Sitename

Description your site...

Mei 26, 2020

Rp 64 Miliar APBD Meranti 2020 Digunakan Membayar Hutang DAK Fisik APBN 2016, Ketua DPRD Tidak Kantongi Landasan Hukumnya

Rp 64 Miliar APBD Meranti 2020 Digunakan Membayar Hutang DAK Fisik APBN 2016, Ketua DPRD Tidak Kantongi Landasan Hukumnya
Foto File : Jack Ardiansyah,SH,M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. (Zai/Red/TIRAIPESISIR.com)
Posted by:

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Akibat dari kelalaian Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 berdampak musibah besar terhadap ABPD Meranti tahun anggaran 2020 sebesar Rp 64 Miliar. Betapa tidak, sedikitnya hampir Rp 64 Miliar hutang DAK Fisik APBN 2016 dibayar dengan APBD Meranti tahun anggaran 2020. Anehnya, ada apa, kok tahun anggaran 2020 ini baru dibayar, kenapa APBD tahun 2020 yang dikorbankan, kenapa tidak tahun-tahun sebelumnya.

Semestinya pada tahun 2017 dinas terkait sudah mengajukan SPM pembayaran sejumlah proyek DAK Fisik (APBN 2016,Red) senilai lebih kurang Rp 100 Miliar itu ke Kementerian Keuangan. Kenapa tidak diajukan dinas terkait, ada apa, dan apa masalahnya, dan itu merupakan kelalaian oleh dinas terkait Cq Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 82, Ayat 1, menjatuhkan Sanksi adminstratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP/yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

Baca Juga :  KPK Tetapkan Dua Jaksa Tersangka Suap Proyek Dinas PUPKP Kota Yogyakarta

Yang menjadi pertanyaan, kenapa kepala dinas yang sekarang ini yang mengajukan pembayarannya, sementara pada tahun 2016 bukan dia kepala dinasnya, ada apa.

Sementara diprediksi dengan dana Rp 64 Miliar tersebut tidak semua hutang proyek DAK Fisik tahun 2016 itu akan dibayar oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Jack Ardiansyah,SH,M.Si, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (11/05/2020) sekira pukul 09:00 Wib, terkait apa dasar hukum DPRD Meranti mengesahkan sejumlah Rp 64 Miliar anggaran APBD Meranti tahun anggaran 2020 digunakan untuk membayar hutang DAK Fisik APBN 2016 di Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada redaksi media ini Jack Ardiansyah mengatakan, dasar hukumnya adalah LHP BPK Perwakilan Riau.

Baca Juga :  Lawan Covid-19, Pemkab Meranti Akan Lakukan Penyemprotan Desinfektan Dikantor Dan Tempat Umum

Ditanya, LHP BPK Perwakilan Riau tahun berapa, Jack Ardiansyah menjawab, mungkin tahun 2017, karena biasanya, setelah enam bulan akhir tahun anggaran BPK sudah melakukan audit. “Mungkin LHP BPK Perwakilan Riau tahun 2017,” katanya dengan nada santai semacam tidak punya beban terkait hal tersebut.

Ditanya lagi, coba kami lihat LHP BPK Perwakilan Riau itu, Jack Ardiansyah mengatakan, saya tidak ada mengkantongi LHP tersebut. “Saya tidak ada memegangnya, itu ada dengan ketua DPRD yang lama, dengan saya tidak ada, saya segan memintanya dengan beliau,” ujarnya.

“Pembahasan APBD Meranti tahun anggaran 2020 ini setengah pada masa ketua lama, masa saya tinggal pembahasan setengah lagi, dan saya tanya apa dasar hukumnya, kata mereka LHP BPK Perwakilan Riau,” terang Jack Ardiansyah lagi.

Secara terpisah, Ketua lama DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan,SE, yang coba dikonfirmasi, Senin (11/05/2020) melalui pesan WhatsApp nya mengatakan, Eksekusi pengelolaan keuangan daerah ada di tangan eksekutif. “Eksekusi pengelolaan keuangan daerah ada di tangan eksekutif bang, dan setiap pengesahan ada landasan hukumnya bang, hasil pemeriksaan BPKP menjadi landasannya bang,” urainya.

Baca Juga :  Johanis Tanak Lulus Uji Kompetensi Calon Pimpinan KPK

Ketika redaksi mencoba minta melihat hasil pemeriksaan BPKP dimaksud, Fauzi Hasan mengatakan, dengan dia tidak ada. “Dengan saya tidak ada bang, dan pembahasan terakhir saya tak ada bang, coba tanyakan BPKP sama Kadis PUPR bang,” tandas Fauzi Hasan.

Pada waktu yang sama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Sekretaris, Syaiful Bahri, ketika dikonfirmasi kepada redaksi menuturkan, hasil pemeriksaan BPKP dengan Dinas PUPR tidak ada, yang ada hanya rekomendasi BPK Perwakilan Riau,” pungkas Syaiful. (Red)
Editor : Zai

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , , , , , , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses