Jakarta

GEPENTA Usulkan Rubah UUD Pasal 7 Tahun 1945, Untuk Ajukan Presiden 3 Periode

GEPENTA Usulkan Rubah UUD Pasal 7 Tahun 1945, Untuk Ajukan Presiden 3 Periode
GEPENTA Usulkan Rubah UUD Pasal 7 Tahun 1945, Untuk Ajukan Presiden 3 Periode

JAKARTA,TIRAIPESISIR.COM-Mengadakan Pertemuan Virtual dengan semua ketua Provinsi dan Kabupaten Gepenta Seluruh Indonesia yang diadakan di markas Gepenta, Senin (14/3/2021).

Ketua UMUM Gepenta Umum DPN GEPENTA, DR.DRS. Parasian Simanungkalit, SH.MH Brigjen Polri (Purn), mengatakan presiden sangat menjalankan nawacita.


“Sekiranya memang waktu menjabat presiden masih terbilang singkat untuk membangun negeri,” singkatnya melalui daring.

Diulasnya dalam semua sudut Asta gatra, Trigatra dan Pancagatra dan keberhasilan Nawa Cita dalam kepemimpinan dan kebijakan serta hasil kerja Presiden R.I IR JOKO WIDODO telah berhasil melampaui semua kinerja 6 orang Presiden R.I terdahulu.

Dengan gamblang diuraikan keberhasilan Program Nawacita, yang sangat di tonjolkan pembangunan desa ke kota. Disampaikan bahwa pernah bertugas di Irian Jaya hampir Lima tahun 1987 sampai 1991 jalan dari Jayapura ke Wamena dan ke Nduga, atau ke Kiwirok, dan perbatasan tidak ada jalan raya. Sekarang semua terbangun dan


Ketum Gepenta mengakui pengalaman saat dirinya ke Wamena 2014 silam, harus membawa bensin 2 drigen besar didalam pesawat, dirinya mengatakan itu sangat berbahaya pada waktu itu. Setelah beberapa tahun selanjutnya dirinya melihat situasi Wamena sangat jauh berbeda majunya dilihat masa sekarang, Presiden benar-benar mengubah kebijakan mengubah Wamena serta desa-desa lain menjadi maju.

Baca Juga :  Keluarga Korban Tidak Terima Dengan Keputusan Majelis Hakim Yang Menvonis Terdakwa Dengan 20 Tahun Penjara

Ketua Umum DPN GEPENTA, DR.DRS. Parasian Simanungkalit, SH.MH Brigjen Polri (Purn) menginginkan adanya upaya segera kembali ke UUD 1945, adapun dirinya mulai merumuskan 3 langkah yanh kongkrit, Maka langkah yang ditempuh adalah:

1. MPR RI bersidang mencabut Amandemen UUD 1945 dan Kembali KE UUD 1945 ASLI. Karena Amandemen UUD 1945 kita telah meninggalkan Demokrasi Pancasila. Sejatinya Pemilihan Presiden dilaksanakan oleh MPR RI.

Bila tidak maka kembali ke UUD 1945, maka langkah yang dapat ditempuh adalah:
2. Presiden R.I. menerbitkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 dan memberlakukan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945.

Baca Juga :  Wilson Lalengke : Para Jurnalis Seluruh Indonesia Menolak Putusan Pengadilan

Apabila tidak dilakukan Dekrit Presiden maka langkah yang harus dilakukan adalah langkah ketiga yaitu:

3. MPR RI bersidang khusus merobah pasal 7 UUD 1945 AMANDEMEN periode presiden hanya dua kali menjadi dapat dipilih kembali hanya pada periode ketiga.

Apabila MPR RI tidak berkeinginan kembali ke UUD 1945 ASLI tersebut nomor 1 diatas maka diupayakan nomor 2 Dekrit Presiden.

“Dirubahnya UUD 1945 yang awal, banyak menyakiti hati masyarakat, sekiranya harus kembali keawal, baik dikembalikan tanpa adanya amandemen”, tuturnya.

Baca Juga :  Forbes DPR/DPD RI Aceh : Pemberlakuan Jam Malam Harus Ada Evaluasi

Dirinya menambahkan 3 periode adalah juga menentang kebijakan selama ini, jika UUD dikembalikan keawal maka MPR dapat merubah atau mengembalikan UUD yang di amandemen, dari sana ada jalanya.

“Mungkin Presiden JOKO WIDODO tidak ingin dicalonkan kembali, tetapi kalau permintaan dan penugasan rakyat dan Bangsa Indonesia maka sebagai WNI yang baik wajib menerima tugas tersebut.

Oleh karena itu MPR RI wajib dan sejatinya mendengarkan suara Rakyat. Karena rakyat yang memilih anggota Legislatif”.

“Wajib hukumnya melaksanakan apa yang diinginkan rakyat”, lugasnya memberikan suara via daring.

Dirinya mengatakan masyarakat yang menyadari kebijakan Presiden Jokowi pasti sangat menyayangkan jika beliau hanya 2 periode, karna banyak masyarakat mengiingkan beliau meneruskan perbaikan bangsa, yang serta merta membuat bangsa bangkit.**

Editor     : Agus Salim Hs
Sumber : Oscar
author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: