Sitename

Description your site...

Juli 8, 2020

Terkesan Prematur Penempatan Pejabat Eselon, Baperjakat Meranti : Keputusan Di Tangan Pimpinan Daerah

Terkesan Prematur Penempatan Pejabat Eselon, Baperjakat Meranti : Keputusan Di Tangan Pimpinan Daerah

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Penempatan Pejabat Eselon di wilayah Kabuapaten Kepuluan Meranti terkesan Prematur (belum waktunya) dan seperti di Atur.

Pelantikan Pejabat yang di gelar (Selasa,7/1/2020) lalu dengan 175 Pejabat,masih menyisakan tanda tanya diberbagai kalangan sesama pegawai negeri sipil (PNS) dimeranti, terlebih dari mantan PNS itu sendiri, yang menjadi sorotan adalah pemberian 80 orang pegawai promosi jabatan.

Kamis,(6/2/2020), saat Media ini menemui salah satu Mantan PNS yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan pengangkatan PNS dan Pejabat yang mendapatkan Promosi sangat tidak profesional, Ia menilai masih banyak terkesan Prematur dan diatur.

Ia juga menilai Pengangkatan jabatan yang seharusnya ada proses assessment atau selektif yang berdasarkan penilaian suatu kinerja seorang pejabat menjadi suatu nilai utama untuk mendapatkan posisi yang baik tidak terjadi dimeranti ini.

“ya menurut saya agak lucu promosi jabatan di meranti ini, apalagi di eselon lV (empat)nya menjadi lllA secara tiba-tiba, padahal setahu saya, BKD tidak pernah mengadakan assessment untuk eselon tersebut.”ucapnya.

“padahal, secara proses lamanya dia menjabat di eselon lV itu saja belum cukup lama, langsung dapat eselon lllA, dari prestasi kerja kita lihat sendiri dan sangat cendrung prematur(belum waktunya) sekali , ya memang tidak semua prematur sih”tegasnya lagi.

“Dan seharusnya pengangkatan dan mutasi pejabat tentunya dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, rekam jejak, integritas dan lainnya jangan ada embel-embel politik,kolusi dan neppoisme lah”bebernya lagi.

Baca Juga :  Seorang Wanita Anggota Satpol PP Meranti Meninggal Tertabrak Di Halaman Kantornya

“Selain itu, pengangkatan Sekda baru juga saya rasa terlalu ada kepentingan tersendiri, seharusnya mengangakat sekda harus melalui asesment calon sekda baru bukan langsung seperti ini, dan apakah BKD membentuk sistem tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) atau melalui Panitia Seleksi (Pansel) dimana regulasi yang mengatur ASN kini telah direvisi. Terakhir, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN menjadi pedoman dalam memilih pejabat”pungkas mantan pensiunan PNS tersebut yang namanya tidak Ingin disebutkan.

Secara terpisah, Selasa,(11/2/2020) saat Media menanyakan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Meranti Melalui Wakil Ketua Baperjakat H.Alizar,S.sos,MSi menjelaskan bahwa fungsi dari baperjakat tidak sepenuhnya membuat keputusan, hanya pertimbanga.

Alizar juga menjelaskan jika pertimbangan dari baperjakat sendiri akan luntur jika kepala daerah tidak menyetujui dari pertimbangan baperjakat.

“keputusan tetap ke pemimpin, kita hanya pertimbangan, walaupun ada usulan kita pada pegawai yang belum waktunya untuk naik, tapi kalau kepala daerah mau dia naik mau gimana lagi, itu hak kepala daerah.”ungkapnya.

“kita juga tidak mempungkiri, kedekatan emosional juga menjadi pertimbangan pribadi kepala daerah”pungkasnya.

Senada yang sama, Sekretaris Baperjakat H.Rosdaner,S.Pd,M.Pd saat ditemui diruang kerjanya, jum’at (14/2/2020) menjelaskan fungsi dari Baperjakat tidak sepenuhny menjadi penentu untuk suatu jabatan promosi, keputusan tetap kepada kepala daerah, Ia hanya bisa berharap PNS menjalankan tugasnya yang telah ditetapkan.

Baca Juga :  Memasuki Hari Kedua,Mobil Berat PLN Masih Dalam Keadaan Terbenam

“kita hanya sebagai pertimbangan, usulan saja, walaupun ada yang tak layak menurut kita, tidak bisa juga dibantah, itu hak dari kepala daerah, yang jelas PNS jalankan saja tugasnya.”Bebernya.

Sekedar informasi, pegawai negeri sipil (PNS) merupakan aparatur negara yang salah satu tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan tugas, ada kalanya PNS mendapat reward dan ada juga mendapatkan punishment dari pimpinannya. Reward and punishment diberikan dalam bentuk pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian.
Nah, dengan dibentuknya Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), maka proses pengangkatan, mutasi, pemberhentian harus melalui badan tersebut. Berkaitan dengan ini, Tips Hukum akan mengulas tentang Baperjakat.

Berdasarkkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, bahwa Baperjakat terdiri dari:
1. Baperjakat Instansi Pusat.
2. Baperjakat Instansi Daerah Provinsi.
3. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten atau Kota.

Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh:

1. Pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat.
2. Pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi untuk instansi daerah provinsi.
3. Pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten atau kota untuk instansi daerah kabupaten atau kota.

Baca Juga :  Atlet-atlet muda ini Berhasil melaju ke Semi Final Honor Cup 2019

Tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Kemudian, Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II.

Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari:
1. Seorang ketua, merangkap anggota.
2. Paling banyak enam orang anggota.
3. Seorang sekretaris.
Untuk menjamin objektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil.

Setelah direvisi peraturan menjadi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN pasal 107 dijelaskan, persyaratan untuk menduduki JPT pratama antara lain sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat dua tahun, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan. Selain itu persyaratan umum terdiri atas batasan usia, kondisi kesehatan dan kualifikasi pendidikan.(Edi/A03/09).

Editor : Edi Saputra

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses