Sitename

Description your site...

Mei 30, 2020

Sedikitnya Hampir 100 Miliar APBD Meranti Tahun 2020 Terancam Punah, DPRD Terkesan Macam Lembu Ditarik Hidung

Sedikitnya Hampir 100 Miliar APBD Meranti Tahun 2020 Terancam Punah, DPRD Terkesan Macam Lembu Ditarik Hidung
Foto File : Ilustrasi APBD Meranti 2020. Red/Penulis

Oleh : Zainuddin,Hs,S.Ag/Pimpinan Umum Media Siber TIRAIPESISIR.com
Minggu, 19 April 2020. 07:00 Wib.

MERANTI-Setiap akhir tahun merupakan akhir penggunaan anggaran yang sudah disusun selama satu tahun dan persiapan untuk menyiapkan anggaran tahun selanjutnya, perlu pembahasan antara rakyat dan pemerintah.

Rakyat yang diwakili oleh keterwakilanya di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memiliki tugas fokok yang harus dijalankan, salah satunya adalah membahas dan menatapkan anggaran. Persiapan anggaran tahun 2020 sudah dipersiapkan mulai dari tahun 2019. “Tentu dalam pembahasannya perlu reformasi dan desentralisasi anggaran dalam proses perencanaan anggaran daerah guna menghindari terjadinya proses negosiasi dan manipulasi yang mengakibatkan atas kelalaian salah seorang pemegang kebijakan di salah satu OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti membuat APBD Meranti menjadi korban, meskipun ada aturan yang memperbolehkan hutang APBN dibayar ABPD”.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) sebagai bagian dari penyusunan rencana anggaran, yang sudah di jalankan secara bertahap mulai dari Desa sampai ke tingkat nasional. Proses pembahasan Anggaran ini sudah tentu dilaksanakan oleh semua elemen pemerintah setiap akhir tahun, begitu juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kewenangan menyusun anggaran secara sederhana desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya secara mandiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi menyebabkan otonomi pemerintahan daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Membaca keseluruhan UU Otonomi Daerah, maka dipahami bahwa desentralisasi Indonesia mengabungkan tujuan-tujuan politik dan ekonomi.

Baca Juga :  Setelah Dibuntuti Warga Selatpanjang Ini Kedapatan Membawa Shabu Seberat 0,30 Gram

Tujuan ekonomi ialah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan public yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia, dari Sabang sampai Meuroke dan memperpendek jarak dan komunikasi terhadap layanan publik yang diberikan oleh aparatur negara sebagai penyedia layanan publik dengan masyarakat.

Sedangkan tujuan politiknya adalah demokratisasi pemerintah daerah melalui pertanggungjawaban langsung kepala daerah kepada konstituen. Bagaimana aturan penyerahan kewenangan tersebut ? UU Otonomi menetapkan secara rigid apa dan bagaimana penyerahan kewenangan itu dilakukan.

Pertama urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meski tidak didefinisikan dalam UU Otonomi Daerah, namun dapat ditafsirkan sebagai urusan yang harus ada karena menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat karena berpengaruh pada hajat hidup masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Atas dasar ini pastilah urusan pilihan pemerintahan daerah akan berbeda dengan urusan pemerintah Kabupaten/Kota lainya.

Kedua tidak semua bidang pemerintahan diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Terhadap 6 (enam) bidang ini yaitu (1) politik luar negeri (2) pertahanan (3) keamanan (4) moneter dan fiskal nasional (5) yustisi dan (6) agama tetap menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Sedangkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) bidang pemerintahan lainnya menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Merujuk pada bidang-bidang pembangunan itu, maka kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri bagi daerah meliputi kewenangan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Kapolri Terima Bintang Kehormatan Tertinggi dari TNI

Nah disini anggota dewan dan koroninya harus menunjukkan saingnya untuk membela rakyat yang memilihnya, yang mendudukkan menjadi orang terhormat, jangan jadi pak ingge saja dalam mengesahkan anggarannya, ada resiko hukum dan moral, ingat itu para anggota dewan jangan semacam lembu ditarik hidung, ngikut saja apa kata orang sebelah.

Diketahui, sedikitnya hampir Rp 100 Miliar uang APBD 2020 terancam punah membayar hutang APBN dan biaya Covid-19. Tulisan ini bukan untuk menggurui orang-orang di gedung wakil rakyat itu dan juga orang-orang disebelah, hanya untuk mengingatkan dikernakan sibuk reses and reses dan penangan bahaya virus corona di Meranti.

Kewenangan tersebut mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Harus diakui dalam kewenangan ini muncul resiko daerah akan melakukan berbagai upaya untuk maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah.

Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Dan sarana yang paling tradisional untuk mendapatkan pendapatan daerah secara maksimal dilakukan melalui berbagai pungutan pajak dan retribusi.

Sedangkan untuk menciptakan peluang baru bagi sumber pendapatan daerah misalnya melalui berbagai kegiatan kewirausahaan daerah cenderung enggan melakukan. Tanpa disadari dengan menetapkan pungutan pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan daerah sesungguhnya pemerintah daerah telah membebankan kepada masyarakatnya sendiri, khususnya pelaku ekonomi.
Pendapatan daerah diperoleh tidak semata-mata dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersangkutan tetapi juga dari pendapatan lain yang bersumber dari dan/atau diberikan oleh pusat sebagai konsekuensi hukum dari kebijakan desentralisasi sebagaimana disebut dalam UU Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Prajurit AS Mengaku Seludupkan Senjata Api Ilegal untuk Paspampres RIIndah Mutiara Kami - detikNews

Peran Publik Dalam Penyusunan Anggaran Daerah APBD juga tidak lain merupakan wujud pelaksanaan fungsi alokasi dalam desentralisasi keuangan. Dalam desentralisasi keuangan, pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu, melihat postur APBD yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan, maka APBD juga merupakan pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, yang dijalankan dengan persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat. Secara demikian anggaran juga merupakan alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik.

Sejalan dengan semangat reformasi, pelimpahan kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri yang di dalamnya termasuk kewenangan untuk mengurus anggaran harus dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran. Wujud konkrit reformasi penganggaran adalah penyusunan anggaran yang mengedepankan dan mengacu prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi.

Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa penyusunan anggaran mulai tahap perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip partisipasi mengandung maksud bahwa penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta peran serta masyarakat.

Adapun prinsip transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas atas seluruh proses penyusunan anggaran. Dan informasi yang tersedia harus sangat memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh masyarakat. ***

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses