Labuhanbatu

Manajemen PTPN 3 Kebun Rantau Perapat Diduga “Berkolusi ” Terkait Galian C Illegal di Sungai Bilah Labuhanbatu

Manajemen PTPN 3 Kebun Rantau Perapat Diduga “Berkolusi ” Terkait Galian C Illegal di Sungai Bilah Labuhanbatu

Manajemen PTPN 3 Kebun Rantau Perapat Diduga “Berkolusi ” Terkait Galian C Illegal di Sungai Bilah Labuhanbatu,Jumat 06 Oktober 2017 20:03 WIB.

Penulis : Zainul Hasibuan


LABUHANBATU,TIRAIPESISIR.COM – Manajemen PTPN 3 Kebun Janji diduga ikut berkolusi atas aktifitas galian DAS atau daerah Aliran Sungai Bilah di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat,Kabupaten Labuhanbatu,Sumatera Utara.

Dugaan kolusi tersebut dimana pihak PTP 3 Kebun Janji memberi akses jalan ke lokasi galian pengerukan Sungai Bilah di Kabupaten Labuhanbatu,Sumatera Utara.

Akses jalan itu merupakan satu-satunya jalan menuju lokasi pengerukan. Melihat lebar jalan sudah dapat di yakini beberapa pohon karet yang masih produksi harus ditumbang bila melihat jarak ukuran standar penanaman pohon karet. Untuk tanah lantai 7×3 meter (Sumber dari Google). Sedangkan akses jalan yang diberikan lebar ya melebihi 7 meter panjang jalan tersebut lebih kurang 2 kilometer.


Aktifitas galian pengerukan itu terdiri dari pasir dan batu sehingga bantaran sungai terlihat hancur dan dapat merusak tatanan daerah penyangga seputar aliran sungai secara langsung sangat mengancam kelestarian dan merusak tatanan aliran sungai Bilah . Dalam satu hari ribuan ton kubik bisa di hasilkan dari pengerukan itu.

Baca Juga :  Tim Penggerak PKK Labuhanbatu Targerkan Kembali Raih Juara pada Ajang Provinsi

Distrik PTP3 melalui Humas Wilson Pane ketika di konfirmasi Tirai Pesisir.Com terkait terkesan adanya pemberian akses jalan di lahan PTP dan apakah ini di perbolehkan.

Dikatakan Wilson,bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pemberian akses jalan di lahan kebun PTP 3 Kebun Janji secara pasti tidak mengetahui ada aktifitas pengerukan hasil sungai di sekitar lahan PTP kebun Janji.

“Saya saja terkejut dan ini akan kita check tapi bila tidak ada izin secara resmi itu dapat di pidana,”kata Wilson menegaskan.

Baca Juga :  Tingkatkan SDM Mendukung Transformasi Digital, Pemkab Labuhanbatu Umumkan Program Pendidikan Tanpa Gelar

Ditambahkan Wilson,bila ada pihak luar yang ingin memakai lahan PTP harus ada permohonan secara resmi sampai tingkat ke Kantor Direksi,bahkan ada juga yang sampai ke kementerian. Jadi dengan informasi yang didapat dari rekan media menjadi masukan bagi pihaknya.

Lebih lanjut diterangkanya, akses jalan di kebun standarnya hanya angkutan tujuh ton, tapi bila melihat truck yang melintas di akses jalan PTP 3 tersebut sudah menyalahi ketentuan dari Kandir.

“Truck yang ada di foto ini kapasitasnya puluhan ton,ini sudah salah,”terang Wilson yang secara jujur mengatakan baru bertugas sembilan bulan di humas Distrik PTP 3 Rantauprapat.
Dimana fungsi Distrik secara garis besarnya mengawasi segala aktifitas kegiatan di setiap kebun yang menjadi wilayah kerja Distrik.

Baca Juga :  Plt Bupati Bersama Dandim 0209/LB Ikut Ramaikan Peringatan Hari AIDS Se-dunia

Fakta Lapangan :

Sebelumnya beberapa sumber yang layak dipercaya mengatakan,bahwa aktifitas galian di sungai tersebut tidak memiliki izin dan karena ada kekuatan besar di belakang aktifitas galian tersebut yang diduga illegal dan berjalan sangat mulus. Mustahil pihak aparat Kepolisian Polres Labuhanbatu tidak mengetahui,”ujar sumber.***
Editor : Zainuddin,Hs,S.Ag/Pimpinan Redaksi.


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: