Sitename

Description your site...

September 20, 2020

Terkait Pencurian Tenaga Listrik di Desa Kudap,LSM TPK Minta Pelakunya Dipidanakan

Terkait Pencurian Tenaga Listrik di Desa Kudap,LSM TPK Minta Pelakunya Dipidanakan

KUDAP,TIRAIPESISIR.COM-Terkait pencurian tenaga listrik atau disebut pemakaian tenaga listrik secara tidak sah (PT2TL,red) yang dilakukan oleh Kepala Desa Kudap,Sutrisno,SE dan Nopaisal alias Nap,karyawan bagian teknis lapangan PT.SIRKO,sebagaimana yang diberitakan di media siber tiraipesisir.com dan segmennews.com,Rabu (13/02/2019) lalu. LSM Tim Pencari Fakta dan Keadilan (TPK) meminta kepada instansi yang berwajib agar kedua pelakunya dipidanakan. Hal itu dipaparkan,Muhammad Rafi,Ketua Umum LSM TPK kepada Media ini,Jumat (15/02/2019) di Selatpanjang.

Menurut Rafi,penertipan pemakaian tenaga listrik merupakan langkah PLN untuk mengurangi pencurian listrik,dan dikenakan denda P2TL. Pengenaan denda kepada konsumen oleh PLN diatur dalam Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 tentang Penertipan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Kendati demikian,kedua pelakunya juga harus dipidanakan,karena sudah jelas perbuatan kedua pelakunya dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian.

Baca Juga :  Menekan Penyebaran Covid-19, Babinsa Laksanakan Pendisiplinan dan Sosialisasi di Pasar Sandang Pangan

“Untuk penegakan supremasi hukum dan efek jera,saya minta kepada pihak Kepolisian menangkap kedua pelakunya (Kades Desa Kudap,Sutrisno,SE dan Nopaisal,red),dan pihak PLN membuat laporan sesuai aturannya,”kata Rafi menegaskan.

Kepala Desa itu kata Rafi,adalah kepala pemerintahan desa yang harus menjadi panutan warga desa,tingkah laku dan perbuatannya harus baik menjadi contoh bagi warganya. “Ini dia sendiri yang membuat nama desa yang dipimipinnya menjadi buruk,dan dia pelaku pencurian itu,dia (Sutrisno,red) harus dipidanakan,”ujar Rafi dengan nada geram.

Baca Juga :  Deteksi Virus Corona, Tim Kesehatan KKP Dan Dinas Terkait Gunakan Thermal Scanner

Huhammad Rafi juga menegaskan,demi hukum pihak PLN harus melaporkan masalah tersebut kepada pihak Kepolisian,dan itu ada aturannya sesuai Permentamben Nomor 02.P/451/MPE/1991,Pasal 2,Ayat (1),Huruf (g).

“Pihak PLN harus melaporkan kedua pelakunya kepada Kepolisian,bila tidak,kita dari LSM bersama Koalisi LSM kita yang akan melaporkannya langsung kepada pihak Kepolisian,sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018,”tandas Rafi. (A01/09)
Editor : Redaksi

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses