Sitename

Description your site...

September 23, 2020

PLBH Surya NTT Lakukan MoU Dengan Pangadilan Agama Ende

PLBH Surya NTT Lakukan MoU Dengan Pangadilan Agama Ende
Foto : Tim/Red/A01/09

KUPANG-Ketua Pengadilan Agama (PA) Ende,Drs.Mohammad Agus Sofwan Hadi kepada media ini dikatakannya,telah diadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama antara PA Ende di Kabupaten Ende dengan Lembaga bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal pemberian Advis dan Konsultasi hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PA Ende,Kamis (31/01/19) di Pengadilan tersebut.

Pos Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh PA Ende bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum.

Baca Juga :  Tak Puas Kalah 2-0 Di PN Dan PT, Direktur BPR Christa Jaya Kupang Ajukan Kasasi MA

Ditambahkannya,untuk petugas pemberi bantuan jasa konsultasi hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum adalah advokat atau Sarjana hukum,berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara PA Ende dengan PLBH Surya NTT.

Menurut Sofwan,masyarakat pemohon layanan bantuan hukum adalah pencari keadilan dan kepastian hukum baik perseorangan maupun sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam lampiran B. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam berbagai perkara di PA Ende melalui PLBH Surya NTT.

Baca Juga :  LBH Surya NTT Siap Perjuangkan Hak Anggota Veteran Kimbana Belu

Lanjut Sofwan,dalam pelayanan bantuan hukum harus adanya keadilan, non diskriminasi,keterbukaan,akuntabilitas,kepekaan gender, perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta perlindungan khusus bagi kelompok penyandang distabilitas dan perlindungan anak.

Sofwan menegaskan,dalam pelayanan advis dan konsultasi hukum atau pemberian layanan bantuan hukum akan diberi sanksi apabila melanggar perjanjian atau kesepakatan yang telah ditandatangani antara lain berupa teguran lisan,teguran tertulis,dan pemberhantian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Hadir dalam Mou tersebut kata Sofwan,Sekretaris Pengadilan Agama Ende,Ali Lingge,S.Ag.,MH,Pejabat Pembuat komitmen,Achmad Hanif,S.Kom,serta para stafnya,sedangkan dari PLBH SURYA NTT yakni Pendiri dan Pengawas,Herry f.f.Battileo,SH,.MH dan Ketua LBH,E.Nita Juwita,SH.,MH,serta Anggota ,Melkzon Beri,SH.,M.Si. (Tim/Red)

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses