Kepulauan Meranti

Dewan Meminta Tim Penyusun Lakukan Singkronisasi RPJMD Menyesuaikan Keuangan Daerah

Dewan Meminta Tim Penyusun Lakukan Singkronisasi RPJMD Menyesuaikan Keuangan Daerah
Dewan Meminta Tim Penyusun Lakukan Singkronisasi RPJMD Menyesuaikan Keuangan Daerah.

MERANTI, TIRAIPESISIR.COM – Memasuki tahapan pembahasan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, DPRD bersama Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Rapat Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti yang di pusatkan Ruangan Rapat Paripurna, Rabu (02/06/21).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ardiansyah SH M.Si (Franksi PAN) selaku Ketua DPRD Kab Kepulauan Meranti, H Khalid Ali SE (Fraksi PDIP) dan Iskandar Budiman SE (Fraksi Golkar Plus) selaku Wakil Pimpinan DPRD.


Adapun yang menghadiri Rapat Pembahasan tersebut terdiri dari Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Kab Kepulauan Meranti. Dari Tim Penyusun RPJMD Kab Kepulauan Meranti dihadiri langsung oleh Mardiansyah, Plt Kepala BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya.

Baca Juga :  Ayong : Kontraktor Ngaku Wartawan,Fadli Ketua DPC PWRI-B Meranti Angkat Bicara

“Rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti beserta perbaikan dan masukan dari DPRD sebagaimana yang telah disampaikan oleh Anggota DPRD pada rapat pembahasan RPJMD sebelumnya pada Senin (24/05),” ungkap Mardiansyah.

Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD meminta agar RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyusunannya harus mengacu dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Riau dan RPJP Kab Kepulauan Meranti.


Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti sejalan dengan Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu juga, DPRD meminta agar kearifan lokal dan budaya melayu perlu ditonjolkan dalam rencana pembangunan daerah.

Baca Juga :  Perkuat Kerjasama, Kasubag Humas Polres Meranti Adakan Coffee Morning Dengan Media

Disamping DPRD juga menyoroti penyusunan RPJMD Kepulauan Meranti ini perlu memasukan program terkait Sagu yang menjadi icon daerah serta perlunya adanya upaya dari Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya agar daerah Meranti yang 94% termasuk dalam zona PIPPIB untuk keluar dari zona tersebut dengan melakukan berbagai kajian yang tepat, sehingga tidak menghambat pembangunan daerah kedepan.

Seperti disampaikan Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah SH MSi, Pimpinan Fraksi DPRD juga mengkritisi agar penyusunan RPJMD harus tegas, terukur dengan kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga :  Status Tanah Bangunan Pasar Modern Selatpanjang Di Pertanyakan

“Terkait masukan-masukan DPRD tentang Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan agar diakomodir oleh pemerintah daerah, supaya hasil RPJMD lebih baik, teliti, maksimal dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” pintanya.

Pasca rapat tersebut berakhir, dilanjutkan dengan agenda Penandatanganan MoU Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD. Hadir pula Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil, SH bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menandatangani MoU tersebut.***

Editor     : Dhamean Hasibuan
author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: