Kepulauan Meranti

Ketua Perkumpulan BaraJP Meranti Minta Sekdakab Meranti Menjawab Surat Konfirmasi LSM

Ketua Perkumpulan BaraJP Meranti Minta Sekdakab Meranti Menjawab Surat Konfirmasi LSM
Ilustrasi : BaraJP/foto : Agus Salim/tiraipesisir.com

Foto : redaksi

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) Meranti (Pengesahan Pendirian Badan Hukum AHU-00467.60.10.2014), Zainuddin,Hs,S.Ag (SK No.05/SK-Cab/DPD/Bara JPresiden/I/2019) meminta Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kepulauan Meranti dapat menjawab pertanyaan dua LSM nasional penggiat anti korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni LSM Payung Serantau dan Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal Ekonomi Republik Indonesia (Lembaga IPSPK3-RI) Nomor : Istimewa/SB/LSM/IX/2019 tertanggal 24/09/2019. Hal, Mohon Konfirmasi dan Klarifikasi terkait pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Reboisasi (DR) Tahun Anggaran (TA) dan menelaah Hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2017 kepada Sekdakab Meranti,H.Yulian Norwis,SE,MM.

Baca Juga :  ‘Indonesia Terserah' Jadi Trending, Tenaga Medis Mulai Menyerah Atasi Corona di RI?


Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, menurut Zainuddin, Sekda Yulian Norwis dapat berkenan menjawab dan memberikan klarifikasi secara transparan tentang surat konfirmasi dari dua LSM tersebut.

“Memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, Sekda Yulian Norwis, semestinya berkenan memberikan jawaban atas konfirmasi dua LSM penggiat anti korupsi di Kabupaten Bungsu ini,” ucapnya, Senin (04/11/2-019) di Selatpanjang.


“Surat konfirmasi itu sudah lama dimasukkan dua LSM tersebut, namun hingga kini tidak ada jawaban dari Sekdakab Kepulauan Meranti, Yulian Norwis, semestinya Sekda Yulian Norwis bersedia memberikan jawaban sesuai PP Nomor 34 Tahun 2018,” urainya lagi.

Baca Juga :  Asam Lambung Disebut Corona, Seorang Warga Mengamuk di RSUD Meranti

Lanjut Zainuddin, Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi antara lain, Penyusunan kebijakan pemerintah daerah, dan Pengkoordinasian pengelolaan keungan daerah.

“Berdasarkan rujukan Undang Undang tersebut, dua LSM penggiat anti korupsi di Meranti itu melakukan konfimasi kepada Sekda Yulian Norwis, dan kita minta kepada Sekda Yulian Norwis untuk menjawab konfirmasi secara resmi dari dua LSM itu,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Pemerintah Kepulauan Meranti menerima 3 (Tiga) penghargaan keberhasilan Pengelolaan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau, penghargaan itu menurut Zainuddin, merupakan wujud Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih (Good Goverment And Clean Goverment).

Baca Juga :  Muhammadiyah Tolak Ajakan Jokowi Soal Berdamai Dengan Covid-19

“Untuk implementasinya kepada masyarakat, Sekda Yulian Norwis, dapat menjawab konfirmasi dua LSM itu,” kata Zainuddin menyarankan sembari mengatakan, jawaban Sekda Yulian Norwis nantinya dapat dijadikan bukti bahwa komitmen Meranti dalam mengelola keuangan daerah bisa terlihat secara Good Goverment dan Clean Government. (Agus Salim)
Editor : Dewan Redaksi


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: