Nasional

Ekspor Benih Lobster Era Edhy 42 Juta Ekor, Eksportir Buka Suara

Ekspor Benih Lobster Era Edhy 42 Juta Ekor, Eksportir Buka Suara
Edhy Prabowo Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

JAKARTA, TIRAIPESISIR.COM – Sejak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diciduk KPK, berita mengenai kiprahnya menjadi ramai dibaca publik.

Di antaranya yang masuk deretan berita populer kali ini, yakni informasi mengenai total 42 juta ton benih lobster yang telah diekspor sejak dibolehkan Edhy.


Adapun berita lainnya yang tak kalah ramai dibaca, buka suaranya para eksportir soal kejanggalan kegiatan ekspor benih lobster. Berikut rangkumannya:

KKP Sudah Kirim 42 Juta Benih Lobster Sejak Keran Ekspor Dibuka

Baca Juga :  KPK Sudah Menahan Kedua Tersangka Di Rutan Berbeda

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat membuka kembali keran ekspor benur sejak Juni 2020, berdasarkan Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020.


Sejak aktivitas ekspor dibuka, lebih dari 42 juta ekor benur telah dikirim ke berbagai negara. Dari catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ekspor benur tersebut paling banyak dikirim ke Vietnam.

“Total keseluruhan benih lobster yang diekspor ke tiga tujuan negara tersebut yaitu sebanyak 42.290.999 ekor benih,” ujar Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC, Syarif Hidayat, kepada kumparan, Kamis (26/11).

Benih Lobster. Foto: dok. KKP

Eksportir Buka Suara Usai Edhy Diciduk KPK

Baca Juga :  SMA dan SMK se-Riau Dilarang Pungut Iuran Peserta Didik

Usai kasus Edhy mencuat, para eksportir benih lobster pun mulai buka suara terkait berbagai kejanggalan dalam kegiatan ekspor benih lobster.

Ketua Dewan Pembina Lombok Lobster Association, Mahnan Rasuli, mengungkapkan dirinya telah mencium adanya praktik penyelewengan sejak keran ekspor benih lobster itu dibuka oleh Edhy.

Mahnan membenarkan adanya praktik monopoli, terutama dalam hal penunjukan perusahaan penyedia jasa layanan kargo udara khusus pengiriman benih lobster.

“Benar, ada monopoli kargo, ada penerbitan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) tanpa cek and ricek, sampai pada budidaya yang terindikasi fiktif,” ujar Mahnan kepada kumparan, Kamis (26/11).

Baca Juga :  MK Diminta Prioritaskan Uji Materi Aturan Verifikasi Parpol
Editor     : Redaksi
Sumber : Kumparan
author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: