Kepulauan Meranti

Jelang Masa Tenang, Polres Meranti Telah Terbitkan 165 STTP

Jelang Masa Tenang, Polres Meranti Telah Terbitkan 165 STTP

MERANTI, TIRAIPESISIR.COM – Sejak penetapan jadwal masa kampanye jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kepulauan Meranti, Polres setempat telah menerbitkan 165 Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari empat paslon yang mengikuti kontestasi tersebut.

Jumlah STTP ini diterbitkan sejak 26 September 2020 hingga 11 November 2020 kemarin. Secara rinci jumlah itu terdiri dari paslon nomor urut satu Adil dan Asmar 48 STTP, nomor urut dua Hery dan Khozin 43 STTP, nomor urut tiga Mahmuzin dan Nuriman 46 STTP.


Menyusul yang terakhir dengan tingkat kunjungan terendah terjadi pada paslon nomor urut empat, Said Hasyim dan Abdul Rauf dengan jumlah 28 STTP.

Baca Juga :  Niat Membantu Paman, Anak Kades Di Meranti Digigit Ular Buas

Jumlah penerbitan STTP tersebut dibeberkan oleh, Kasat Intelkam Polres Meranti, AKP Saiful, Sabtu (14/11/20) siang di ruang kerjanya.

“Penerbitan STTP saat ini masih berlangsung hingga masa tenang dimulai. Untuk pengawasan di lapangan tetap wewenangnya di Bawaslu. Kita hanya eksekusi, sampai saat ini tidak ada kejadian kegiatan paslon yang berujung pembubaran secara paksa,” ungkapnya


Terpisah Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra juga mengakui hal yang sama. Namun di samping itu ia tidak menampik sempat terdapat potensi pelanggaran yang dialami oleh dua paslon. Berkampanye tanpa mengantongi STTP.

Baca Juga :  Memasuki Hari Kedua,Mobil Berat PLN Masih Dalam Keadaan Terbenam

Setelah mendapat teguran secara lisan oleh pengawas di lapangan, maka mereka bersedia membubarkan diri sebelum dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian.

“Ada kemarin kita temukan dua paslon yang kampanye tanpa mengantongi STTP. Di sana kita hanya menyampaikan. Karena memang sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan pencegahan. Setelah kita sampaikan kepada mereka, akhirnya mereka bersedia membatalkan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Selain tidak mengantongi STTP, di lapangan juga terdapat satu momen yang terindikasi menggelar kegiatan tidak mengedepankan standar protokol covid-19. Namun saat dilakukan pencegahan oleh pengawas di lapangan maka paslon terkait mematuhinya.

Baca Juga :  Jadi Yang Kedua Se-Provinsi Riau, Desa Baran Melintang Bagikan BLT-DD Ke Masyarakat

“Dengan beberapa potensi pelanggaran tersebut, hinga saat belum ada satu-pun paslon yang mendapatkan surat teguran secara tertulis. Pasalnya saat dilakukan himbauan di lapangan, diakomodir dengan baik oleh paslon terkait. Sehingga proses pembubaran secara paksa dapat dihindari,” tutupnya. (A03/03)

 


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: