Indonesia

Penyaluran Raskin Sesuai Pedum Raskin 2016

Penyaluran Raskin Sesuai Pedum Raskin 2016

Meranti,TiraiPesisir.Com-Penyaluran Beras Miskin (Raskin) merupakan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah meluncurkan program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Raskin) dengan pengelolaan Raskin oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2016 di Kementerian Sosial. Sementara itu Bulog sesuai dengan penugasan pemerintah bertugas sebagai penyedia dan penyalur Raskin dan dalam pelaksanaannya program Raskin melibatkan beberapa kementerian/lembaga seperti Kemenko Kesra, TNP2K, Kemendagri,BPKP,dan pemerintah daerah.

Program Raskin pelaksanaannya dimulai sejak tahun 1998 dan pada tahun 2016 ini dengan target sasaran 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS)-Penerima Manfaat (RTS-PM) 15 kg/RTS-PM sebanyak 12 bulan dengan total pagu per tahun 2.795.561.460 kg harga pembelian beras Rp 7.751.86, jumlah subsidi Rp 6.151,86 dan harga tebus Rp 1600. Sehingga total anggaran subsidi Rp 17.197.902.724.000,-. Ditargetkan penyaluran bulan Januari sampai Maret 2016 sebanyak 689.890365 kg di 33 provinsi dan sampai saat ini telah terealisasi 411.640.193 kg (58,90%) di seluruh provinsi.


Pemerintah meluncurkan Raskin ini dengan tujuan diantaranya untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras,penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan serta memastikan kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat.

Baca Juga :  Polri,TNI Serta Instansi Terkait Upaya Padamkan Karlahut Seluas 20 Hektar Di Kecamatan Rangsang

Pelaksanaan program Raskin ini megacu pada Inpres No.3 tahun 2012 tentang kebijakan pegadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah yang diantaranya menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Perpres No.15  tahun 2010 tentang Percepatan Penangggulangan Kemiskinan,sebagai pelaksanaan terhadap Inpres tersebut adalah peraturan Menteri Keuangan No.237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara penyediaan, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Permenko Kesra No.57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat. Permenkeu ini diantaranya mengatur tentang penunjukkan Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menugaskan Perum Bulog untuk meyediakan dan menyalurkan Rakin. Tugas dan Tanggungjawab Perum Bulog,Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang meliputi. a) Penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sampai Titik Distribusi (TD) yang telah ditetapkan sesuai dengan data RTS-PM yang diterbitkan/dikeluarkan oleh TNP2K atau data perusabahan RTS-PM yang telah ditetapkan.

Baca Juga :  Kejari Meranti,Swarjan :Kasus Korupsi Jalan Tanjung Mayat Mungkin Bertambah...!!!

b) Tata cara penyediaan  penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.


  1. Menyiapkan rencana HPB bersama KPA dan Kementerian Keuangan.
  2. Melaporkan hasil rencana HPB tersebut kepada KPA.
  3. Menyusun master budget secara keseluruhan antara lain HPB yang tata cara penyusunannya sesuai kesepakatan dengan KPA.
  4. Mengajukan permohonan jaminan kredit perbankan kepada Menteri keuangan yang tembusannya disampaikan kepada KPA.
  5. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana pelaksanaan kegiatan subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.
  6. Mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA atas pelaksanaan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
  7. Menyampaikan laporan triwulan tentang realisasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapata rendah kepada KPA yang memuat laporan jumlah persediaan, pengadaan penyaluran, pendapatan dari penjualan beras, termasuk biaya yang timbul dan proyeksi operasional sampai dengan akhir bulan.
Baca Juga :  KABAR BURUK,Tak Ada Lagi Pengangkatan Honorer Jadi PNS, Pupus Sudah! Ini Saran Menpan

Sementara itu terkait dengan data penerima raskin (RTS-PM) dari data basis terpadu PNP2K, Pagu Raskin tahun 2013 melihat kondisi tingkat kemiskinan wilayah, tingkat ketertinggalan/ kesulitan/ akses wilayah,dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta evaluasi pelaksanaan Raskin tahun 2012.Kemensos berharap penyaluran Raskin ini akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga,tepat waktu dan dapat terhindar dari peluang-peluang penyimpangan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut dalam pelaksanaan program Raskin tahun 2013 ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digandeng sejak awal untuk mengawal keberhasilan pelaksanaan program Raskin bersama BPK dan BPKP yang sekaligus akan mengaudit pelaksanaan program.(Pemred)

Pemimpin Umum : Encik Azman.A.Nawar,BcHK

Pemimpin Redaksi : Zainuddin.Hs,S.Ag


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: