Hukum

Korwil Riau Lembaga IPSPK3-RI : Untuk Efek Jera Kapolres Meranti Diminta Serius Proses Dugaan Korupsi Penggunaan Dana Desa Baran Melintang 2018

Korwil Riau Lembaga IPSPK3-RI : Untuk Efek Jera Kapolres Meranti Diminta Serius Proses Dugaan Korupsi Penggunaan Dana Desa Baran Melintang 2018
Foto : Zainuddin,HS,S.Ag

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Koordinator Wilayah (Korwil Riau dan Kepri) Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal Ekonomi Republik Indonesia (Lembaga IPSPK3-RI), Zainuddin,HS,S.Ag meminta kepada Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat,SIK,MH melalui Penyidik Tipikor Polres Kepulauan Meranti agar memproses sacara serius terkait adanya dugaan korupsi tentang penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

“Untuk efek jera, kita minta Penyidik Tipikor Polres Kepulauan Meranti serius melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan turap beton dan pengadaan ambulan laut yang nilainya ratusan juta rupiah dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2018,” ucap Zainuddin, Kamis (10/10/2019) di Selatpanjang.


“Itu beritanya sudah terbit di mediapolisi.com, 09 Oktober 2019, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 pada pasal 5 dan 7 merupakan tata cara masyarakat orang perorangan, elemen masyarakat, LSM, Ormas dan Pers memberikan informasi kepada aparat penegak hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi,” papar aktivis nasional penggiat anti korupsi di Meranti yang akrap disapa Pak Zai itu.

Foto : mediapolisi.com

Menurut Zai, agar para kepala desa tidak tersandung hukum dalam penggunaan Dana Desa, jangan takut dan bisa minta bantuan pengawasan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti karena dalam program Kejaksaan ada namanya Program Jaga Desa.

Baca Juga :  Rp 64 Miliar APBD Meranti 2020 Digunakan Membayar Hutang DAK Fisik APBN 2016, Ketua DPRD Tidak Kantongi Landasan Hukumnya

Program Jaga Desa, kata Zai, berfungsi mengoptimalkan penyerapan, penggunaan dana desa agar tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu, dan mencegah terjadinya penyimpangan, serta supervisi dalam pengelolaan dana desa,” jelasnya.


“Program Jaga Desa beda dengan TP4D karena Dana Desa tidak termasuk dalam kriteria sasaran TP4D,” kata dia lagi.

“Program Jaga Desa jangan dianggap sebagai wadah memata-matai kegiatan atau keuangan desa, Program Jaga Desa tidak melihat atau tidak mencampuri subtansi kegiatan desa, jadi para kepala desa jangan takut untuk melaporkan progres penggunaan dana desa ke Kejaksaan, kejujuran pelaporan sangat diutamakan.

Baca Juga :  Setelah Dibuntuti Warga Selatpanjang Ini Kedapatan Membawa Shabu Seberat 0,30 Gram

“Program ini juga jangan dianggap seolah-olah Kejaksaan melindungi desa, jika dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa,” pungkasnya. (Agus Salim)
Editor : Edi Saputra


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: