Kepulauan Meranti

Pemerintah Pusat Kucurkan 5000 Persil Sertifikat Tanah “Gratis” di Kabupaten Kepulauan Meranti,Riau

Pemerintah Pusat Kucurkan 5000 Persil Sertifikat Tanah “Gratis” di Kabupaten Kepulauan Meranti,Riau
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti,Riau di Komplek Perkantoran Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak Selatpanjang. (Foto : red/tiraipesisir.com)

MERANTI-Untuk kepastian hukum,pemerintah pusat telah mengkucurkan sedikitnya hampir 5000 persil sertifikat tanah “gratis” untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kantor Badan Pertanahan Naisonal (BPN) Kabupaten Kepulan Meranti.

Program sertifikat tanah gratis tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disebut dengan program PTSL (Pemdaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bidang yuridis,dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarkat.


Dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah,perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilik tanah,sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan.

Baca Juga :  Wakil Bupati Kepulauan Meranti,H.Said Hasyim Buka Pelatihan Mubalighat

“Sumber pendanaan persiapan pendaftaran program PTSL tersebut tidak tertampung dalam anggaran belanja negara,”ujar Pri Adhi Joko Purnomo,S.SIT Kepala Bagian Tata Usaha Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Media ini di ruang kerjanya,Senin (6/8/2018).

Lanjutnya,berdasarkan keputusan tiga menteri yakni menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional,menteri dalam negeri dan menteri desa pembangunan daerah tertinggal tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) seperti,biaya kegiatan penyiapan dokumen,biaya kegiatan pengadaan patok batas,pembiayaan kegiatan operasinal petugas kelurahan/desa. Biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.


“Biaya kegiatan penyiapan dokumen,biaya kegiatan pengadaan patok batas,dan pembiayaan kegiatan operasinal petugas kelurahan/desa dibebankan kepada masyarakat,dan untuk daerah provinsi riau sebesar Rp 200 Ribu/per-masyarakat penerima PTSL,sebagaimana tertuang dalam keputusan tiga menteri,”papar Joko menjelaskan.

Baca Juga :  Buka Rakernas PDIP,Megawati Ingatkan Pentingnya Riset

Selain itu kata Joko,tidak termasuk biaya pembuatan akta,Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). “Dan pemberian pengurangan dan keringanan atau pembebasan Pajak BPHTB bagi masyarakat penerima PTSL,”terang Joko lagi.

Sebagai PPTK dan pelaksana anggaran program PTSL bidang yuridis ini merupakan tanggungjawab langsung oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Meranti,Budi Satrya,S.SI,M.Si,dibawah kendali dan koordinasi,pembinaan dan pengawasan (monitoring) Kakan BPN Provinsi Riau dan Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan.

Baca Juga :  Pelajar Yayasan Sekolah Kasih Maitreya di Vaksin

“Dalam pelaksanaan PTSL ini,saya hanya sebagai Panitia Ajudikasi Percepatan dibantu oleh beberapa orang Satgar Yuridis,dan perangkat kelurahan/desa,dengan target yuridis yang sudah tercapai saat ini,sesuai data yuridis keluster 1 (satu) sebanyak 4275 objek PTSL di beberapa desa se Kabupaten Kepulauan Meranti,”pungkas Joko. (red/zai)


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: