Pekanbaru

Ir.Ganda Mora : Proses Lelang Proyek APBD Bengkalis TA 2017 Harus Diawasi Kejari Bengkalis dan KPK

Ir.Ganda Mora : Proses Lelang Proyek APBD Bengkalis TA 2017 Harus Diawasi Kejari Bengkalis dan KPK

Ir.Ganda,Mora : Proses Lelang Proyek APBD Bengkalis TA 2017 Harus Diawasi Kejari Bengkalis dan KPK

PEKANBARU,TIRAIPESISIR.COM – Proses pelelangan sejumlah proyek yang dialokasikan dari anggaran APBD Kabupaten Bengkalis harus mendapat pengawasan dari pihak penegak hukum, seperti Kejari Bengkalis dan KPK.


Berdasarkan pantauan anggota Lembaga IPSPK3-RI  yang berada di Bengkalis,pihak ULP yang melakukan verifikasi berkas perusahaan yang masuk sebagai calon peserta lelang sangat sulit ditemui,karena diduga tidak pernah berada ditempat.

Tidak adanya panitia ULP di tempat, membuat sebagian besar pihak media maupun LSM yang ingin melakukan konfirmasi dan wawancara terkait mekanisme dan proses verifikasi yang dilakukan oleh panitia ULP Kabupaten Bengkalis.

Salah seorang wartawan media cetak mingguan naisonal Pindo Merdeka, Panggabean menuturkan,pihaknya tidak pernah dapat ketemu untuk wawancara dengan panitia lelang ketua ULP maupun Kelompok kerja (Pokja) yang melakukan verifikasi dokumen perusahaan yang ikut sebagai peserta lelang.


“Saya katakan dengan jujur,bahwa semua tim Pokja dan panitia lelang ULP Kabupaten Bengkalis ini tidak pernah dapat ditemui oleh media dan LSM,dan selalu begitu. Permainan dalam proses lelang sangat kental di Bengkalis ini,”katanya.

Baca Juga :  LSM Penjara Bengkalis Apresiasi dan Mendukung Pelatihan PJC di Pekanbaru

“Dalam proses lelang proyek di Bengkalis ini diduga syarat dengan praktek KKN,dan hal sudah tidak menjadi rahasia umum lagi baik dari kalangan masyarakat maupun dari komponen independen seperti LSM dan insan media. Untuk itu diminta kepada Kejari Bengkalis dan KPK agar segera melakukan pengawasan,karena saat ini di Bengkalis sedang proses APBN dan APBD tahun anggaran 2017,”inbuhnya.

Secara terpisah,Ketua Lembaga IPSPK3-RI,Ir.Ganda Mora dalam keterangan persnya Minggu,(26/8/2017) kepada Koresponden aktualonline.com mengatakan,berdasarkan hasil laporan pihaknya di Bengkalis,sudah semestinya pihak Kejari dan KPK segera bertindak dan melakukan pemantauan ketat terhadap proses verifikasi tahap lelang di dinas PU Bengkalis karena laporan itu sudah sangat merugikan banyak pihak.

Baca Juga :  Diviralkan di Akun Facebook,Soniah Terlantar di Ripdem : Direktur RSUD Arifin Ahmad Naik Tensi

” Aggota saya di Bengkalis sudah kerap melaporkan hal ini,bahwa petugas Pokja ULP Bengkalis dalam proses lelang proyek di dinas PU Kabupaten Bengkalis tidak pernah berada di tempat,sehingga sejumlah perusahaan yang ingin mengetahui terkait hasil verifikasi dan lelang,tidak bisa ketemu,”katanya.

Menurutnya,pihak Pokja lebih sering berada di Pekanbaru atau di hotel-hotel dan sangat tersembunyi dari pantauan publik.

“Untuk apa mereka bersembunyi seperti itu. Masakan kantor tidak pernah dihuni. Inikan anggaran negara bukan pribadi dan harus terbuka bagi masyarakat. Kenapa gak diberi ruang bagi masyarakat,media dan LSM termasuk perusahaan yang ingin berkoordinasi terkait mekanisme lelang,”papar Ganda.

Baca Juga :  Dua Warga Kuansing Hari Ini Diserang Buaya Ganas

Penegak hukum seperti Kejari Bengkalis dan KPK kata Ganda,harus segera bertindak. Jika hal itu dibiarkan,maka mereka akan terus merajalela. “Hanya kelompok tertentu saja yang diberi pekerjaan,sementara ada perusahaan yang kualifikasinya layak dan rangking tinggi,tapi dikalahkan. Istilahnya,tender diatur,”tandas Ganda sembari berencana akan melaporkan hal ini kepada KPK RI di Jakarta.(red)

Sumber Berita : aktualonline.com


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: