Sitename

Description your site...

Oktober 27, 2020

Plh.Dinas PMPTSPTK Meranti,Syamsuddin Intervensi Perundingan Bipartit PT.NSP

Plh.Dinas  PMPTSPTK Meranti,Syamsuddin Intervensi Perundingan Bipartit PT.NSP
Foto : Perundingan Bipartit PT.NSP dengan PUK FSP TRMM-SPSI,tertanggal 14 Agustus 2018,bertempat di Kantor DPMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti. (Foto : red/tiraipesisir.com)

loading…


SELATPANJANG-Berpayung hukum pada peraturan perundang-undangan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,pasal 106 dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang PPHI,merupakan rujukan dalam penyelesaian permasalahan perselisihan tenaga kerja di perusahaan tempat para pekerja/buruh diperkerjakan.

Pada bagian keempat,Lembaga Kerjasama Bipartit,pasal 106,ayat (1) menjelaskan,setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit; Ayat (2) lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi,dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan; Ayat (3) Susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan; Ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksd dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam keputusan menteri.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pertemuan bipartit ini,yakni :
Pertemuan ini hanya antara pihak yang berselisih saja,hindari adanya intervensi dari pihak lain. Bahkan,jika diwakili oleh serikat pekerjapun,pastikan karyawan tersebut adalah anggota serikat dan ada surat kuasanya.

Baca Juga :  Polsek Tebingtinggi Barat Panen Jagung, Kacang Okra, Kangkung dan Kacang Panjang

Jangka waktu pertemuan Bipartit ini adalah maksimal 30 hari. Jadi,selama 30 hari itu harus ada keputusan,sepakat atau tidak.

Minimal bipartit dilakukan 1 kali. Dan Bipartit ini harus dilakukan sebelum naik ke level Tripartit.

Pastikan ada risalah Bipartit dan ditandatangi oleh semua pihak terkait. Jika ada yang tidak mau menandatangani,tambahan catatan pada akhir risalah.

Output dari Bipartit ini,jika sepakat,adalah Perjanjian Bersama. Pastikan,dalam Perjanjian Bersama ini memuat secara detail hal-hal yang disepakati,dan lakukan pencatatan Perjanjian Bersama ke Pengadilan Negeri agar memiliki kekuatan eksekutorial.

Pantauan Media ini,Selasa (14/08/2018) lalu,terkait adanya permasalahan perselisihan tenaga kerja antara 14 orang pekerja dengan perusahaan PT.National Sago Prima (PT.NSP) Selatpanjang tentang mutasi kerja,telah melangkah ke pertemuan bipartit.

Namun disinyalir ada kejanggalan,pertemuan bipartit itu dilakukan di Kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,bukan di kantor perusahaan PT.NSP dimana tempat 14 pekerja itu dipekerjakan. Selain itu,dalam pertemuan bipartit itu terkesan ada intervensi dari pihak Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,sehingga ada beberapa hal dan item yang ingin disampaikan dari pihak sarikat pekerja PUK FSP RTMM-SPSI PT.NSP dan perwakilan pekerja pada pertemuan bipartit itu tidak dapat disampaikan,karena dibatasi dari pihak ketiga yakni,Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti.

Baca Juga :  Sabila Haramain Tour & Travel Dan Masyarakat Hampiri Dan Beri Bingkisan Kepada Pak Firdaus Alias Atan

“Dalam pertemuan bipartit di kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti itu,ada beberapa usulan yang tidak dapat kita sampaikan dalam pertemuan itu,karena item usulan dibatasi oleh pihak Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,sehingga pertemuan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,”ujar Lerenof Nainggolan,Ketua PUK FSP RTMM-SPSI PT.NSP kepada Media ini,Sabtu (18/08/2018) di Selatpanjang.

Pertanyaannya,kenapa perundingan bipartit itu dilakukan di kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,dan kenapa ada intervensi dari Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti oleh Syamsuddin selaku Plh.DPMPTSPTK yang ikut serta dalam perundingan bipartit anatara sarikat pekerja dan pihak perwakilan pekerja dengan perusahaan PT.NSP itu.

Diduga,hal itu sudah diatur antara Syamsuddin selaku Plh.PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti dengan pihak management PT.NSP,agar usulan-usulan dari pihak sarikat pekerja dan perwakilan pekerja dibatasi pada perundingan bipartit di kantor Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti itu. Tujuannya,agar mutasi terhadap 14 orang pekerja tetap dilakukan, meski dalam pelaksanaannya telah membunuh hak normatif pekerja di perusahaan PT.NSP. Dan juga perlakuan yang merugikan bagi para pekerja,sementara perusahaan tidak pernah menyadari bahwa,pekerja/buruh itu adalah aset perusahaan yang dilindungi aturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Dengan Penerapan Prinsip Usaha Sehat,Sosialisasi SPSE Versi 4 Mulai Digelar

Hadir dalam perundingan bipartit tersebut,Dedi Sunardi,Setio Budi Utomo,dan Agusman,dari pihak PT.National Sago Prima,sedangkan dari pihak pekerja,Lerenof Nainggolan,Agu,Ahe,dan Mudakir,sementara dari Dinas PMPTSPTK Pemkab Kepulauan Meranti,Syamsuddin, Plh.PMPTSPTK,Sarifuddin Kai,Kabid Tenaga Kerja,dan Siska Prima Sari,Kasi II Penta.

Sementara,Plh.Dinas PMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti,Syamsuddin yang coba dikonformasi terkait adanya intervensi DPMPTSPTK terhadap perundingan Bipartit antara PT.NSP dengan 14 orang pekerjanya,Senin (20/08/2018),tidak dapat ditemui karena tidak ada di tempat. “Pak Syamsuddin tidak ada,beliau ke pekanbaru,”ujar seorang laki-laki yang mengaku sebagai staf Kabid Tenaga Kerja di Instansi itu. (red/zai)

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses