Jakarta

Perusahaan Media Online Tidak Bisa Dikenakan ITE

Perusahaan Media Online Tidak Bisa Dikenakan ITE
TEKS FOTO : Ketua Umum DPP MOI,Rudi Sembiring Maliala

JAKARTA-Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo),Rudiantara, menegaskan,media online yang memiliki legalitas lengkap sebagai perusahaan pers tidak dapat dikenakan UTE dalam sengketa pemberitaan ataupun hal-hal yang menyangkut delik pers.

Penegasan tersebut disampaikan,kepada Rudi Sembiring Maliala dan kawan-kawan saat bertemu dengan Menkominfo Agustus lalu.


“Kementerian akan melakukan pemeriksaan apakah media online Itu perusahaan pers atau tidak?,”ungkap Rudi Sembiring Maliala,Ketua Umum Media Online Indonesia (MOI) ketika melakukan dialog dengan Ismail dan kawan-kawan di kantor MOI,Thamrin City,Rabu (19/12/2018).

Dengan begitu,lanjut Smbiring,media online yang berbentuk perusahaan pers pendekataan hukum dalam delik pers penyelesainnya,tetap menggunakan UU Pers No 40 tahun 1999. “Bukan ITE,”tegasnya.

Baca Juga :  Kebakaran Pasar Tanah Abang Diduga Akibat Arus Pendek

Namun kenyataannya,ketegasan Menkominfo Itu tidak digubris Kepolisian, Insitusi seragam coklat ini tetap mengunakan ITE,sehingga cukup banyak jurnalis yang terkena kriminalisasi,termasuk beberapa anggota MOI.


“Bukan hanya saya di Riau,tapi juga di beberapa kota. Toro contohnya,salah satu jurnalis yang sampai berita ini diturunkan masih tersandung “kasus pemberitaan” menyangkut korupsi salah satu Bupati di Riau. Dia diadukan ke Dewan Pers oleh salah seorang wakil sekretaris KNPI Riau”jelas Ismail kepada Rudi.

Rudi sendiri dalam tanggapannya,menilai serius tentang relevansi penggunaan UU ITE No 19 tahun 2018 bagi media online Indonesia. “Penerapan UU ini mengalami pembiasan,multitafsir dan berdampak negatif bagi perkembangan Pers di Indonesia,”ujarnya.

Baca Juga :  652 Pengendara Di Tilang Dan Didenda Rp.750.000,Akibat Merokok

Jika ada media anggota MOI yang dikenakan UU ITE, lanjut Rudi,maka yang perlu dilakukan menyampaikan,keberatan atas penggunaa ITE itu ke Kapolri dan ke pihak Kementrian Komunikasi dan Informasi,juga ke pihak Menkumham sebagai yang bertanggungjawab atas ketepatan penerapan UU dan peraturan tentang media online di Indonesia.

“Relevansi penerapan UU ITE ini perlu dikaji secara serius agar baik buat pemerintah dan baik juga buat Media Online di Indonesi. Saya akan mengusulkan dan berupaya agar DPP MOI akan melaksanakan Seminar Nasional tentang “Relevansi Penggunaan UU ITE Nomor 19 Tahun 2018 Bagi Media Online Indonesia,”di awal tahun 2019 yang akan datang,”tuturnya.

Baca Juga :  Dua Kali Hercules Mengamuk Di Pengadilan Jakarta Barat

Panitia Seminar Nasional,Rudi berjanji akan dibentuk. Ia yakin,akan ada dan banyak orang yang bersedia sebagai relawan dan mendukung untuk pelaksanaannya. (red)
Sumber : HiTvBerita.com


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: