Sitename

Description your site...

Oktober 20, 2020

Tak Jelas Proses Pemeriksaan Proyek Wifi,Kejari Labuhanbatu Diseruduk Pospera dan KIAMaT

Tak Jelas Proses Pemeriksaan Proyek Wifi,Kejari Labuhanbatu Diseruduk Pospera dan KIAMaT

loading…


Tak Jelas Proses Pemeriksaan Proyek Wifi,Kejari Labuhanbatu Diseruduk Pospera dan KIAMaT

Penulis : Oktavianus

RANTAUPRAPAT,TIRAIPESISIR.CO-Tak jelas diketahui bagaimana kelanjutan proses pemeriksaan dugaan korupsi Proyek Pengadaan WIFI/Jaringan Internet di 75 Desa se Kabupaten Labuhanbatu,Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Labuhanbatu
bersama Koalisi Independent Anti Mafia Terstruktur (KIAMaT) seruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari)  Labuhanbatu dengan menggelar aksi
demonstrasi,Senin (13/11/2017). Guna menuntut Kejaksaan agar mengusut secara tuntas kasus

dugaan mark up tower Wifi di 75 Desa se Labuhanbatu.

“Harus diusut sampai tuntas keterlibatan semua pihak termasuk jika ada keterlibatan anak Bupati,” kata Ishak penanggungjawab aksi dalam orasinya.

Dibeberkannya,bahwa mereka selaku Pospera adalah relawan Jokowi yang
bertugas sebagai mata,telinga dan hati Presiden Jokowi dalam mengawal Pembangunan. Beredarnya isu dugaan mark up tersebut,telah membuat mereka kecewa,karena sejak Labuhanbatu dipimpin oleh Bupati yang merupakan kader PDI Perjuangan terkesan bobrok akibat adanya isu Korupsi yang menyeret-nyeret keluarga Bupati.

Bahkan Ishak juga mengecam, adanya isu yang beredar di Labuhanbatu bahwa pihak Bupati kerap menjual-jual nama poltisi PDI Perjuangan di Senayan agar bisa lepas dari jeratan hukum,khususnya pada kasus korupsi.

“Jangan jual-jual nama Trimedya, saya merupakan juru Kampanye Trimedya di Labuhanbatu,”kata Ishak lagi.

Dalam aksi tersebut,Ishak juga menuntut agar pihak kejaksaan secara tuntas dan maksimal mengusut dugaan korupsi tower Wifi, karena mereka akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus tersebut.

Selain mendesak pengusutan Tower WiFi oleh pihak Kejaksaan,para demonstran juga membeberkan adanya indikasi korupsi lain yang mewarnai tubuh Pemkab Labuhanbatu,seperti adanya dugaan korupsi pembelian 2 buah kacamata istri Bupati yang nilainya sebesar Rp 7,9 juta dengan menggunakan dana dari kas Setdakab Labuhanbatu.

Apa boleh istri Bupati pakai uang negara beli kacamata? teriaknya.

Tidak lama kemudian,demonstran akhirnya diajak masuk keruang Kepala Kejaksaan Negeri,sebanyak
lima orang perwakilan pendemo akhirnya bertemu dengan Kepala Kejaksaan,Setyo Pranoto SH.

Diruangan tersebut para aktivis ini, berdialog dengan Kajari terkait
penuntasan kasus hukum yang menyelimuti Pembangunan Tower Wifi dan sejumlah dugaan korupsi lainya yang terjadi di tubuh Pemkab Labuhanbatu. Seperti dugaan adanya penggunaan uang kas daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Lapor Pak Bupati ! Kamar Mandi SD Negeri di Sungai Kanan ini Rusak Parah..!

Para pendemo kemudian menyerahkan laporan secara resmi kepihak kejaksaan disertai foto copy pembelian kaca mata istri Bupati Labuhanbatu.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu,Setyo Pranoto berjanji akan menindak lanjuti seluruh tuntutan para aktivis, terkhusus soal pembelian kacamata.

Dihadapan pendemo Kajari memerintahkan Kepala Seksi
Intelijen Ricardo Marpaung segera meindaklanjuti laporan tersebut.

Bahkan Kajari juga mengapresiasi masyarakat Labuhanbatu khususnya para aktivis yang bersedia mengawal penegakan hukum di Labuhanbatu, agar terhindar dari intervensi-intervensi pihak tertentu.

“Kejaksaan akan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan undangan yang berlaku,”tandas Kajari.

Sebelumnya diberitakan,75 Kades se Labuhanbatu diperiksa selama 2 hari berturut-turut yakni Jumat dan Sabtu minggu lalu,terkait dugaan mark up yang menyelimuti pengadaan Tower Wifi dan Jaringan Internet. 

Dari 75 Kades yang diperiksa, dikabarkan 3 Kades mangkir dalam pemeriksaan. Sebagian Kades telah membayar Pengadaan Tiwer Wifi tersebut dengan nilai pembayaran bervariasi antara Rp 30 Juta hingga Rp 50 Juta. Seperti Kades Janji Kecamatan Bilah Barat,Zuhri saat dikonfirmasi Wartawan belum lama ini mengakui telah membayar pengadaan Tower Wifi senilai Rp 32 juta.  

Usai Kades diperiksa,menyusul Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu,Zaid Harahap datang memenuhi panggilan Jaksa dalam penyelidikan dugaan mark up/korupsi tower wifi di maksud,Kamis (9/11/2017) lalu. 

Dalam waktu pemeriksaannya,Zaid datang ke kantor Kejaksaan di Jalan SM Raja sekitar pukul 10:00 WIB, diarahkan petugas keamanan ke ruang seksi intelijen. Seperti yang dilansir Mefia Online TimeNews. 

Informasi yang dihimpun dari kantor Kejaksaan,Zaid Harahap diperiksa hampir 2 jam oleh Jaksa Lusiana terkait Pengadaan Tower Wifi di 75 Desa se Labuhanbatu. 

Sekira pukul 11.45 WIB Zaid keluar. Namun saat dikejar Wartawan guna konfirmasi di halaman kantor Adyaksa itu,tidak  mau berkomentar. Wartawan mencecar pertanyaan kepada Zaid apakah dirinya datang ke kekantor Kejaksaan untuk diperiksa terkait proyek tower wifi di Desa, “No comment,”jawab Zaid yang ketika itu mengenakan batik cokelat celana keper hitam sambil berjalan menuju pintu keluar kejaksaan.

Baca Juga :  Kapolres Labuhanbatu Frido Situmorang,Jalin Keakraban Dengan Jajarannya

“Masalah apa saja yang ditanyakan jaksa terhadap bapak,”tanya wartawan lagi. “No comment. No comment. No comment ya,” kata Zaid menjawab pertanyaan wartawan siang itu.

Tiga jam berselang,Zaid kembali lagi ke kantor Kejari Labuhanbatu langsung masuk ke ruang kerja jaksa Lusiana yang bersebelahan langsung dengan ruang kerja Kasi Intel. Hingga pukul 18:35 WIB,Zaid masih berada di ruang intel dan dimintai keterangan.

Selain Zaid,beberapa Perusahaan Pengadaan dan Pendirian Tower Wifi tersebut juga disebut-sebut turut dipanggil Kejari Labuhanbatu. Namun,hari itu tidak ada satupun dari pihak rekanan yang muncul ke Kantor Kejaksaan.

Keesokan harinya,Jumat (10/11/2017),sejumlah pihak rekanan akhirnya hadir memenuhi panggilan jaksa yaitu CV RZ,CV ZK dan CV Bersama. Anehnya,salah satu rekanan yang hadir terlihat mengendarai mobil daihatsu terios mirip dengan plat nomor mobil dinas dilingkungan Pemkab Labuhanbatu.

Terkait pemanggilan terhadap rekanan Pengadaan Tower Wifi tersebut,pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi.

“Maaf ya,rekan-rekan,kami belum bisa kasih keterangan. Ini masih klarifikasi (dari Pulbaket),”sebut Kasi Intel Ricardo Marpaung.

Sebelumnya juga diberitakan,akibat terus menjadi sorotan publik, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu akhirnya memanggil 75 Kepala Desa terkait dugaan Korupsi Pengadaan Tower Wifi yang membebani Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dan menyeret nama anak Bupati Labuhanbatu Baikandi Ladomi Harahap.

Nama Baikandi mencuat setelah sumber di lingkungan Pemkab Labuhanbatu membeberkan peranan putra sulung Bupati diduga sebagai motor menekan Kades melalui Kepala Dinas PMD agar menerima perusahaan yang telah ditentukan mereka sebagai pelaksana pekerjaan Proyek Pengadaan Tower Wifi dan Website di 75 desa se Labuhanbatu.

“Proyek Tower Wifi itu mainan si Baik (Anak Bupati). Kalau tidak percaya bisa dicek,”kata salah seorang sumber di Pemkab Labuhanbatu yang tidak ingin disebutkan namanya. 

Menurut sumber,proyek tersebut telah disetting sebelumnya agar CV tertentu menjadi operator jaringan internet dengan memungut biaya operator sebesar Rp 500 ribu dari setiap Desa.

Dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari ADD TA 2017 tersebut diduga telah terjadi pemufakatan jahat antara Baikandi dengan Kadis PMD Zaid Harahap, terkait pengaturan anggaran agar dapat meraih keuntungan besar dari ADD yang dikelola oleh Desa.

Baca Juga :  Berikut Pesan Moral H Andi Suhaimi Usai Resmikan Yayasan Islam Ja'far dan Turnamen Futsal Bupati Cup-1

Di sebut-sebut,Baik (panggilan akrab Baikandi) dan Zaid (panggilan akrab Zaid Harahap) telah mengatur anggaran Pembangunan Tower Wifi agar mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp 20 juta dari setiap desa. 

“Jadi,harga sebenarnya Tower ditambah Website hanya senilai Rp15 juta. Namun mereka titip harga Rp 20 juta,makanya setiap Desa membengkak harganya antara Rp 37,9 juta sampai Rp. 47 juta,”beber sumber.

Penelusuran wartawan terkait hal ini mendapati,para Kades mengaku dipaksa Dinas PMD untuk membangun Tower Wifi,dan perusahaan kontraktornya telah ditentukan.

Sejumlah Kades menyatakan,bahwa sebenarnya mereka tidak mengetahui perihal proyek tersebut. Namun pihak PMD mengarahkan agar dibuat anggaran senilai Rp 40 juta sampai Rp 50 juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Baikandi Ladomi Harahap ketika dikonfirmasi terkait dugaan mark-up anggaran pendirian Tower dan Website 75 Desa se Labuhanbatu yang menyeret namanya,membantah dirinya terlibat dalam proyek tersebut.
“Kalau untuk pemkab saya hanya menerima jasa percetakan”, kata Baikandi, membalas konfirmasi wartawan. 

Disisi lain,Bupati Labuhanbatu,H. Pangonal Harahap ketika dikonfirmasi wartawan melalui WatsApp membantah jika anaknya terlibat dalam dugaan korupsi Proyek Tower Wifi/Website tersebut. “Anakku ngak ikut ikutan masalah tower,”kata Pangonal.

Dijelaskanya,bahwa jika nama anaknya diseret-seret dalam kasus tersebut. “Mengatas namakan aja itu. Sering seperti itu adek,intinya anak abang nggak pernah ikut-ikutan dalam proyek Pemda karena mereka memegang usaha abang,baik RAM maupun pengangkutan dan alat berat,”jelasnya.

Sementara itu,Kepala Dinas PMD Zaid Harahap saat dilonfirmasi melalui seluler mengatakan,pihaknya tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap para Kades untuk membangun Tower Wifi tersebut.

“Semua terpulang kepada mereka (Kades,Red) mau dilaksanakan atau tidaknya. Karena saat ini jaringan internet sangat diperlukan di desa-desa mengingat kini zaman teknologi informasi,”ujarnya.

Dia menambahkan jika pemasangan Tower tersebut merupakan mutlak keputusan Kepala Desa. “Kalau mereka tidak mau,mereka bisa menolak,”sebut Zaid.***
Editor : Dhamean

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses