Hukum

Jeck,Ketua DPRD Meranti : Klarifikasi Dana Aspirasi Dewan

Jeck,Ketua DPRD Meranti : Klarifikasi Dana Aspirasi Dewan
FOTO FILE : KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 resmi ditetapkan. Foto : redaksi/tiraipesisir.com

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Jeck Ardiyansyah yang akrab disapa Jeck, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, mengklarifikasi berita yang terbit di Media ini, tanggal 20/10/2020, dengan judul Dana Aspirasi Dewan Kepulauan Meranti Dipertanyakan.

Melalui pesan WhatsApp, Rabu (21/10/2020) sekitar pukul 19:45 Wib, Jeck menjelaskan, di pasal 312 (1) undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, anggota DPRD menyampaikan usulan hasil reses agar bisa dituangkan ke dalam RAPBD berupa Pokir (Pokok pikiran) rakyat.


Pokir disampaikan sebelum penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD, disampaikan pada waktu Musrenbang. Sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 33 tahun 2019 tentang Penyusunan APBD tahun 2020 menyebutkan, DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran paling lambat seminggu sebelum dilaksanakan Musrenbang untuk penyusunan RKPD.

Baca Juga :  Anggota DPRD Bengkalis Menghadiri MTQ ke-16 Tingkat Kecamatan Pinggir,Mengajak Kita Tingkatkan Ilmu Membaca Ayat Suci Al'Quran

“Apabila disampaikan melewati batas seminggu sebelum Musrenbang, pokir dewan tersebut akan dijadikan bahan masukan saat penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan,” urai Jeck.

Selanjutnya, Jeck memaparkan, apa yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap pokok pikiran dalam memperjuangkan aspirasi rakyat juga diatur di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan, di dalam pasal 78 huruf (i) di dalam perencanaan awal memulai Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu proses penelaahaan pokok pikiran DPRD.


Pokok Pikiran tersebut berdasarkan hasil reses anggota DPRD, akan disampaikan secara formal kepada Kepala Daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah yang diajukan oleh anggota dewan itu sudah termuat dalam rencana kerja pemerintah daerah atau tidak. Apakah yang diusulkan itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak semuanya akan dikaji oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), mulai dari RAPBD, RKPD, KUA, dan PPAS.

Baca Juga :  Berdo'a Untuk Salembe, Askab PSSI Meranti dan Sago Oldstar Akan Gelar Laga Amal

“Pokok pikiran yang menjadi amanat peraturan perundang-undangan adalah merupakan legal formal yang sah, sehingga DPRD memiliki legal stending untuk mengusulkan dana pokir,” jelas Jeck melalui pesan tertulisnya.

Baik, namun sebelumnya, kata redaksi, saya mau bertanya lagi :

1. Apakah pokir dewan itu yang disebut dengan proyek Aspirasi Dewan?
2. Apakah proyek ‘aspirasi dewan’ itu, KPA/PPK/PPTK nya dari anggota dewan atau dari bagian sekwan?
3. Klu ia, saya minta payung hukumnya/perpres nya?
4. Kanapa ini saya tanyakan, lewat pengalaman saya sebagai pimpinan media, tahun 2019 lalu para kontraktor saya lihat ribut di kantor dewan terkait minta bagian proyek aspirasi dewan, dan beberapa hari lalu di dinas PUPR saya lihat sudah mulai sibuk para kontraktor membicarakan proyek aspirasi dewan. Saya tanya lagi, apa ketua/anggota dewan sebagai KPA/PPK/PPTK nya, atau yang mengatur PL nya dengan siapa diberikan untuk sebagai pelaksananya?

Baca Juga :  Terkesan Prematur Penempatan Pejabat Eselon, Baperjakat Meranti : Keputusan Di Tangan Pimpinan Daerah

Jeck menjawab, Saye rase keterangan saye diatas sudah cukup sangat jelas. “Trime kasih bang,” tutup Jeck. (Red/A01/09)
Editor : Zainuddin


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: