Sitename

Description your site...

April 4, 2020

Terkait Pembangunan PKS PT.PPSP di Pulo Padang,Mahasiswa Labuhanbatu Gelar Demo di Depan Istana Negara dan Tuntut Bupati Labuhanbatu,Pangonal Harahap Dicopot

Terkait Pembangunan PKS PT.PPSP di Pulo Padang,Mahasiswa Labuhanbatu Gelar Demo di Depan Istana Negara dan Tuntut Bupati Labuhanbatu,Pangonal Harahap Dicopot
Foto : Elemen Mahasiswa Labuhanbatu Saat Menggelar Orasinya di Depan Istana Negara,Jumat (6/4/2018).

JAKARTA,TIRAIPESISIR.COM-Elemen Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa menolak Lendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) di depan Istana Presiden RI Jalan Medan Merdeka Jakarta,Jumat (6/4/2018).

Aksi Unjuk Rasa itu dilakukan,mendesak Presiden Republik Indonesia,Ir.Joko Widodo agar segera mengambil sikap tegas atas tudingan ‘Arogansi’ Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dibawah kendali,H.Pangonal Harahap,SE.,MSi selaku Bupati Labuhanbatu,diduga telah melakukan Pemaksaan Pemberian Izin Pendirian PKS PT.PPSP di Lingkungan Bandar Selamat I Balik Gunung,Kelurahan Pulo Padang,Kecamatan Rantau Utara,Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang notabenenya jelas-jelas melanggar hukum.

“Kami minta Pemberian Izin,PKS PT.PPSP dapat diproses secara hukum termasuk Bupati Labuhanbatu,Pangonal Harahap,”kata Yanto Ziliwu salah seorang penggelar Aksi Demo.

Dalam Orasinya Para Demonstran memaparkan,bahwa Pendirian PKS PT.PPSP merupakan satu efek dari Produk Perda di Labuhanbatu yang dituding ‘Cacat Hukum’ untuk mensiasati rencana Tata Ruang Nasional dengan memperluas Ruang Peruntukan Kawasan Industri dari yang semestinya 141 Ha menjadi 175 Ha.

Baca Juga :  Artis FTV Agung Saga Tertangkap Saat Mengkonsumsi NARKOBA

Tindakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,yang menghilangkan kalimat berada di Kecamatan Rantau Selatan dan Merubah Luasan Kawasan Industri dari 141 Ha menjadi 175 Ha dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No : 188.44/594/KPTS/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Labuhanbatu,supaya PT.PPSP dapat berdiri pada ruang yang diperuntukan sebagai Pemukiman dan Perumahan serta Perkotaan adalah merupakan Pelanggaran Tata Ruang.

“Dengan melalui Prosedur yang tidak benar,merupakan tindak pidana sesuai dengan Penjelasan Undang Undang Penataan Ruang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 69 yang mengatur tentang Sanksi Pidana atas Pelanggaran Tata Ruang,”papar mereka dalam orasinya.

Selain itu,berdirinya PKS PT.PPSP tidak mendapatkan persetujuan lingkungan dari masyarakat setempat,karena berbatasan lansung dengan Yayasan Pendidikan Islam Misbahu Dzikri,Rumah Ibadah dan Pemukiman Masyarakat.

Baca Juga :  Debat Terakhir Ajang Jokowi Tebar Optimis

“Namun anehnya,tetap diberikan Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB ) oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,”ucap Yanto,Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Labuhanbatu ini.

Usai berorasi,para Pengunjuk Rasa kemudian diterima oleh Supandi,Perwakilan dari Kantor Sekretariat Negara. Dalam dialog antara para Pengunjuk Rasa dengan Perwakilan Sekretariat Negera,para Pengunjuk Rasa kembali menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis terkait adanya Lelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dalam Pendirian PKS PT.PPSP.

“Sesuai Aturan Perundang-Undangan jarak minimal berdirinya satu industri dengan fasilitas umum dan Pemukiman Masyarakat adalah 2 KM,dengan Ruangan Industri berada di Kecamatan Rantau Selatan dan berjarak 13 Km dari Pusat Kota, namun hal ini tidak diindahkan,”terang Supandi kepada delegasi Mahasisiwa.

Dalam dialog tersebut,pihak Mahasiswa juga mendesak Presiden RI,Joko Widodo agar segera mencopot Bupati Labuhanbatu,Pangonal Harahap yang telah jelas-jelas Melanggar Sumpah dan Janji saat dilantik menjadi Bupati Labuhanbatu Priode 2016-2021 karena Melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Baca Juga :  Terkait Dugaan Mark Up Proyek Wifi Rp3 Miliar Milik Anak Bupati Labuhanbatu,Kajari Diminta Jemput Bola..!

Supandi mewakili pihak Sekretariat Negara berjanji,akan memproses tuntutan mahasiwa, bahwa dalam waktu sepuluh hari kedepan persoalan tersebut akan sampai di Meja Presiden.

“Dalam Sepuluh hari ini,Persoalan ini akan sampai di Meja Presiden,”janji Supandi.

Terkait hal ini,Kepala Dinas Kominfo Labuhanbatu,Muhammad Ihsan Harahap,ST ketika dikonfirmasi Wartawan Via Whatsapp,hingga berita ini dimuat belum menjawab konfirmasi Wartawan. Hal yang sama juga didapat dari Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu,H Paruhuman Daulay,demikian pula Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Ahmad Mufli,SH.,MM dan Bupati Labuhanbatu,H.Pangonal Harahap, SE.,MSi,juga belum menjawab konfirmasi Wartawan. (Okta)

aaaaaaaa

Bagikan berita ini
Tags: , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses