Kepulauan Meranti

Dana Aspirasi Dewan Kepulauan Meranti Dipertanyakan

Dana Aspirasi Dewan Kepulauan Meranti Dipertanyakan
FOTO FILE : KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 resmi ditetapkan. Foto : redaksi/tiraipesisir.com

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Dana aspirasi Dewan/DPRD Kepulauan Meranti menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan publik ditengah pandemi covid-19 saat ini, terutama berkaitan dengan fungsi dan hak budget DPRD. Permasalahan yang diajukan, pertama, bagaimana kedudukan dana aspirasi DPRD dikaitkan dengan fungsi anggaran DPRD. Kedua, apakah dana aspirasi DPRD menjadi kebutuhan sebagai respon kewajiban DPRD dalam memenuhi aspirasi rakyat.

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual.


Penelitian ini menyimpulkan, pertama, dana aspirasi DPRD tidak sesuai dengan fungsi anggaran, karena DPRD seharusnya berfungsi memberikan persetujuan, bukan memperoleh jatah anggaran tertentu sebagaimana eksekutif. Kedua, dana aspirasi DPRD bukanlah sebuah jawaban atas kebutuhan dalam memenuhi aspirasi rakyat, bahkan dapat menimbulkan budaya negatif yaitu pork barrel politics.

Baca Juga :  Ketua Perkumpulan BaraJP Meranti Minta Sekdakab Meranti Menjawab Surat Konfirmasi LSM

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Ramli Ishak menjelaskan, bahwa DPRD bukanlah subjek hukum yang dapat mengelola atau menggunakan keuangan negara.

Menurutnya, tidak ada satupun hukum yang bisa dirujuk dan dijadikan dasar oleh DPRD untuk melakukan hal itu. “DPRD tidak dapat melakukan hal itu karena tidak punya dasar hukum. Bahkan mereka juga tidak bisa merujuk undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) untuk melakukan itu,” kata Ramli Ishak, kepada tiraipesisir.com, Selasa (20/10/2020) di Selatpanjang.


Aspirasi DPRD itu, katanya, melalui Musrenbang, mendengarkan aspirasi masyararakat, mengawal hasil Musrenbang itu di Bappeda, dan memperjuangkannya pada rapat pembahasan Banggar agar tidak terpangkas.

Baca Juga :  Teroris Di Tangkap Di Karawang

“DPRD itu bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tapi mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang untuk ditetapkan dalam APBD,” papar anggota dewan sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti itu.

Menurutnya, Eksekutif yakni Bupati harus menolak dengan tegas rencana dana aspirasi tersebut. Sebab jika tidak, dikhawatirkan dana aspirasi itu menyelinap dalam APBD atau P-APBD Meranti Tahun Anggaran 2020, dan gentayangan menjadi proyek PL di OPD tertentu yang diduga menjadi KPA bayangannya adalah anggota dewan pemilik proyek aspirasi dewan tersebut.

Baca Juga :  Asisten III Sekdakab. Meranti Pembina Upacara Hari Kesehatan 2019 Dilingkungan Pemkab. Meranti, Harap Akses Pelayanan Kesehatan dan Penyediaan Biaya Jaminan Kesehatan Jadi Prioritas

Jeck Ardiansyah, Ketua DPRD Kepulauan Meranti yang coba dikonfirmasi, Selasa (20/10/2020) melalui pesan WhatsApp ke nomor kontak 08127624…terkait mempertanyakan apa dasar hukumnya dana aspirasi dewan Kepulauan Meranti itu, namun hingga berita ini diterbitkan belum bersedia memberikan keterangan. (Red)
Editor : Zai


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: