Jakarta

Rosyid Arsyad : Rekonsiliasi Tak Perlu Minta Jatah Menteri,KPP Bersama Relawan Jokowi Tolak Parpol Pro Prabowo Gabung Koalisi Jokowi

Rosyid Arsyad : Rekonsiliasi Tak Perlu Minta Jatah Menteri,KPP Bersama Relawan Jokowi Tolak Parpol Pro Prabowo Gabung Koalisi Jokowi

JAKARTA,TIRAIPESISIR.COM-Presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Prabowo Subianto, dalam pertemuan itu keduanya membahas rencana rekonsiliasi. Bahkan beberapa hari ini juga tersiar kabar jika Gerindra, PKS, PAN, Berkarya dan Demokrat akan bergabung di pemerintahan Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut, Komite Pedagang Pasar (KPP) relawan militan Jokowi-Ma’ruf Amin, menilai jika rekonsiliasi yang dilakukan tak perlu sampai memberikan jatah posisi kursi pemerintahan ke Partai pro Prabowo Sandiaga.


“Komite Pedagang Pasar (KPP) bersama relawan Jokowi Ma’ruf menolak Gabungnya Parpol Pro Prabowo Sandiaga ke koalisi Jokowi Ma’ruf,” kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), Abdul Rosyid Arsyad, Senin (22/7).

Baca Juga :  Jokowi Digugat! Ngamuk Jualannya Rugi Bandar, Pedagang Eceran Tuntut Ganti Rugi Rp 10 M, Sebut Presiden Tak Becus Tangani Covid-19 : Sangat Melecehkan Akal Sehat!

Rosyid menilai, sudah cukup porsi parlemen 60 persen dari parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf dan relawan 01 yang sudah berjuang keras memenangkan Jokowi Ma’ruf Amin. Bahkan Rosyid juga menyebut tak elok jika nantinya Gerindra, Berkarya, PKS, PAN dan Demokrat mendapatkan jatah kursi di pemerintahan Jokowi Ma’ruf Amin.

“Rekonsiliasi hanya mendamaikan dan mendinginkan situasi politik di masyarakat antara pendukung 01 dengan pendukung 02, bukan harus ikut bergabung di kepemerintahan pak Jokowi dan abah Ma’ruf,” tegasnya.


Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan, tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan. Menurut PDIP, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Baca Juga :  KPK Dan Bawaslu Sepakat Parpol Wajib Buka Rekam Jejak Caleg

“Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan, itu untuk menanggapi pernyataan Amien Rais. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), itu meminta Presiden Joko Widodo membagi porsi kekuasaan 55 persen banding 45 persen dengan Prabowo Subianto. Angka itu sesuai dengan perolehan suara Jokowi dan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2019.

“Pembagian kekuasaan dan menteri tak bisa menggunakan angka. Pemilihan menteri, harus bicara kualitas. Seorang menteri harus paham dengan kementerian yang dia pimpin. Selain itu, menteri juga harus dapat sejalan dengan visi-misi presiden Jokowi,” tegas Hasto. (Horlas/A08/08)

Baca Juga :  Peserta PKH Desa Cinta Makmur Diduga Menjadi Korban Pungli Oknum Petugas Pendamping

author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: