Hukum

Pengacara SPI-Riau,DR.YUDI KRESMEN,SH,MH Angkat Bicara,Fakta Dipersidangan Keterlibatan Amril Mukmini Tidak Diragukan Lagi

Pengacara SPI-Riau,DR.YUDI KRESMEN,SH,MH Angkat Bicara,Fakta Dipersidangan Keterlibatan Amril Mukmini Tidak Diragukan Lagi
Foto : Dok/borgolnews.com.

PEKANBARU-Pengacara Solidaritas Pers Indonesia-Riau,DR.YUDI KRESMEN, SH,MH Mengatakan,bahwa berdasarkan fakta persidangan keterlibatan Amril Mukminin,Bupati Bengkalis tidak di ragukan lagi. Pasalnya,hal ini dituangkan dalam dokumen resmi dari LHA BPKP RI,kejaksaan,melalui surat dakwaan JPU, dan amar putusan pengadilan Negeri Pekanbaru dan amar putusan hakim putusan hakim tipikor,Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyebutkan,nama Amril Mukminin salah satu oknum yang menikmati dana bansos,sebesar Rp 10 Juta. Dan dikuatkan oleh ahli pers dari dewan pers mengatakan,bahwa kasus ini murni pelanggaran KEJ,sudah sesuai dengan asas hukum lex apecialist derogat lex generalis.

“Saudara Toro telah melanggar KEJ. Maka terdakwa,harus dibebaskan dari dakwaan JPU,”tegas Pengacara Solidaritas Pers Riau itu.


Drama hukum yang diduga dimainkan oleh Amril Mukminin terhadap perusahaan pers,harianberantas.co.id yang telah menjerat pimpinan media itu,Toro Laia ke proses hukum dipersidangan selama 16 kali persidangan,Senin (29/10/2018). Kasus yang diawali dari penyidikan pihak Polda Riau itu sejak semula sudah diduga kuat adanya konspirasi untuk mengkriminalisasi Pers.

Baca Juga :  Polisi Tembak Kaki Perampok Taksi Go-car

Pasalnya,media harianberantas telah memuat berita terkait kasus mega korupsi dana Bansos untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang telah merugikan negara sebesar Rp 31 Miliar sesuai hasil audit dari BPKP,yang ternyata melibatkan didalamnya diduga Amril Mukminin yang notabenenya adalah Bupati Bengkalis saat ini.

Sementara di tempat berbeda,Toro Laia sangat bersyukur dan berdo’a kebenaran di pihaknya. “Semoga Tuhan menunjukkan kebenaran kepada kita semua,karena sidang kali ini telah menunjukkan pertanda kebenaran dan keadilan itu masih ada. Ini bermula dari keinginan Amril Mukminin untuk mengkriminalisasi Pers di Riau ketika pers bekerja sesuai tupoksinya,dan memberitakan kasus korupsi besar di wilayah daerah Kabupaten Bengkalis,mereka ingin membungkam media dengan cara keji,”terang Toro Laia usai sidang.


Toro Laia menyebutkan,bahwa persidangan kali ini,Senin,29 Oktober 2018 sesuai rencana agenda sidang akan menghadirkan 2 orang saksi ahli antara lain,saksi ahli dari ITE,dan saksi ahli dari Dewan Pers.

Baca Juga :  Tekab Polsek Sunggal Ciduk Tersangka Diduga Penyalahgunaan Narkoba

Namun dari kedua saksi ahli tersebut saksi ahli ITE tidak hadir,dan yang dapat dihadirkan oleh JPU,hanya saksi ahli dari Dewan Pers,Herutjahjo Soewardojo.

“Agenda sidang hari ini seyogyanya akan menghadirkan 2 orang saksi ahli,yaitu saksi ahli ITE dan saksi ahli dari Dewan Pers,namun dengan tidak diketaui alasan yang sebenarnya,saksi ahli ITE tidak hadir,sehingga dari pihak pelapor hanya ada JPU,sedangkan saksi ahli dari Dewan Pers menghadirkan pak Heru,”kata Toro lagi.

Agenda sidang yang ke-16 di PN Pekanbaru,JPU menghadirkan Ahli dari Dewan Pers,Herutjahjo Soewardojo untuk didengar keterangannya oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Yudisilen,SH,MH.

Menurut Ahli Pers,bahwa pengaduan Bupati Amril Mukminin terhadap Harianberantas.co.id,telah final sesuai PPR Dewan Pers. Karena masalah yang terjadi,merupakan pelanggaran Kode Etik jurnalistik atau KEJ yang pernah dimediasi dan disidang plenokan oleh ke-9 orang anggota Dewan Pers di Dewan Pers.

Baca Juga :  Diwarnai Aksi Protes dan Adu Argumen, Bawaslu Se Riau Tertibkan 11.890 Baliho dan Spanduk Calon Bupati/Walikota

Selain itu,dalam masalah ini,ahli Pers,Herutjhajo Soewardjo dihadapan Majelis Hakim dalam sidang,langsung membacakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Saksi Ahli Pers yang didengarkan oleh majelis hakim.

Ahli Pers,Herutjahjo Soewarjdo dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara yang dituduhkan kepada Harianberantas.co.id dengan tegas meminta majelis hakim,masalah laporan Bupati Amril Mukminin terhadap harianberantas.co.id tersebut diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Kami menganggap,ini sudah selesai saat dilaksanakan mediasi sidang pleno dengan 9 orang anggota Dewan Pers di kantor Dewan Pers Jakarta,dan ini sudah final,karena ini murni adalah kesalahan dalam dunia jurnalistik sebagaimana dalam PPR yang kami keluarkan,”tegas Heru kepada Majlis Hakim. (Tim)


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: