Kepri

Pansus LPP APBD Provinsi Kepri TA 2017,DPRD Selesaikan Tugasnya

Pansus LPP APBD Provinsi Kepri TA 2017,DPRD Selesaikan Tugasnya
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2017,DPRD telah menyelesaikan tugasnya. Pansus memberikan sebelas rekomendasi yang dibacakan dan diserahkan oleh juru bicara pansus Suryani,kepada Ketua DPRD Kepri,Jumaga Nadeak,di sidang Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD,Senin (6/8). (Foto : pn/amri/tiraipesisir.com)

KEPRI-Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2017,DPRD telah menyelesaikan tugasnya. Pansus memberikan sebelas rekomendasi yang dibacakan oleh juru bicara pansus Suryani,di sidang paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD,Senin (6/8).

Adapun rekomendasi yang dilahirkan pansus adalah meminta Pemprov Kepri mengurangi ketergantungan dana transfer pusat. “Kami meminta agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta OPD terkait harus berkerja optimal untuk menggali potensi pajak dan Retribusi daerah serta pendapatan lain- lain yang sah,”kata Suryani.


Iya juga memberikan rapor merah kepada Dinas Perhubungan yang hanya mampu merealisasikan pendapatan dari retribusi daerah sebesar 0,03 persen saja. “Pansus meminta agar kinerja Dinas Perhubungan menjadi catatan khusus untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti Gubernur,”pinta Suryani lagi.

Baca Juga :  Warga Negara Malaysia,Tamu Hotel Gabion Karimun Ditemukan Tergeletak Sudah Meninggal Dunia

Pansus juga melihat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan sistem pengendalian intern. Untuk itu,Pansus merekomendasikan agar Gubernur mengevaluasi dan menempatkan SDM yang tepat dan berkompeten dibidang pengelolaan keuangan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Disamping predikat WTP tersebut,Pansus mengharapkan sistem pengelolaan anggaran dan belanja daerah provinsi Kepulauan Riau sudah mengarah kepada sistem Akuntansi berbasis Teknologi Informasi atau E-Budgeting,”tegas politikus PKS ini.


Selain menyoroti anggaran,Pansus juga meminta agar Gubernur meninjau kembali keberadaan BUMD milik Kepri. Selama ini,BUMD dinilai tidak memiliki manfaat ekonomis,serta cenderung membebani anggaran daerah tanpa ada hasil. “Pansus LPP merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mereview keberadaan PT.Pembangunan Kepri dalam rangka likuidasi,”tegasnya.

Baca Juga :  Gelorakan Narasi Cinta Tanah Air

Menanggapi hal ini,Gubernur Kepri,Nurdin Basirun berjanji untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pansus ini. “Kami akan pelajari setiap rekomendasi dan menindaklanjutinya,”kata Gubernur. (pn/amri)


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: