Sitename

Description your site...

September 19, 2020

Yuhelmi: “Penggunaan e-Planning Diatur Dalam Permendagri No 46 Tahun 2017”

Yuhelmi: “Penggunaan e-Planning Diatur Dalam Permendagri No 46 Tahun 2017”

DURI,TIRAIPESISIR.COM – Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yuhlemi mengatakan,untuk mendukung dan peningkatan kualitas perencanaan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bappeda telah menerapkan proses perencanaan berbasis elektronik atau e-Planning.

“Penggunaan e-Planning ini diatur telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 46/2017,”jelasnya saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bathin Solapan,jum’at, 8/02/2019.

Penerapan e-Planning itu, imbuh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini,juga diterapkan pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Bengkalis.

“Setiap Pokir anggota DPRD Bengkalis, akan dituangkan dalam bentuk program kegiatan dan diinput ke dalam e-Planning sampai seminggu sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dilaksanakan.

Baca Juga :  Paskibra Bengkalis Akan Dikukuhkan Bupati Bengkalis,Amril Mukminin

Permendagri 46 dan 98

Dalam Permendagri No 46/2017,Pasal yang mengatur tentang e-Planning ini adalah Pasal 14.Tepatnya,Pasal 14 ayat (3),yang menjelaskan,“Penyusunan RPJPD,RPJMD,dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan berbasis pada e-Planning.”

Sedangkan Pasal 14 ayat (3),mengatur bagaimana penerapannya.Adapun bunyi Pasal 14 ayat (4) ini,yakni, “Penerapan e-Planningdiatur dalam Peraturan Menteri.

Selain Permendagri No 46/2017, kewajiban e-Planning ini juga tertuang dalam Permendari No 98/2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Permendagri No 98/2018 diterbitkan memang untuk menindaklanuti “perintah” Pasal 14 ayat (4) Permendagri No 46/2017.

Dalam Pasal 1 angka 3 Permendagri No 98/2018 dijelaskan,“Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah,merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring.

Baca Juga :  Masyarakat Desa Muntai Gelar Majelis Sholawat

Pasal lain dalam Permendagri No 98/2018 yang mengatur tentang e-Planning ini diantaranya Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 12 ayat (1) menjelaskan,“Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planningyang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.”

Kemudian,Pasal 12 ayat (2), menerangkan,”Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planningsebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi perencanaan penyusunan dokumen: a. RPJPD,b.RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan c. RKPD dan Renja Perangkat Daerah.”

e-Planning dari Menteri

Pasal 13 Permendagri No 98/2018 terdiri dari 7 ayat.Ayat (1) berbunyi,“Dalam   penyusunan dokumen sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemerintah daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning  dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Baca Juga :  Mayor Bismi Tambunan,SE,Danramil Bengkalis : Cerdaskan Masyarakat Melalui Tulis Baca di Era Dunia Digital

Sedangkan pada ayat (2) dituliskan, “Bagi daerah yang telah  menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning namun belum memenuhi persyaratan minimal,harus menggunakan aplikasi Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning dari  Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Sementara ayat (3) menjelaskan,“Bagi    daerah yang telah menggunakan perencanaan berbasis elektronik/e-Planning lain  dan telah memenuhi persyaratan minimal,harus mengintegrasikannya dengan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina  Pembangunan Daerah.(ER/B010/09)

Sumber : Diskominfotik

Editor : Dhamean Hs

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses