Sitename

Description your site...

Juli 2, 2020

Wah, DPRD Riau Anggarkan Rp10,4 M untuk Mobdis

Wah, DPRD Riau Anggarkan Rp10,4 M untuk Mobdis

PEKANBARU, TIRAIPESISIR.COM — Di masa ekonomi sulit saat ini, DPRD Riau malah berencana membeli 9 (sembilan) unit mobil dinas senilai Rp10,4 miliar (M). Wah!

Kebijakan itu mendapat kritis pedas dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Independen Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Menurut Taufik, Manager Advokasi Fitra Riau dalam rilis yang diterima TIRAIPESISIR.com, selain menciderai nurani masyarakat yang dililit kesulitan ekonomi, pembelian mobdis ini juga berpotensi pengelembungan biaya alias ‘mark-up‘.

”Kami minta Pak Gubernur Riau Syamsuar membatalkan pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD provinsi karena melanggar aturan dan berpotensi mark-up,” tegasnya seraya menyarankan lebih baik merelokasi anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat miskin termasuk untuk pembiayaan pencegahan virus Covid 19 di Riau.

Baca Juga :  Irmansyah,Kaban BLH Meranti : Amdal Bongkar BBM di Pelabuhan Tikus Dorak Tidak Ada

Ditambahkan, Taufik, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Riau tahun 2020, 9 unit kendaraan yang akan dibelanjakan untuk pimpinan Wakil Rakyat ini masing masing;

1 unit Jenis Jeep Lan Cruser seharaga Rp. 2,6 M, kemudiakan 3 unit Camry seharga Rp. 2,1 M. Lalu 3 unit Jeep Parado seharga Rp. 1.5 M dan 2 unit Micro Buss seharga Rp. 1,1 M.

Menurut Taufik lagi, pimpinan DPRD mendapatkan hak kendaraan operasional pribadi, dengan masing masing setiap pimpinan mendapatkan satu unit. Hal itu berdasarakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

Namun demikian untuk standarisasi jenis kendaraan yang dimaksud, dalam PP itu juga diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan standarisasi kendaraan diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 11 tahun 2007 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Baca Juga :  Pengurus DPW MOI Riau Resmi Dilantik

Dalam ketentuan tersebut untuk standarisasi kendaraan ketua DPRD yaitu 2700 CC dan untuk Wakil Ketua yaitu 2500 CC. Sejalan dengan Peraturan Gubernur Riau nomor 140 tahun 2015 tentang hal sama, menyatakan pada pasal 19 bahwa kendaraan untuk ketua DPRD adalah 2700 CC dan 2500 CC untuk wakil ketua.

Berdasarkan rencana pengadaan yang telah dipublikasi di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), untuk pembelian mobil DPRD Riau maka kedaraan yang akan dibeli adalah jenis Jeep Land Cruiser kapasitas 4500 CC, untuk jenis Jeep Prado kapasitas 3000 CC dan Sedan Camry kapasitas 2500 CC.

Baca Juga :  Diduga Terima Suap Proyek Satelit Monitor, Deputi Bakamla Masih Diperiksa KPK

Dari ketentuan ini maka dapat simpulkan rencana pengandaan mobil untuk pimpinan DPRD Riau melanggar ketentuan Peraturan Mendagri nomor 11 tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Riau nomor 140 tahun 2015. Tidak hanya itu, rencana pemberian kendaraan dinas kepada pimpinan DPRD Riau sebanyak dua unit (jenis Camry dan Jeep) juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017.

”Berdasarkan ketentuan tersebut pimpinan DPRD hanya mendapatkan 1 unit kendaraan operasional pribadi. Sementara dalam DPA dianggarkan pembelian dua jenis kendaraan dengan jumlah masing -masing 3 unit yang berkemungkinan besar akan digunakan oleh wakil ketua DPRD,” pungkas Taufik. * (denny)

 

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses