Hukum

LSM IPSPK3-RI Minta PPK PSPLP Terbitkan Daftar Blacklist PT. Noor Lina Indah

LSM IPSPK3-RI Minta PPK PSPLP Terbitkan Daftar Blacklist PT. Noor Lina Indah

PEKANBARU-Proses lelang di PSPLP Kementerian Pekerjaan Umum,diduga bermasalah akibat dugaan pemalsuan dokumen penawaran yang dilakukan pihak perusahaan. Semula lelang di menangkan PT NLI sebesar Rp 15 Miliar dari pagu Rp 17 Miliar,lalu dibatalkan kemudian dilelang kembali justru nilai pagunya berobah menjadi Rp 12,5 Miliar,berarti ada kerugian negara Rp 4,5 Miliar yang harus dikembalikan.

Maka dengan demikian pelanggaran integritas bisa berujung pidana,dan bilamana ada lelang ulang maka terlebih dahulu pihak LPSE kementerian PU melakukan pelelangan dengan mengganti secara keseluruhan panitia Pokja dan jangan sebagian,dokumen lelang juga harus di ganti. Demikian dikatakan,Ir.Ganda Mora,Ketua Umum LSM Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal Ekonomi Repiblik Indonesia (Lembaga IPSPK3-RI) kepada awak Media ini,Kamis (2/8/2018) di Restoran Aryaduta Pekanbaru.


Menurut Ganda Mora,seharusnya terlebih dahulu pihak BPKRI audit terhadap proses lelang yang sebenarnya,sehingga kerugian negara sebesar Rp 4.5 Miliar sebagai selisih lelang harus dikembalikan ke negara. “Dengan demikian,bila ada pemalsuan maka dapat disebut penipuan dengan tujuan mengambil keuntungan dari keuangan Negara,maka dapat dipidanakan,”sebut Ganda.

Baca Juga :  Kedapatan Lakukan Pungli,Oknum Guru SMPN 05 Mandau OTT Polres Bengkalis

Selanjutnya kata Ganda,ia sampaikan dengan tegas,agar PPK segera menerbitkan daftar hitam bagi perusahaan PT.Noor Lina Indah terkait tindakan pemalsuan dokumen penawaran tersebut. “Kita akan desak dan akan turunkan massa dari masyarakat agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali,sebab perbuatan tersebut menghambat pembangunan serta berpotensi merugikan Negara,”kata Ganda menegaskan.

Secara terpisah,pihak Pengembangan Sistem Penyehatan lingkungan Pemukiman ( PSPLP) Propinsi Riau melalui Satker,Mulyadi menyebutkan,bahwa proses daftar hitam terhadap PT Noor Lina Indah sedang berjalan. “Tentang pembayaran jaminan uang muka,dan jaminan pelaksanaan akan dikembalikan ke kas negara,”kata Mulyadi.


Menyikapi terkait masalah tersebut,pakar pengadaan barang dan jasa LKPP Riau,Horem menyebutkan,bila ada pelanggaran integritas bisa dipidana,bila ada niat dari awal untuk melakukan pemalsuan dokumen penawaran,”terang Horem mengingatkan. (red)

Baca Juga :  Terkait Bodyguard Hotel Furaya,Ketua Bidang Hukum DPW MOI Riau Sefianus Zai,SH Angkat Bicara

author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: