Kepulauan Meranti

Bawaslu Kepulauan Meranti Imbau Warga tak Terjebak Politik Uang di Pilkada 2020

Bawaslu Kepulauan Meranti Imbau Warga tak Terjebak Politik Uang di Pilkada 2020

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Meranti mengajak masyarakat Kepulauan Meranti untuk tidak terjebak dengan politik uang dalam Pilkada Kepulauan Meranti tahun 2020. Hindari dan tolak politik uang dan laporkan pelakunya ke Bawaslu Kepulauan Meranti dan jajaran.

Komisioner Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra SE menyampaikan bahwa politik uang dan menyebarkan isu negatif tentang suku, agama, ras dan antar golongan (Sara) dalam Pilkada akan merusak perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.


“Untuk itu, perlu diperangi bersama laporkan pelakunya. Ubah prinsip dari semula ambil uangnya, jangan pilih orangnya menjadi prinsip tolak uangnya jangan pilih orangnya dan laporkan pelakunya,” ujar Romi, Selasa (27/10/2020).

Dibeberkan Romi, kejahatan dalam Pilkada jika dibiarkan, buntutnya tetap dirasakan masyarakat. Masyarakat yang menanggung memiliki pemimpin daerah yang menang dengan cara yang tidak bijak.

“Dengan demikian kami berpesan juga kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Warga Meranti yang memilih di Pilkada 2020 nanti, pilihlah sesuai hati nurani, bukan karena uang. Selain itu, bantu awasi prosesnya,” ujar Romi.


Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga juga menyampaikan KPU Kepulauan Meranti, sudah selesai melakukan proses pendataan daftar pemilih sehingga ditetapkan Daftar pemilih Tetap (DPT) Pilkada Meranti 2020 pada 15 Oktober 2020, berjumlah 139.234 pemilih. Untuk pemilih yang tidak terdaftar tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan KTP elektronik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Said Hasyim Lantik dan Ambil Sumpah 31 Kepsek TK,SD dan SMP Dilingkungan Pemkab Meranti

“Terkait hal tersebut kami mengimbau kepada masyarakat apabila ada oknum yang meminta identitas diri yang datang ke rumah masyarakat, baik meminta KTP elektronik, KK dengan menjanjikan atau mengiming-imingi baik berupa sejumlah uang atau barang untuk memilih calon tertentu agar di dokumentasikan baik berupa video, foto atau direkam suaranya, karena perbuatan tersebut dilarang dalam Pilkada dan ada potensi pidana yang dilakukan dan laporkan pelakunya ke Bawaslu Kepulauan Meranti, panwaslu kecamatan atau ke panwaslu desa atau kelurahan,” bebernya.

Baca Juga :  Polsek Beserta Upika Rangsang Barat Lakukan Pendisiplinan Penggunaan Masker

Romi juga mengatakan sanksi pelaku politik uang juga berat, jangan sampai nanti masyarakat menjadi korban akibat ketidaktauannya sehingga menerima politik uang dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin merusak proses demokrasi.

“Kami juga mengimbau agar calon dan tim kampanye tidak menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 10 tahun 2016, sanksi berat juga dapat diterima oleh paslon atau tim kampanye berupa sanksi pidana, dan untuk paslon juga dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan atau diskualifikasi paslon oleh KPU,” tegas Romi.

Penegasan tersebut sebagaimana Pasal 187A Undang-Undang 10 Tahun 2016 Ayat 1 setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Baca Juga :  Tukang Becak dan Ojek Bisa Daftar Bantuan UMKM Riau

“Ayat 2 pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1” pungkasnya.(B015/09)

Editor : Agus Salim Hs


author

Redaksi

http://www.tiraipesisir.com

Independent & Demokratis

Follow Me: