TANGERANG

DPR RI Pantau Kemendagri dan Gubernur Banten terkait Dugaan Perjalanan Dinas Wali Kota Tangerang

DPR RI Pantau Kemendagri dan Gubernur Banten terkait Dugaan Perjalanan Dinas Wali Kota Tangerang
Purnawirawan Irjen Pol Drs.H.Eddy Kusuma Wijaya,SH,MH,MM Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Foto : Dwi Wahyudi/tiraipesisir.com

TANGERANG,TIRAIPESISIR.COM-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Drs.H.Eddy Kusuma Wijaya,SH,MH,MM angkat bicara soal adanya laporan masyarakat terkait dugaan perjalanan dinas keluar negeri Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Banten.

Ia mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku setiap kepala daerah yang hendak bepergian ke luar negeri harus mengantongi izin dari Kemendagri.


“Prosedurnya memang harus ada izin. Inikan negara hukum, apabila ada kepala daerah yang pergi keluar negeri tanpa izin, maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Jika harus dilakukan sanksi non aktif, ya lakukan,” ucapnya.

Kepada tiraipesisir.com, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menambahkan kepala daerah merupakan bapaknya rakyat, jadi harus memberikan contoh tentang disiplin diri, karena dia (Walikota) membawahi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan masyarakat. “Berikanlah contoh yang baik kepada bawahannya yakni ASN maupun masyarakat,” imbuhnya.

Kemendagri mengeluarkan surat pernyataan resmi melalui surat Sekretariat Jendral Kemendagri RI, tertanggal 15 Agustus 2019, dengan nomor surat 099/7964/SJ.

Terkait dengan rencana Kemendagri yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Tangerang, Purnawirawan Inspektur Jenderal Polisi yang pernah menjadi Dosen di PTIK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut mengungkapkan, jika prosedur itu harus dilakukan oleh Kemendagri. Dimana Kemendagri harus melakukan pemeriksaan sesuai prosedur seperti pemeriksaan tiket maupun pasport.


“Intinya pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan,” paparnya seraya menambahkan apabila ditemukan pelanggaran maka Walikota Tangerang harus ditindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga :  2 Orang Remaja Mencuri Besi Steger Proyek Jalan Tol Diamankan Warga Kampung Poncol Ciputat

Anggota Komisi II DPR RI ini juga meminta kepada Perwakilan Pemerintah Pusat yakni Gubernur Banten untuk segera bertindak. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dugaan perjalanan dinas ke luar negeri Walikota Tangerang sudah mengantongi izin atau belum. Sebab, Gubernur merupakan atasan dari walikota/bupati.

Menindaklanjuti laporan yang disampaikan Aliansi Rakyat untuk Penegakan Hukum (ARPH) pada 1 Agustus 2019 lalu, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal dugaan perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah. Akhirnya, Kemendagri mengeluarkan surat pernyataan resmi melalui surat Sekretariat Jendral Kemendagri RI, tertanggal 15 Agustus 2019, dengan nomor surat 099/7964/SJ.

Baca Juga :  Remaja Usia 15 Tahun Bernama Putra Berhasil Meretas Situs NASA

Dalam isi surat yang ditandatangani Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri,Dr,Nelson Simanjuntak,SH,M.Si itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama,berdasarkan hasil verifikasi terhadap database perjalanan dinas luar negeri, tidak terdapat pengajuan permohonan keluar negeri bagi Walikota dan rombongan aparatur sipil negara (ASN) Kota Tangerang dalam kurun waktu yang dilaporkan.

Kedua,berkenaan dengan pengaduan dari ARPH dugaan kepergian Sdr. Arief R Wismansyah (Walikota Tangerang) beserta rombongan tersebut akan dilakukan langkah langkah pemeriksaan atas kebenarannya dan proses penyelesaian lebih lanjut.

Baca Juga :  Masyarakat Panai Hilir Soroti Kinerja Dishut Pemprovsu Terkait Hasil Eksekusi Perkebunan PT SAB

Salah satu pelapor, Hasanudin BJ mengatakan, untuk penegakan hukum, pihaknya meminta Menteri Dalam Negeri melakukan pemeriksaan mendalam atas laporan yang disampaikan, dan apabila terbukti, selayaknya Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi yang adil seperti sanksi yang telah dijatuhkan kepada Bupati Kepulauan Talaud pada tahun 2018 yaitu pemberhentikan sementara dari jabatannya selama 3 bulan seperti yang diamanatkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 77 ayat 2 yakni kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin sebaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf (i) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau gubernur serta oleh menteri untuk bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota.

“Bisa dilihat nanti apakah Gubernur Banten mengutus timnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Walikota atau tidak terkait laporan Aliansi Rakyat Untuk Penegakan Hukum (ARPH), Eddy Kusuma Wijaya menegaskan jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkas pria yang akrab dipanggil Ekuwi. (Dwi Wahyudi/A07/09)


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: