippo Cikarang yang selanjutnya uang diberikan kepada Iwa Karniwa senilai Rp1 miliar melalui Waras Wasisto (anggota DPRD Jabar) dan Sulaeman (anggota DPRD Bekasi),” ucap hakim saat membacakan putusannya.

Iwa Keukeuh Membantah
Soal uang suap ini sendiri sempat jadi pembahasan saat proses pemeriksaan saksi di persidangan. Iwa menbantah menerima uang tersebut. Iwa memang mengakui adanya pertemuan dengan tim dari Pemkab Bekasi yang difasilitasi Waras Wasisto dalam pembahasan revisi Perda RDTR Kabupaten Bekasi.

Namun Iwa dengan tegas mengaku tidak meminta dan menerima uang Rp1 miliar dari birokrat Pemkab Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. Saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (28/1/2019) lalu, Iwa mengungkapkan, dirinya bertemu dengan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Pertemuan tersebut terjadi lebih dari sekali yang diawali di KM 72 Ruas Tol Cipularang. Dia mengaku pertemuan tersebut difasilitasi Waras Wasisto. Iwa mengaku, saat itu dirinya sedang beristirahat di salah satu kafe di KM 72 dalam perjalanan pulang dari Jakarta. Selanjutnya, Waras menghubunginya bahwa ada pejabat Pemkab Bekasi ingin bertemu dirinya. Sehingga terjadilah pertemuan tersebut.

“Saya tidak datang, tapi sedang istirahat di sana (KM 72). Saya diminta oleh Pak Waras untuk bertemu, ya akhirnya bertemu. Tapi hanya sebentar. Selanjutnya karena ini urusan kantor, pertemuannya dilanjutkan di kantor saja,” ujar Iwa saat menjawab pertanyaan Jaksa KPK Yadyn.

Dalam pertemuan tersebut, Iwa mengaku bertemu dengan Neneng Rahmi dan Sulaeman anggota serta seorang lagi yang tidak diingat namanya oleh Iwa, yang belakangan diketahui bernama Hendry Lincoln, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Semua orang tersebut, kata Iwa, tidak dikenalnya sebelumya, tapi baru tahu setelah dikenalkan oleh Waras. Iwa pun megaku tak pernah berkomunikasi dengan Neneng Rahmi sebelum pertemuan itu.

Sebelum pertemuan tersebut, Iwa pun mengaku tak tahu apa yang akan dibahas oleh Waras dan Neneng Rahmi. “Saya tidak tahu materinya apa karena tidak dijelaskan (oleh Waras). Saya mengiyakan bertemu karena nggak enak saja untuk menjaga hubungan (dengan Waras),” tandasnya.

Ditanya soal adanya permintaan bantuan untuk revisi Perda RDTR Kabupaten Bekasi yang disampaikan Neneng Rahmi, Iwa mengakuinya. Namun saat itu Iwa menjawab bahwa dirinya tidak lagi memiliki kewenangan soal hal tersebut karena sudah tidak lagi menjabat Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar. “Saya bilang silakan saja, asal sesuai proses. Datang saja ke sekretariat BKPRD,” ucapnya.

Setelah tidak menjadi Ketua BKPRD yang selanjutnya dijabat Wakil Gubernur saat itu Deddy Mizwar, Iwa mengaku tidak pernah sekalipun mengikuti rapat BKPRD, termasuk soal pembahasan izin Meikarta. “Kalau adanya proses revisi RDTR Kabupaten Bekasi, saya memang tahu, karena itu kan melalui Perda,” jelasnya.

Saat jaksa menanyakan apakah meminta dan menerima dana Rp1 miliar dari Nenang Rahmi, dengan tegas Iwa membantahnya. “Tidak, saya tidak menerima, tidak pernah,” jawab Iwa sebelum pertanyaan Jaksa Yadyn dilontarkan secara lengkap.

Jawaban yang sama juga disampaikan menjawab pertanyaan hakim anggota, Tardi dan Lindawati. “Dari catatan saya, 2 orang saksi yaitu Hendry Lincoln dan Neneng Rahmi pernah menyampaikan kalau Anda meminta uang Rp1 miliar. Apakah benar?” tanya hakim.

Iwa pun kembali menjawab dengan tegas, dirinya tidak pernah menerima uang tersebut dari siapapun. “Tidak pernah (menerima),” sanggah Iwa.

Begitu juga soal sumbangan banner untuk kepentingannya di Pilgub Jabar 2018. Iwa membantah meminta atau menerima banner tersebut, kendati belakangan sumbangan banner tersebut terrealisasi lewat peran Waras.

“Pak Waras pernah menawarkan, tapi saya tidak meminta. Saya juga tidak mengetahui berapa banyak, dimana ditempatkan, sepert apa, dan harganya berapa,” tandas Iwa.

Soal banner ini, Iwa mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik KPK yang ditandatanganinya. Iwa mengaku tak menerima banner, seperti yang ditulis dalam BAP. Saat ditanya apakah ada paksaan untuk menandatangani BAP, Iwa membantahnya.

“Tidak ada paksaan. Cuma yang terakhir itu (soal banner) saya tidak menerimanya. Waktu itu, saya buru-buru karena harus ke Amerika. Tak ada paksaan, cuma karena buru-buru saja,” tegasnya.

Neneng Hasanah Divonis, KPK Buru Tersangka Lain
Belum ada penyataan resmi dari pihak KPK soal status Iwa Karniwa tersebut. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah masih belum berhasil dihubungi untuk dimintai konfirmasi soal kasus ini.

Namun sebelumnya, KPK memastikan bakal mengejar pihak-pihak lain yang diduga terlibat kasus dugaan suap perizinan Meikarta seusai Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin divonis 6 tahun penjara dalam kasus Miekarta oleh Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (29/5/2019) lalu.

Pihak-pihak lain yang dimaksud tersebut, di antaranya Iwa Karniwa serta sejumlah politisi dan pejabat yang pernah dijadikan saksi dari terdakwa Neneng Hasanah saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Dalam kasus suap terkait perizinan Meikarta ini, kami juga sedang terus kembangkan peran-peran pihak lain, selain yang sudah diproses,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).

Febri mengatakan jaksa bakal memberikan analisa dan rekomendasi terkait kasus ini pada Pimpinan KPK. Setelah itu, barulah dilakukan pembahasan terkait kelanjutan kasus ini. “Nanti jaksa akan ajukan analisis dan rekomendasinya pada pimpinan. Sepanjang ada bukti yang ditentukan pasti akan ditelusuri,” ujarnya.

Nama Iwa Karniwa Disebut dalam Putusan Hakim
Sebelumnya, Neneng Hasanah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan karena dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta. Hakim menyatakan Neneng Hasanah terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp10,630 miliar dan SGD90 ribu terkait proyek perizinan Meikarta.

Selain Neneng Hasanah, majelis hakim juga memvonis 4 pejabat Pemkab Bekasi lainnya. Mereka ialah Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi; Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi; Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi; dan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi. Mereka divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Mereka dinyatakan terbukti turut menerima suap terkait perizinan Meikarta.

Selain itu, dalam putusan terhadap Neneng Hasanah, majelis hakim menyebut adanya uang yang diterima Sekda Jabar Iwa Karniwa. Hakim menyatakan Iwa menerima Rp1 miliar guna pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

“Untuk urusan RDTR, Neneng Rahmi dan Hendry Lincoln menerima uang dari PT Lippo Cikarang yang selanjutnya uang diberikan kepada Iwa Karniwa senilai Rp1 miliar melalui Waras Wasisto (anggota DPRD Jabar) dan Sulaeman (anggota DPRD Bekasi),” ucap hakim saat membacakan putusannya.

Iwa Keukeuh Membantah
Soal uang suap ini sendiri sempat jadi pembahasan saat proses pemeriksaan saksi di persidangan. Iwa menbantah menerima uang tersebut. Iwa memang mengakui adanya pertemuan dengan tim dari Pemkab Bekasi yang difasilitasi Waras Wasisto dalam pembahasan revisi Perda RDTR Kabupaten Bekasi.

Namun Iwa dengan tegas mengaku tidak meminta dan menerima uang Rp1 miliar dari birokrat Pemkab Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. Saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (28/1/2019) lalu, Iwa mengungkapkan, dirinya bertemu dengan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Pertemuan tersebut terjadi lebih dari sekali yang diawali di KM 72 Ruas Tol Cipularang. Dia mengaku pertemuan tersebut difasilitasi Waras Wasisto. Iwa mengaku, saat itu dirinya sedang beristirahat di salah satu kafe di KM 72 dalam perjalanan pulang dari Jakarta. Selanjutnya, Waras menghubunginya bahwa ada pejabat Pemkab Bekasi ingin bertemu dirinya. Sehingga terjadilah pertemuan tersebut.

“Saya tidak datang, tapi sedang istirahat di sana (KM 72). Saya diminta oleh Pak Waras untuk bertemu, ya akhirnya bertemu. Tapi hanya sebentar. Selanjutnya karena ini urusan kantor, pertemuannya dilanjutkan di kantor saja,” ujar Iwa saat menjawab pertanyaan Jaksa KPK Yadyn.

Dalam pertemuan tersebut, Iwa mengaku bertemu dengan Neneng Rahmi dan Sulaeman anggota serta seorang lagi yang tidak diingat namanya oleh Iwa, yang belakangan diketahui bernama Hendry Lincoln, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Semua orang tersebut, kata Iwa, tidak dikenalnya sebelumya, tapi baru tahu setelah dikenalkan oleh Waras. Iwa pun megaku tak pernah berkomunikasi dengan Neneng Rahmi sebelum pertemuan itu.

Sebelum pertemuan tersebut, Iwa pun mengaku tak tahu apa yang akan dibahas oleh Waras dan Neneng Rahmi. “Saya tidak tahu materinya apa karena tidak dijelaskan (oleh Waras). Saya mengiyakan bertemu karena nggak enak saja untuk menjaga hubungan (dengan Waras),” tandasnya.

Ditanya soal adanya permintaan bantuan untuk revisi Perda RDTR Kabupaten Bekasi yang disampaikan Neneng Rahmi, Iwa mengakuinya. Namun saat itu Iwa menjawab bahwa dirinya tidak lagi memiliki kewenangan soal hal tersebut karena sudah tidak lagi menjabat Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar. “Saya bilang silakan saja, asal sesuai proses. Datang saja ke sekretariat BKPRD,” ucapnya.

Saat jaksa menanyakan apakah meminta dan menerima dana Rp1 miliar dari Nenang Rahmi, dengan tegas Iwa membantahnya. “Tidak, saya tidak menerima, tidak pernah,” jawab Iwa sebelum pertanyaan Jaksa Yadyn dilontarkan secara lengkap.

Jawaban yang sama juga disampaikan menjawab pertanyaan hakim anggota, Tardi dan Lindawati. “Dari catatan saya, 2 orang saksi yaitu Hendry Lincoln dan Neneng Rahmi pernah menyampaikan kalau Anda meminta uang Rp1 miliar. Apakah benar?” tanya hakim.

Iwa pun kembali menjawab dengan tegas, dirinya tidak pernah menerima uang tersebut dari siapapun. “Tidak pernah (menerima),” sanggah Iwa.
Begitu juga soal sumbangan banner untuk kepentingannya di Pilgub Jabar 2018. Iwa membantah meminta atau menerima banner tersebut, kendati belakangan sumbangan banner tersebut terrealisasi lewat peran Waras.

“Pak Waras pernah menawarkan, tapi saya tidak meminta. Saya juga tidak mengetahui berapa banyak, dimana ditempatkan, sepert apa, dan harganya berapa,” tandas Iwa.

Soal banner ini, Iwa mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik KPK yang ditandatanganinya. Iwa mengaku tak menerima banner, seperti yang ditulis dalam BAP. Saat ditanya apakah ada paksaan untuk menandatangani BAP, Iwa membantahnya.

“Tidak ada paksaan. Cuma yang terakhir itu (soal banner) saya tidak menerimanya. Waktu itu, saya buru-buru karena harus ke Amerika. Tak ada paksaan, cuma karena buru-buru saja,” tegasnya.(D.Wahyudi- A07/09)

Editor: Agus Salim

Editor     :
Sumber :
author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: