JAKARTA (TPC) -Sengkarut dana bagi hasil (DBH) migas antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bupati Meranti Muhammad Adil yang sempat viral akhirnya selesai.
Rekonsiliasi yang digagas oleh Kemendagri selama dua kali pertemuan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Bupati Meranti Muhammad Adil, sejak kemarin rampung, Rabu (21/12/2022) siang.
Hasil pertemuan menghasilkan penyamaan persepsi soal data dan hasil dan prognosa lifting 2023. Bahlan Kabupaten Kepulauan Meranti akan menerima sisa bayar DBH Migas semester kedua 2022 dengan perhitungan 100 USD per barel. Karena penerimaan semester pertama 2022 yang disalurlan Kemenkeu hanya 60 USD per barel.
“Semua sudah clear. Dan insya Allah, nanti uang kami yang di 2022 yang kurang bayar karena yang 60 dolar AS jadi 100 dolar AS nanti akan dibayar,” ujar Adil saat ditemui di Kemendagri, Jakarta Pusat, kepada Riau Pos dan awak media lainnya.
Dirjen Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Adriyanto, juga membenarkan. Namun ia mengaku masih akan menunggu proses audit laporan keuangan Kepulauan Meranti sebelum melakukan sisa pembayaran.
“Tunggu diaudit dulu laporan keuangannya, tunggu dihitung lagi, nanti kata Pak Dirjen (Agus Fathoni) kalau ternyata lebih besar ada kenaikan, ya kan ada selisih, kalau kurang bayar ya dibayarkan kembali,” kata Adriyanto di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Adriyanto mengaku akan menggunakan hitungan US$100 per barel sejak Peraturan Presiden No 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 dikeluarkan.
Dalam Perpres tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan hitungan DBH yang dibagikan menjadi US$100 per barel, naik dari US$60 per barel sebelumnya.
“(Hitungannya) pakai yang US$100, bulan terakhir kan harga sudah mulai naik, (berlaku) sejak Perpres 98 hitungannya US$100,” tegas Adriyanto.
Lebih jauh, Fatoni menjelaskan bahwa realisasi DBH memiliki kemungkinan tidak sama persis dengan perhitungan perkiraan. Hal ini bergantung pada jumlah produksi dan lifting masing-masing daerah.
“Misal saya diperkirakan untuk 2023 DBH Meranti perkiraannya Rp100 M. Tapi DBH ini tergantung produksi, lifting, bisa jadi nggak Rp100 M, bisa jadi lebih dari Rp100 miliar,” paparnya.
“Kalau lifting setelah dihitung ternyata melampaui dari perkiraan Rp100 M tadi, itu akan ditambahkan, namanya kurang bayar. Kalo ternyata yang dibayarkan itu lebih rendah dari yang diprediksikan, itu namanya lebih bayar. Nanti akan ditarik lagi, diperhitungkan tahun depannya,” sambung Fatoni.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto menggambarkan pembahasan yang dikemukakan dalam rekonsiliasi yang lebih kepada prognosa 2023.
Pasalnya sedikit terjadi perbedaan terhadap target yang diusulkan oleh KKKS pada rencana kerja mereka tahun depan. Menurutnya KKKS mampu memenuhi lifting lebih dari 8,700 barel per-hari, atau setara 3.270.000 barel per tahun.
Dengan segala pertimbangan usulan target yang dikemjkakan, Kemen-ESDM, SKK-Migas, dan pihaknya telah menyepaki prognosa lifting Kepulauan Meranti sementara 8.000 barel perhari atau setara 2.976.412 barel pertahun.
“Namun yang perlu dipahami. Jika memang target SKK tercapai maka progonsa-nya kembali disesuaikan. Itu kesepakatannya,” ungkap Bambang.
Sementara DBH minyak bumi yang akan diterima kabupaten termuda Provinsi Riau tersebut mulai menggunakan asumsi harga minyak lebih dari 90 USD per-barel sejak hasil produksi sisa Desember 2022.
“Artinya ada produksi akhir 2022 yang akan disalurkan awal 2023 telah menggunakan harga itu. Lebih 90 USD dengan nilai kurs tetap Rp 14.800,” bebernnya.
Sementara realisasi lifting minyak bumi daerah mereka sepanjang 2021 sekira 1.742.145 barel dengan kisaran lifting 4.773 barel per hari. Sedangkan per september 2022 naik menjadi 1.618.960 barel dengan kisaran 4.830 barel per hari.
Ia juga tidak menyangkal masih terdapat sisa bayar DBH minyak Kepulauan Meranti 2021 yang belum disalurkan oleh Kemenkeu. Namun ini sudsh dipastikan dalam rapat tersebut akan dibayarkan dalam waktu dekat. “Sisa yang belum tersalur tahun lalu juga ada itu mau dibayarkan, tapi masih tetap dengan harga lama yakni, 60 USD,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, pertemuan ini imbalas dari kekecewaan Adil yang sulit mendapatkan kesempatan kejelasan perhitungan utuh DBH Migas yang mereka terima dari Kemenkeu.
Bahkan Ia sempat geram dan emosi hingga mengeluarkan kata kasar kepada jajaran pengelola keungan negara tersebut. Karena seharusnya kata Adil ketika itu, Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$100 per barel.
Namun DBH yang diterima tahun ini hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60 per barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023.
Seperti data yang dirangkum, lifting minyak Kabupaten Meranti juga menurun pada 2022 dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel. Sehingga total penerimaan 2022 sebesar Rp 115.08 milliar, dan terjadi sedikit kenaikan pada 2023 dengan asumsi penerimaan sebesar Rp207,67 M. Namun Adil berasumsi berbeda, yakni tidak kurang dari Rp 300 M.
Memang data lifting migas di sana cenderung menunjukan adanya trend turun naik dalam beberapa tahun terkahir. Seperti 2016 hingga 2020, total lifting minyak di sana tercatat 4.460.297,05 barrel dari total lifting rata-rata 892.059,41 barrel pertahun.
Sementara total lifting gas 2016 hingga 2020 sebesar 3.349.358,81 MMBTU dengan rata- rata lifting 669.871,76 pertahun. Namun total realisasi salur DBH Migas 2016-2020 sebesar Rp.643.30 M.
Bergelimang minyak Meranti Masih Miskin
Kabupaten Meranti, Riau merupakan salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia. Namun, angka kemiskinannya masih tinggi. Kondisi tersbeut menjadi buah bibir setelah pernyataan Muhammad Adil selaku Bupati Meranti yang mempertanyakan penerimaan DBH migas daerahnya hanya bertambah sedikit.
Memang angka kemiskinan wilayah tersebut terbilang tinggi. Berdasarkan data yang dibeberkan oleh Plt Kepala Dinas Sosial Kardafi, kepada Riau Pos di hari yang sama, totalnya tidak kurang dari 101.978 dari 206.116 ribu jiwa yang tersebar di Kepulauan Meranti.
Data tersebut ia lansir berdasarkan data pemerintah pusat melalui Kementerian sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seluruh jiwa yang termasuk dalam data ini keluarga penerima manfaat program pemerintah.
Dari jumlah tersebut 50.079 jiwa diantaranya termasuk miskin ekstrim. Seperti yang dilansir dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2022. Jumlah itu juga mencakup 20.430 keluarga yang tersebar di daerah setempat.
Tingkat kemiskinan esktrim tertinggi berada di pusat kabupaten atau Kecamatan Tebingtinggi, sebanyak 4.944 keluarga. Setelah itu Kecamatan Rangsang Pesisir 2.496 keluarga, Kecamatan Pulau Merbau sebanyak 2.069 keluarga. Menyusul kecamatan lainnya.***
Editor : Dhamean Hasibuan
