Sitename

Description your site...

November 22, 2019

Terkait Pengembalian Dana DAK Dan DR 2016, Inspektorat Meranti “Bungkam” Karna Perintah Bupati Sebagai Rahasia

Terkait Pengembalian Dana DAK Dan DR 2016, Inspektorat Meranti “Bungkam” Karna Perintah Bupati Sebagai Rahasia

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Terkait pengembalian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Reboisasi (DR) tahun 2016 yang telah digunakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih menyimpan tanda tanya besar.

Inspektorat Meranti yang sejatinya sangat mengetahui persis jalur dan proses dari kelanjutan temuan BPK pada akhir Desember 2017 tersebut pilih tertutup “Bungkam” karna perintah Bupati.

Saat Media ini melakukan konfirmasi ke Inspektorat melalui Kasubag Analisis Dan Evaluasi Azmi, Jum’at (11/10/2019) ia menjelaskan untuk masalah lanjutan dari temuan BPK tersebut sudah diterima dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah diberikan ke OPD terkait.

Ia juga menegaskan tidak bisa memberikan informasi terkait apakah pemkab Meranti sudah mengembalikan dana DAK dan DR 2016 yang telah digunakan, bahkan tahap pengembaliannya pun tidak bisa ia beberkan ke Media karna sudah diperintahkan Bupati Meranti Drs.Irwan Nasir,MSi untuk menjaga kerahasian dari proses temuan tersebut.

Baca Juga :  Bupati Meranti,H.Irwan Buka Secara Resmi MTQ Tingkat Kabupaten Ke-X Tahun 2018 

“temuan tersebut sudah kita tanggapi, tapi sesuai tugas saya dan perintah bupati saya tidak boleh memberikan informasi kepada siapa pun terkait jalannya proses LHP temuan itu”tegasnya.

“ini bersifat rahasia dari pimpinan saya, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan,saya minta maaf”bebernya lagi.

“tapi jika ini memang harus dibuka semua, saya akan jelaskan ke pihak yang berwajib, dan akan saya akan bongkar semua”pungkasnya lagi.

Disamping itu, saat awak Media menanyakan fungsi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2014 yang dimana adalah salah satu produk hukum Indonesia yang di keluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan tanggal 30 April 2008 ini tidak berlaku di Kabupaten Kepulauan Meranti, Azmi langsung mengatakan sangat memahami peraturan tersebut tapi ia hanya menjalankan tupoksi dan tugasnya sebagai pejabat Meranti yang mana dalam kasus ini bupati langsung memberikan surat tersebut bahwa lanjutan temuan bersifat rahasia.

Baca Juga :  KLH Meranti,Hendra Putra : Mengajak Masyarakat Bersihkan Sampah

“saya tau undang-undang itu, tapi mau gimana lagi, saya juga dibekali surat dari pimpinan saya bahwa kasus ini tidak boleh diinformasikan kepada siapa pun terkecuali pihak penegak hukum dan penyidik, karna dalam surat ini perihalnya bersifat rahasia.”tegasnya lagi.

Disisi lainnya, saat Media ini menyampaikan komentar salah satu masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang merasa sangat kecewa kepada pemkab yang dinilai tidak bisa mengatasi kebakaran dan masalah yang ada di pesisir-pesisir meranti,padahal anggaran sudah ada sejak lama, ia hanya menekankan kepada Media yang ada dimeranti harus ikut aktif dan mengawasi kinerja Pemkab meranti agar bisa langsung mengontrol masalah ini.

Baca Juga :  Raih Penghargaan : Tiga Desa Terbaik Kabupaten Kepulauan Meranti di Tingkat Provinsi Riau Tahun 2018

“sekali lagi saya jelaskan, ini memang uang rakyat, makanya teman-teman media sebagai tugas yang telah di lindungi Undang-undang harus aktif mengawasi kinerja pejabat kita ini, tapi jika teman-teman menggiring masalah ini, akan saya bongkar A-Z masalah Meranti ini.”tandasnya.

Sekilas Informasi, pada pemberitaan Portal Media Online tiraipesisir.com (10/10/2019) sebelumnya, Kabag Humas Dan Protokol Heri Saputra,SH mengungkapkan pemkab sudah mengembalikan pinjaman DAK dan DR 2016 ke Kasda Meranti.

(“terkait temuan BPK sudah kita selesaikan, tidak ada masalah, yang pentingkan tidak merugikan negara”Jelasnya lagi.

“dan peminjaman itu sudah selesai dan dikembalikan”pungkasnya.Red).(Edi/A03/09).

Editor : Edi Saputra

aaaaaaaa

Bagikan berita ini
Tags: ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses