Sitename

Description your site...

November 1, 2020

Ratusan Panglong Arang Meranti Terus Garab Hutan,Kop Silva Seakan Bodohi Pemda

Ratusan Panglong Arang Meranti Terus Garab Hutan,Kop Silva Seakan Bodohi Pemda

loading…


 

SELATPANJANG,TiraiPesisir.Com – Ratusan usaha panglong Arang diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Riau,diduga selama ini telah menggarap habis hutan Bakau (mangrove) tampa izin yang resmi.

 

Usaha panglong Arang dibawah naungan Koprasi Silva telah menggarap hutan Bakau (mangrove) yang salah satu menjadi peran penting sebagai penahanan abrasi pantai di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan cara memanfaatkan tangan masyarakat,setelah perlahan ditebang ternyata tidak bermanfaat untuk Daerah. Hal itu diungkapkan langsung oleh H Herman ST MT Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM saat ditemui dikantornya. Selasa (13/06) siang.

Baca Juga :  Produktif Aman Covid-19, Babinsa Laksana Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Mesjid Agung Darul Ulum

 

Menurut dia,panglong Arang yang berjalan dibawah naungan Koperasi Silva itu selama ini tidak memberi retribusi daerah,dengan melakukan rekomendasi dari kehutanan ia akan menandatangani jalannya giat penebangan kayu tersebut,terkait izin HTR yang dikeluarkan menteri kehutanan seluas lebih kurang 800 hektar terletak diwilayah Kecamatan Tasik Putri Puyu.

 

“Kita tidak akan berani mengeluarkan izin sebelum rekomendasi dari kehutanan. Kop Silva ini identik dengan kehutanan. Jelas kop silva hanya mendapatkan persen (V) saja dari hasil membawa arang, kita ingin tau berapa jumlah anggota panglong arang,” kata H Herman

 

“Panglong arang itu dari Meranti ke Batam dibawa ekspor kenegara lain. Setelah kita telusuri terkait izinnya ternyata tidak ada dan terlebih itu menjadi kewenangannya kehutanan,” tegasnya.

Baca Juga :  Sempena Hari Jadi BKMT Meranti Ke-8 Tahun 2020, Wabup Meranti Gelar Kegiatan Sosial di Desa Sokop

 

Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penebabangan hutan secara liat merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU P3H, yakni Setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

 

Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Kehutanan).

Baca Juga :  Ketua DPR RI,Bambang Soesatyo : Apresiasi Yang Diberikan Obsession Media Group Kepada Dirinya Sebagai Best Parliamentarians 2019

 

UU P3H ditujukan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang massif dan terorganisir, inilah sifat kekhususan yang ada di UU P3H dibanding UU Kehutanan. Dalam UU P3H disebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. (Tommy/Dhame)

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses