Batam

Penggusuran Warga dan Galian C di RT04/RW05 Melcham Kel.Tanjung Sengkuang Kota Batam Oleh PT.Asia Metal Diduga illegal

Penggusuran Warga dan Galian C di RT04/RW05 Melcham Kel.Tanjung Sengkuang Kota Batam Oleh PT.Asia Metal Diduga illegal
Foto : Lokasi daerah penggusuran warga RT 04/RW05 Melcham dan Galian C di Kelurahan Tanjung Sengkuang,Kec.Batu Ampar,Kota Batam yang ditinjau langsung oleh Yanuar Pribadi Lurah Tanjung Sengkuang bersama tim redaksi Portal Media Online TIRAIPESISIR.COM,Senin (16/07/2018).

BATAM,TIRAIPESISIR.COM-Aktifitas penggusuran warga dan galian C di wilayah RT04/RW05 Melcham Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar,Kota Batam yang dilakukan oleh PT.Asia Metal diduga illegal. Betapa tidak,PT.Asia Metal tidak memiliki izin galian C dari BP Batam dan izin lainnya.

Sementara yang bernama Imam yang diketahui selaku orang pelaksana lapangan penggusuran warga dan penggalian tanah dari darat pada malam hari itu tetap ngotot mengatakan,ia dari pihak perusahaan PT.Asia Metal. Jelasnya,tim Media ini sudah dua kali melakukan konfirmasi kepada Imam (Minggu,15/7/2018 dan Senin,16/7/2018,red),ia tetap mengatakan dari PT.Asia Metal. Ironisnya,ganti rugi sebentuk kavlingan (KSB) yang diberikan Imam kepada warga (Martinus Robana Simanjuntak) tidak benar dan tidak ada,malah kavlingan itu sudah diperjual belikan kepada orang lain.

Foto : Lokasi daerah penggusuran warga RT 04/RW05 Melcham dan Galian C di Kelurahan Tanjung Sengkuang,Kec.Batu Ampar,Kota Batam yang ditinjau langsung oleh Yanuar Pribadi Lurah Tanjung Sengkuang bersama tim redaksi Portal Media Online TIRAIPESISIR.COM,Senin (16/07/2018).


Untuk memastikan,PT.Asia Metal tidak ada mengkantongi izin galian C dari BP Batam,dan IWUP,IUP Eksplorasi dan Amdal serta izin alat berat. Redaksi melakukan konfirmasi langsung kepada Lurah Tanjung Sengkuang,Yanuar Pribadi,Rabu (25/7/2018) melalui pesan WastApp mengatakan,sepanjang pengetahuan kami untuk mengangkut pasir dari Tanjung Sengkuang ke Batu Merah, PT.Asia Metal bekerjasama dengan PT.Global dan PT.Limanda. Izinnya ada dari Otorita Batam (OB).Tapi kalau izin galian c yang ditanyakan tidak ada.

Baca Juga :  Polisi Selidiki Identitas Sopir Bus Transjakarta yang Terlibat Tabrak Lari

“Sepanjang pengetahuan kami untuk mengangkut pasir dari Tanjung Sengkuang ke Batu Merah,PT.Asia Metal bekerjasama dengan PT.Global dan PT.Limanda. Izinnya ada dari Otorita Batam (OB) pak.Tapi kalau izin galian c yang bapak ditanyakan tidak ada,”jelas Lurah Tanjung Sengkuang,Yanuar Pribadi menerangkan.

Ditanya lagi,apakah PT.Asia Metal ada memiliki izin galian C dari BP Batam,IWUP,Amdal,IUP Eksplorasi dan Izin Alat Berat. Lurah Tanjung Sengkuang tetap mengatakan tidak ada. “PT.Asia Metal tidak ada izin,”katanya lagi.


Sebagaimana tupoksi pers/wartawan adalah sebagai sosial kontrol dalam penegakan supremasi hukum di NKRI ini dan mitra Mabes Polri dan KPK RI,serta memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat,benar dan objektif yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers Nomor : 40 Tahun 1999,diminta kepada Polda Provinsi Kepri untuk memeriksa legalitas PT.Asia Metal dalam aktifitas penggusuran warga dan galian C di RT04/RW05 Melcham Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar,Kota Batam, karena aktifitas tersebut sudah diambang batas yang membuat kekhawatiran dan keresahan warga yang berdomisili di sekitar daerah itu.Apalagi aktifitas galian tanah itu dilakukan pada malam hari.

Baca Juga :  Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Sekedar untuk diketahui,pada tahun 2016 silam,ada sebanyak 16 perusahaan masih menunggak pembayaran retribusi Galian C senilai Rp 19,9 Miliar dalam pengurusan izin reklamasi di Kota Batam,Kepulauan Riau. 

Perhitungan itu berdasarkan hasil evaluasi reklamasi yang dilakukan oleh Tim 9 Pemkot Batam selama tiga bulan di seluruh pengerjaan reklamasi di pantai utara dan timur Pulau Batam. Kurang bayar disebabkan ada selisih hitung antara izin yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Lahan dengan pengerjaan di lapangan. Misalnya, yang diberikan izin ini tapi pengerjaannya lain.

Baca Juga :  Penyelundupan Heroin Melalui Bandara Soekarno Hatta Berhasil Ditangkap BNN

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam menindaklanjuti dengan menagih kekurangan bayar biaya retribusi Galian C. Selain menghitung kekurangan bayar retribusi Galian C, Tim 9 juga memyimpulkan ada empat perusahaan melanggar UU dan akan dipidana. Proses pidana ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapedalda Kota Batam.  

Tim 9 juga merancang merevisi Peraturan Wali Kota Nomor : 54 tahun 2013 tentang Tata Cara Reklamasi demi menjaga kelestarian lingkungan. Dalam rancangan itu, direncanakan Perwako berisi larangan reklamasi menggunakan tanah timbun dari darat. Reklamasi hanya boleh menggunakan pasir laut.

Izin reklamasi,juga harus mendapatkan rekomendasi Walikota, baru kemudian diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Reklamasi harus didului rekomendasi Wali Kota,baru izin diterbitkan Menteri yang memiliki wewenang memberikan izin reklamasi yaitu Menteri Kelautan,dan bila perizinan terkait pendalaman alur pelayaran, harus mengantongi izin Menteri Perhubungan. (Red/Zai)
Editor : Redaksi


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: