Sitename

Description your site...

Oktober 23, 2020

UMK Karimun Disetujui Gubernur Rp 2,8 Juta,FSPMI Kecewa

UMK Karimun Disetujui Gubernur Rp 2,8 Juta,FSPMI Kecewa
Keterangan Gambar : Ilustrasi

loading…


KARIMUN,TIRAIPESISIR.COM-Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun ditahun 2018 naik menjadi Rp 2.848.766,dan telah disetujui Gubernur Kepri,Nurdin Basirun.

Keterangan Gambar : Ilustrasi

Upah minimun Karimun pada tahun 2017 sebesar Rp 2.617.760,naik sebesar Rp 228.006 ditahun 2018,setelah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri pada 20 November 2017,kemarin.

Kabid Hubungan Industrial,Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun,Poniman membenarkan informasi keluarnya SK Gubernur Kepri itu. Ia menyebutkan jumlah yang disetujui sama dengan nilai yang diajukan sebelumnya sebesar Rp 2.848.766

Baca Juga :  Warga Negara Malaysia,Tamu Hotel Gabion Karimun Ditemukan Tergeletak Sudah Meninggal Dunia

“Sudah ditandatangani tapi masih di provinsi, belum dikirim ke kita, mungkin minggu depan,”kata Poniman,saat dikonfirmasi wartawan,Rabu (22/11/2017)

Meski demikian,Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun,Muhamad Fajar yang dihubungi mengatakan telah mendengar informasi tersebut.

Namun disebutkannya federasinya masih menolak keputusan yang ditetapkan itu, “Informasinya begitu. Kalau ditetapkan belum tau. Serikat masih tidak terima,”ujarnya.

Lanjut Fajar, alasan penolakan tersebut masih berkaitan dengan penggunaan PP No. 78 Tahun 2015 tentang penetapan Upah Minimum.

Jika menggunakan PP No.78 tahun 2015 dan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini,tambah Fajar,maka masalah pengupahan akan menjadi semakin tidak baik.

Baca Juga :  Bea Cukai Kerahkan Anjing Pelacak Endus Isi Kapal Win Long

“Kalau PP nomor 78 penghitungannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan di undang-undang ada KHL,upah daerah sekitar dan indikator lainnya. Contohnya saja kita bisa melihat daerah sekitar yang tinggi. Seperti Batam yang menggunakan PP 78 saja UMK mereka sudah sampai Rp 3,5 juta. Dan jika menggunakan undang-undang bisa lebih tinggi lagi. Penetapan UMK sebaiknya menggunakan Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,”katanya. (Amri)
Sumber : batamnews.co.id

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses