Sitename

Description your site...

September 19, 2020

PLBH Surya NTT Lakukan MoU Dengan Pengadilan Agama Kalabahi

PLBH Surya NTT Lakukan MoU Dengan Pengadilan Agama Kalabahi

ALOR,TIRAIPESISIR.COM-Ketua Pengadilan Agama (pa) Kalabahi Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),Agus Salim,S.Ag,M.Si,kepada Media ini mengatakan,telah diadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama antara PA Kalabahi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT dalam hal pemberian Advis dan Konsultasi Hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PA Kalabahi,Senin (18/2) pukul 16:30 Wib,bertempat di Ruang Sidang Utama PA Kalabahi.

Lebih lanjut Agus mengatakan,MoU ini ditandatangani oleh Sekretaris PA Kalabahi,Rahmatiah Djou,M.Ag dengan LBH Surya NTT yang diwakili oleh Ketua LBH Surya NTT,E.Nita Juwita,SH,MH. Menurut Agus,fungsi dari kerjasama ini merupakan upaya dari PA Kalabahi untuk memberikan pelayanan prima bagi pencari keadilan yang kurang mampu secara ekonomi financial maupun kurang mampu secara intelektual.

Baca Juga :  PA Labuan Bajo Teken MoU Dengan LBH Surya NTT Untuk Bantu Masyarakat Miskin

“Kerjasama ini sangat penting,karena bertujuan untuk mewujudkan dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum dalam mendapatkan akses keadilan,mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum,menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia,mewujudkan peradilan yang efektif,efesien dan dapat dipertanggungjawabkan,”papar Agus menjelaskan.

Agus menambahkan,kerjasama ini juga bertujuan untuk sama-sama menegakkan keadilan dalam pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu,dan konsultasi Layanan bantuan hukum adalah ruang yang disediakan oleh PA Kalabahi bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum.

Baca Juga :  Gubernur NTT Tunjuk Danlantamal VII Sebagai Koordinator HPNS 2019 di NTT

“Untuk petugas pemberi bantuan jasa konsultasi hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum adalah advokat atau Sarjana hukum,berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara PA dengan PLBH Surya NTT,”jelas Agus lagi.

Masyarakat pemohon layanan bantuan hukum kata Agus,adalah pencari keadilan dan kepastian hukum baik perseorangan maupun sekelompok orang yang secara eokonmi tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam berbagai perkara di Pengadilan Agama Ende melalui PLBH Surya NTT.

Namun demikian kata Agus lagi,bahwa dalam pelayanan bantuan hukum harus adanya keadilan,non diskriminasi,keterbukaan,akuntabilitas,kepekaan gender, perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta perlindungan khusus bagi kelompok penyandang distabilitas dan perlindungan anak.

Baca Juga :  Lebarkan Sayap Organisasi, Ketua Umum DPP MOI Lantik Pengurus DPW MOI NTT

“Dalam pelayanan advis dan konsultasi hukum atau pemberian layanan bantuan hukum akan diberi sanksi apabila melanggar perjanjian atau kesepakatan yang telah ditandatangani antara lain berupa teguran lisan,teguran tertulis,dan pemberhantian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama,”tutup Agus.

Hadir dalam MoU tersebut,Rahmatiah Djou,sebagai Pejabat Pembuat komitmen, Panitera,H.Sudirman Kadir Isu,S.Ag,MH,para pejabat struktural,Staf serta Hakim pengadilan Agama Kalabahi,sedangkan dari LBH SURYA NTT yakni Pendiri dan Pengawas,Herry f.f.Battileo,SH,MH dan Ketua LBH,E.Nita Juwita,SH,MH,serta beberapa anggota paralegalnya. (rls/red/A01/09)
Edito r : zai

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses