Sitename

Description your site...

Oktober 31, 2020

Terkait Dugaan Korupsi Tower Wifi Milik Anak Bupati Labuhanbatu, 32 Kades Diperiksa Kejari

Terkait Dugaan Korupsi Tower Wifi Milik Anak Bupati Labuhanbatu, 32 Kades Diperiksa Kejari

loading…


Terkait Dugaan Korupsi Tower Wifi Milik Anak Bupati Labuhanbatu, 32 Kades Diperiksa Kejari

Kadis PMD Labuhanbatu Bakal Masuk Bui

Labuhanbatu, TIRAIPESISIR.COM – Efek miring dari terus menerus jadi sorotan publik melalui berbagai bentuk pemberitaan di media massa, baik Surat Kabar maupun Online, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu memanggil 72 orang Kepala Desa (Kades) terkait dugaan Korupsi Pengadaan Tower Wifi yang membebani Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017. 

Oleh karena pemanggilan ini, banyak pihak menyebutkan, bahwa sebagian para Kades tersebut diyakini akan terjerat hukum tindak pidana korupsi dan bakal akan menginap dihotel prodeo. Demikian pula Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu Zaid Harahap SSos yang disebut – sebut sebagai aktor penekan para Kades untuk mengalokasian anggaran Pengadaan  Tower Wifi dan Internet Desa pada Dana ADD,  juga tidak akan ketinggalan bakal masuk bui. 

Seputar pemanggilan para Kades dimaksud, seperti yang dilansir NewsTime.Co, Kamis (2/11) lalu. Terlihat sejak pagi, sebanyak 32 orang Kades diperiksa secara bergantian diruangan Seksi Intelijen Kejari Labuhanbatu. Tampak juga disana Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Labuhanbatu Asmui hadir memenuhi panggilan jaksa untuk turut diperiksa. 

Diketahui, kedatangan para Kades ini untuk memberikan keterangan terkait Dugaan Skandal Mark Up Pengadan Tower Wifi dan menyeret nama anak kandung Bupati Labuhanbatu Baikandi Ladomi Harahap, yang disebut – sebut sebagai biang kerok permasalahan, dengan mengarahkan Kadis PMD Labuhanbatu Zaid Harahap guna menekan para Kades untuk menggerogoti ADD.

Abdullah Kades Aek Buru Selatan ketika ditemui wartawan mengakui, bahwa dirinya dipanggil terkait Pengadaan Tower Wifi disetiap Desa. 

“Iya pak, kami dipanggil Kejaksaan melalui surat resmi dari Kejaksaan,” akunya.

Menurut Abdulah, dalam pemeriksaan tersebut, mereka diminta oleh Jaksa untuk menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Tower Wifi dan juga Kwitansi Pembayaran. 

“Tadi udah saya serahkan RAB dan Kwitansi Pembayaran (Tower Wifi) seharga Rp 35 juta ke Kejaksaan saat pemeriksaan,” tambahnya

Disinggung item apa saja dalam anggaran Rp 35 juta tersebut, Abdullah mengatakan bahwa anggaran sebesar itu hanya untuk pembangunan Tower Wifi, sedangkan oleh perusahaan diberi Free Pembayaran Iuran Langganan Sambungan Internet selama 3 bulan. Dan selanjutnya, pemakaian akan berbayar. Saat disinggung nama perusahaan yang mengerjakan proyek Tower Wifi tersebut, Abdullah mengaku lupa.

Kades lainnya yang hadir dalam pemeriksaan Jaksa tersebut, mengaku jika harga Pembangunan Proyek Tower Wifi bervariasi. Dari beberapa Kades, ada yang mengaku belum membangun Proyek Tower Wifi tersebut dan ada juga yang sudah membangun tapi belum membayar.

Seperti yang diungkapkan salah seorang Kades dari Kecamatan Bilah Hilir mengatakan, beliau belum membayar Pembangunan Proyek tersebut dengan anggaran Rp 40 juta, hal ini dilakukannya karena dia mengetahui jika harga itu sudah di mark up.

Berbeda dengan Rusli Kades Tebing Linggahara Baru mengaku sampai saat ini belum membangun Tower Wifi tersebut. 

”Kami belum bangun proyek itu (Tower Wifi-red) pak, RAB sudah disiapkan, dengan Anggaran 40 juta,” ucap Rusli.

Selanjutnya, pemeriksaan terhadap Kades tersebut berlanjut hingga esok harinya. Dimana pihak Kejari Labuhanbatu kembali memeriksa seluruh Kades secara marathon, Jumat (3/11/2017) lalu. Kali ini, pihak Kejaksaan setempat memanggil 40 Kades lainnya untuk diambil keterangan terkait pengadaan Proyek Tower Wi-fi yang sama.

Informasi yang beredar di Kejari Labuhanbatu, dua Kedes mangkir dari panggilan. Bocoran yang didapat, ada beberapa pertanyaan yang sulit  dijawab para Kades saat dicecar oleh Jaksa.

“Jawaban yang paling sulit kami jawab saat ditanya soal perusahaan yang bisa dijadikan pembanding harga pengadaan Wifi,” ucap salah seorang Kades yang enggan namanya ditulis.

Baca Juga :  Nekat, PT. LTS Ngotot Bangun Pabrik Baru Tanpa Kantongi Izin

Menurut Kades tersebut, rata-rata pertanyaan Jaksa soal itu, yakni mengungkap dugaan konspirasi dalam Pengarahan Pengadaan Tower Wifi. Selain itu, Jaksa juga mempertanyakan mengapa pihaknya tidak mengikuti standart harga Kabupaten saat pemasangan Tower Wifi di Desa yang hanya sebesar Rp 20 juta.

Seputar pemberitaan atas Kasus Tower Wifi yang berlanjut keranah hukum, membuat Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Kabupaten Labuhanbatu M Asmui ketika dikonfirmasi ulang oleh Wartawan akhirnya angkat bicara soal polemik dugaan Mark Up Tower Wifi tersebut.

Pihaknya meminta agar media tidak buru-buru menghakimi para Kades dengan melemparkan tuduhan terlibat dalam dugaan Korupsi Tower Wifi. Menurutnya, tidak seluruh Kades yang telah melakukan pembayaran Proyek Tower Wifi di Desa. 

“Kami 1 rupiah pun belum ada mengeluarkan uang untuk membayar Tower Wifi, kenapa sudah dibilang diduga korupsi,” jelas Asmui yang juga Kepala Desa Sei Tampang.

Asmui juga mengatakan, bahwa Desa yang ada di Kecamatan Bilah Hilir, ada 11 Desa yang belum melakukan pembayaran dan satu Desa telah membayar pekerjaan tower namun Tower Wifinya belum aktif. 

“Jadi tolong jangan disama ratakan yang belum membayar dengan yang sudah bayar,” tegas Asmui.

Sementara itu di sisi lain, Kepala Biro Diklat dan Pengkaderan Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) Peopinsi Sumatera Utara Zulkifli Siregar S.Sos yang Juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Masyarakat Pemantau Kewibawaan Aparatur Penyelanggara Negara (Martabat) Labuhanbatu Raya, menyampaikan apresiasi kepada Kejari Labuhanbatu dalam menyikapi Kasus Dugaan Mark Up Tower Wifi di Desa se – Labuhanbatu.

Menurur Zulkifli, pembangunan Tower Wifi di sejumlah Desa yang belum mendapatkan fasilitas jaringan internet menyebabkan sejumlah oknum yang rakus harta memanfaatkan situasi di Desa untuk meraup keuntungan pribadi dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Bahkan Zulkifli juga menyebutkan, contoh Kasus Korupsi dan Mark Up Harga Tower Wifi yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang diproses oleh pengadilan Tipikor sekitar bulan September lalu.

Dalam kasus tersebut, Direktur CV Manangguk Talang Jaya berinisial CA (28) ditahan penyidik Kejari setempat karena dugaan Korupsi Proyek Pembuatan Tower Triangle dan Jaringan Internet (Wifi) di 19 Desa Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Inhu.

“Kasus itu terkuak sekitar bulan Maret dan Mei 2017, mengapa tidak dijadikan pelajaran berharga di Labuhanbatu, dimana CA merupakan Fasilitator Desa di sana,” katanya.

Sementara itu, lanjut Zulkifli, pihaknya berharap Kejari Labuhanbatu dapat berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Rangat dalam proses hukum yang akan dijalankan.

Selain itu, kata Zulkifli, sehubungan dengan adanya dugaan yang mengkait-kaitkan nama Anak Bupati Labuhanbatu dengan proses Pengadaan Tower Wifi di 75 Desa se Labuhanbatu, pihaknya berharap, agar Kejari Labuhanbatu tetap mengikuti aturan pemeriksaan dalam hal penyelidikan dan penyidikan, tanpa terpengaruh adanya upaya tekanan politik dan tekanan lainya agar proses hukum tidak berjalan.

Khusus kepada para Kades, Zulkifli berpesan agar tetap tenang dan kooperatif selama pemeriksaan pihak Kejaksaan berjalan. 

“Para Kepala Desa harus tenang, dan jangan mau diintervensi pihak manapun, jika merasa tidak bersalah katakan sejujurnya,” tandasnya.

Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejari Labuhanbatu terkait pemeriksaan para Kades dimaksud. 

“kami belum bisa memberikan keterangan, masih Pulbaket (Pengumpulan bahan keterangan,” sebut Kasi Intelijen Ricardo Marpaung saat dikonfirmasi Wartawan. 

Informasi lainnya yang berhasil dihimpun Wartawan, Nama Baikandi Ladomi Harahap mencuat setelah sumber di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu membeberkan peranan Putra Sulung Bupati sebagai motor menggenjot para Kades melalui Kadis PMD agar menerima perusahaan yang telah ditentukan mereka sebagai pelaksana Pekerjaan Proyek Pengadaan Tower Wifi dan Website di 75 Desa se Labuhanbatu.

Baca Juga :  Terkait Adanya Bangunan Penangkar Walet di Panai Hilir Tidak Miliki IMB,Kadis PMPTSP Labuhanbatu Akan Croos Check ke Lapangan

“Proyek Tower Wifi itu mainan si Baik (Panggilan Akrab Baikandi Ladomi Harahap). Kalau tidak percaya bisa dicek,” kata salah seorang sumber di Pemkab Labuhanbatu yang tidak ingin disebut namanya.

Menurut sumber, proyek tersebut telah di setting sebelumnya agar CV tertentu menjadi Operator Jaringan Internet dengan memungut biaya operator sebesar Rp. 500 ribu dari setiap Desa.

Dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari ADD TA 2017 tersebut, diduga antara Baik dengan Zaid (panggilan akrab Kadis PMD Zaid Harahap) telah membangun mufakat jahat dengan mngatur anggaran agar dapat meraup keuntungan besar dari ADD yang dikelola Desa-Desa.

Di sebut-sebut, Baik dan Zaid sebelumnya telah mengatur Anggaran Pembangunan Tower Wifi agar mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20 juta dari setiap Desa. 

“Jadi, harga sebenarnya tower ditambah Website hanya senilai Rp. 15 juta. Namun mereka titip harga Rp20 juta, makanya setiap desa membengkak harganya antara Rp. 37,9 juta sampai Rp. 47 juta,” beber sumber.

Hasil penelusuran dan investigasi Wartawan seputar menemukan para Kades di Labuhanbatu mengaku dipaksa oleh Dinas PMD untuk membangun Tower Wifi dengan perusahaan kontraktornya telah ditentukan.

Sejumlah Kades juga membeberkan, bahwa sebenarnya mereka tidak mengetahui perihal proyek tersebut. Namun pihak PMD mengarahkan agar dibuat anggaran senilai Rp. 40 juta sampai Rp. 50 juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Seperti yang dikutip dari MetroAsahan. Com, Dugaan mark up Proyek Pengadaan Tower Wifi ini diperkirakan senilai 1,5 miliar, jika dihitung dari proses pengerjaan fisik dan harga material yang dibangun.

Contohnya, pada salah satu Tower Wifi yang sudah berdiri di Kantor Kades Janji Kecamatan Bilah Barat. Jelas terlihat Tower dimaksud dibangun dengan berbahan besi 12 mm dan 9 mm, dengan besi siku yang hanya diperkuat pondasi cor beton dan sanggahan kawat besi di tiga sisi Tiang Tower tersebut.

“Material yang digunakan dalam pembuatan satu Tiang Tower terdiri dari 7,5 batang besi 12 mm dan 9 mm dengan ukuran besi siku sekitar 30 mm untuk membuat Tower setinggi 25 meter itu,” sebut Ketua LSM Icon RI Labuhanbatu Rahmat Fajar Sitorus Kepada Wartawan belum lama ini. 

Sesuai hasil survei harga bahan pembuatan Tiang Tower di sejumlah toko bahan bangunan yang ada di Kota Rantauprapat, nilai fisik dan perangkat elektro pembuatan 1 Tower Wifi hanya menghabiskan biaya maksimal Rp 20 juta.

“Itu sudah termasuk biaya PPH dan PPN 11,5% dari biaya pengadaan. Untuk harga besi 12 milimeter hanya berkisar Rp 76 ribuan per batang dengan ukuran 10 meter. Sementara besi 9 berkisar Rp 50 ribuan per batangnya dengan panjang 10 meter,” ujar Rahmat.

Disebutkannya lagi, selain itu, besi siku yang berukuran 30 milimeter berkisar Rp 45 ribuan per batang dengan panjang 10 meter. Ditambah kawat besi 30 kg dengan panjang berkisar 300 meter, serta penegang kawat (kontrek) 15 biji dan sejumlah baut, yang berkisar Rp 500 ribuan.

“Penyangga kawat besi itu berkisar Rp 22 ribuan per kilogramnya. Kemudian ditambah pondasi cor beton dengan perkiraan menghabiskan 6 sak semen, bercampur pasir dan kerikil dengan biaya Rp. 1 juta,” sebutnya.

Ditambahkannya, terakhir, upah tukang berkisar Rp 6 jutaan serta Perangkat Wifi sekitar Rp 2 jutaan.

“Dinilai secara fisik dengan material dan ketentuan harga pasaran ongkos dan upah kerja, pembuatan Tower Wifi setinggi 25 meter dengan dilengkapi perangkat hanya dalam kisaran dana terpakai maksimal Rp 20 juta saja cukup. Nah, jika mampu dengan Rp 20 juta, mengapa harus mencapai Rp 40 juta,” tandasnya.

Baca Juga :  Kapolres Labuhanbatu,AKBP Prido Situmorang,SIK,SH Turut Padamkan Titik Api Karlahut Gambut di Desa Sei Lumut

Sementara itu, hasil penelusuran di Internet memuat sejumlah laman penyedia jasa pemasangan Tower Triangle Wifi untuk pemasangan area Medan dalam setiap meternya penyedia jasa mematok harga Rp 1.200.000 – Rp 1.500.000 untuk satu stik sambung tower Triangle berukuran 5 meter. Sedangkan untuk pemasangan Tower Triangle setinggi 25 meter akan dibutuhkan stik sambung sebanyak 5 batang stik sambungan. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membangun Tower Triangle setinggi 25 meter hanya berkisar Rp 6 juta – Rp 7,5 juta. 

Dapat diketahui,  harga yang ditawarkan oleh para penyedia jasa pemasangan Tower Triangle tersebut sudah termasuk kabel sling, tapak pondasi, instalasi wife berupa modem dan router serta biaya mantenance/ pamasangan. Namun harga tersebut diluar biaya transportasi dan akomodasi.

Sementara itu, untuk jasa pembuatan Website sejumlah programer banyak yang menawarkan jasa, dimana jasa pembuatan Website berkisar Rp 3,5 juta sampai Rp 5 juta.

Sehingga jika ditotal kebutuhan anggaran sewajarnya dalam pembangunan Tower Wifi dan pembuatan Website di Desa-Desa berkisar Rp 9,5 juta sampai Rp 12,5 juta di luar biaya transportasi, akomodasi teknisi dan PPN.

Beberapa kepala desa mengaku, harga yang ditetapkan memang terlalu tinggi. Dan Mereka sebenarnya merasa takut kalau proyek ini jadi temuan penegak hukum. 

“Tapi mau cemanalah lagi, namanya itu sudah permintaan. Kami tidak bisa menolak. Memang kami pernah konsultasi kepada sejumlah teknisi dan tukang komputer pak, biaya wajar pembangunan tower wifi ditambah website Desa itu antara Rp 20 juta sampai Rp 25 juta,” ujar Kades tersebut menjelaskan.

Sementara itu, Kadis PMD Zaid Harahap SSos ketika dikonfirmasi Wartawan terkait adanya dugaan Mark Up tersebut enggan berkomentar banyak. 

“Kami kan tidak tahu itu (adanya mark up) karena yang punya gawean itu Kepala Desa. Mereka yang tahu berapa tingginya, berapa harganya bagaimana spesifikasinya dan bagaimana prosesnya, itu urusan Kepala Desa,” katanya.

Melalui selulernya, Zaid juga mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap para Kades untuk membangun Tower Wifi.

“Semua terpulang kepada mereka (para Kades – red) mau dilaksanakan atau tidak. Karena saat ini jaringan internet sangat diperlukan di desa-desa mengingat kini zaman teknologi informasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika pemasangan Tower tersebut merupakan mutlak keputusan Kades. 

“Kalau mereka tidak mau, mereka bisa saja menolak,” timpal Zaid.

Dilain pihak Baik ketika dikonfirmasi Wartawan via massengger dan Whatsapp terkait dugaan mark-up anggaran pendirian tower dan website di 75 desa se Labuhanbatu ini, membantah dirinya terlibat dalam proyek tersebut. 

“Kalau untuk proyek saya tidak main. Yang jelas saya hanya menampung jasa percetakan dan pekerjaan yang memang sudah menjadi kemampuan saya sendiri,” kata Baik melalui dinding pesan mesengger facebook dan Whatsapp nya. 

Berbeda dengan Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap ketika dikonfirmasi wartawan melalui Whatsapp sama sekali membantah jika anaknya terlibat dalam dugaan Korupsi Proyek Tower Wifi/Website tersebut. 

“Anakku ngak ikut – ikutan masalah Tower,” kata Pangonal.

Dijelaskan Pangonal, bahwa jika nama anaknya diseret-seret dalam kasus tersebut hanya mengatasnamakan saja.

“Mengatas namakan aja itu. Sering seperti itu adek, intinya anak abang nggak pernah ikut-ikutan dalam proyek  Pemda karena mereka memegang usaha abang, baik RAM maupun pengangkutan dan alat berat,” jelas Pangonal. (Okta) 

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses