Advertorial

DPRD dan Pemkab Meranti Kolaborasi Kendalikan Inflasi

DPRD dan Pemkab Meranti Kolaborasi Kendalikan Inflasi
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Fauzi Hasan ketika diwawancara awak media.

MERANTI (TPC) -Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Fauzi Hasan mengaku jika pihaknya dan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran keuangan daerah sebesar 2 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT).

Langkah tersebut menyikapi atensi pemerintah pusat dan daerah yang akan dianggarkan lewat penyesuaian APBD 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui dana transfer umum (DTU). Seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).


“Dua persen Alokasi dana transfer itu ditujukan langkah pemulihan ekonomi. Kebijakan untuk menekan lajunya inflasi dampak berubahan harga BBM tersebut yang mulai kita alokasikan dalam APBD Perubahan 2022 ini,” ungkapnya, Kamis (11/11/2022) siang.

Walaupun demikian ia tidak menampik perlu pertimbangan yang matang dalam mengatur perencanaan arah kebijakan, sehingga wajib untuk dilaksanakan.

“Defisit memang tapi itu sipatnya wajib. Dan harus dilakukan. Makanya kebijakan tersebut sudah disusun dan harus dilaksanakan oleh pemkab. Karena anggarannya sudah di alokasikan,”ungkapnya.


Namun ia optimis mampu mengelaborasikan defisit tersebut agar tidak memberatkan beban masyarakat hingga dan kegiatan prioritas tetap berjalan sesuai rencana. “Artinya tetap ada pergeseran-pergeseran kegiatan yang positif dilakukan. Seperti kegiatan yang tidak seharusnya, dapat disingkirkan untuk membantu mengurangi beban masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Covid-19, Babinsa Terus Lakukan Patroli Malam dan Menerapkan Prokes Kepada Masyarakat

Diungkapkannya kegiatan akan tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, yang dialokasikan dalam APBD Perubahan 2022 mendatang.

Besaran anggaran dialokasikan tidak kurang dari Rp 3 milliar yang akan laksanakan hingga akhir tahun mendatang. Bentuknya tambahan bantalan sosial masyarakat terdampak mulai dari kenaikan BBM hingga harga sembako.

Ditambahkan oleh Sekda Bambang jenis kegiatan sudah disusun oleh sejumlah OPD terkait, seperti Dinas Sosial hingga Dinas Perdagangan daerah setempat. “Itu nanti dinas terkait yang laksanakan kegiatannya. Bentuknya operasi pasar atau pasar murah. Bantuan paket sembako. Itu teknisnya nanti di OPD,” ujarnya.

Artinya kata sekda, dengan program ini diharapkan akan melonggar tekanan ekonomi masyarakat hingga cepat pulih. Karena tidak hanya di tingkat pemerintah kabupaten, bantuan yang juga tengah gencar dilakukan oleh pemerintah pusat. Seperti, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam memberikan perlindungan sosial (perlinsos) tambahan.

Baca Juga :  Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Perubahan APBD Kepulauan Meranti 2022

“Selain itu juga upaya dinas terkait juga masih rutin terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan. Artinya itu kita laksanakan untuk mengurangi beban masyarakat,” ujarnya.

Setengah Milliar Rupiah untuk Operasi Pasar Murah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menggelar pasar murah. Rencana itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan dan Koperasi (Disprinkop) Kabupaten Kepulauan Meranti Marwan.

Tahapan menuju pelaksanaan, ia mengaku telah melakukan koordinasi bersama pihak terkait. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawas Keungan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga pelaksanaan kegiatan benar benar tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Koordinasi penting. Dan saat ini kita telah menerima saran dan masukan dari BPK dan BPKP. Karena kegiatan itu cukup rawan. Tentunya koordinasi agar tidak salah langkah terhadap realisasi kegiatan tersebut nantinya,” ujarnya.

Baca Juga :  DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Meranti 2021

Bahkan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan peraturan bupati menuju pelaksanaannya. “Tunggu perbup. Setelah itu baru kita mulai,” ujarnya.

Gambarannnya, untuk meluncurkan program itu besaran anggaran yang akan digelontorkan tidak kurang dari Rp 500 juta dengan sasaran kebutuhan ditujukan kepada 4.271 keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun produk dan spesifikasi paket bahan pokok yang tersedia dalam operasi pasar murah itu nantinya dominan produk lokal. Mulai dari 5 kilogram beras ladang, 1 kilogram gula kelapa, 1 kilogram mie sagu, dan 1 liter minyak goreng dengan harga lebih murah dari harga pasar.

“Dominan produk lokal. Hanya minyak goreng saja yang kita drop dari luar dengan pola belanja kegiatan menggunakan e katalog,” ujarnya.

Menurutnya sasaran program sedikit luas. Selain meringankan beban KPM, target lain untuk mendukung peran UMKM setempat dalam menekan laju inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu.(Adv)


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: