Sitename

Description your site...

Mei 30, 2020

Pihak Sekolah SMA Negeri dan Swasta di Meranti Jangan Main-Main Dengan Dana BOS Kinerja

Pihak Sekolah SMA Negeri dan Swasta di Meranti Jangan Main-Main Dengan Dana BOS Kinerja
FOTO FILE : Zainuddin,Hs,S.Ag Bersama KBO Sat Res Narkoba Polres Kepulauan Meranti. Red/TIRAIPESISIR.COM

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Koordinator Wilayah (Korwil) Riau, LSM Pemberantas Korupsi dan Kriminal Ekonomi, Zainuddin,Hs,S.Ag mengingatkan kepada para kepala sekolah SMA Negeri dan Swasta khususnya di Kabupaten Kepuluan Meranti ‘Jangan Bermain-main dengan Dana BOS Kinerja’ karena dana BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, sekaligus sebagai stimulus bagi sekolah lainnya untuk mendorong mutu layanan pendidikan.

BOS Kinerja diberikan kepada sekolah-sekolah yang berkinerja baik selama dua tahun terakhir, indikator dasar yang digunakan sementara ini adalah rapor mutu sekolah yaitu bisa dilihat adanya kenaikan rata-rata nilai UN selama 2 tahun dan indeks kinerja daerah.

Baca Juga :  Toktoktok !! DPRD Meranti Sahkan APBD-P 2017 Rp 1,089 Triliun

“Penggunaan dana BOS, baik reguler maupun kinerja, telah diatur Kemendikbud Nomor 31 tahun 2019. Melalui petunjuk teknis dana BOS ini dalam penggunaannya tidak boleh melenceng dari juknis yang ada,” terang Zainuddin yang juga Ketua DPC Lembaga Anti Narkotika Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Bagaimana penggunaan dana BOS, apa saja yang dapat digunakan dengan menggunakan dana BOS, Spesifikasi barang atau jasa yang boleh dibayar menggunakan dana BOS. Juknis ini merupakan pedoman yang harus digunakan untuk penggunaan dana BOS,” urai Pimpinan Umum/Penanggungjawab Media Siber TIRAIPESISIR.com yang akrab disapa Pak Zai itu.

Contohnya lanjut Pak Zai, bisa saja penggunaan dana BOS dijadikan sebagai lahan proyek dengan mengakomodir sekolah yang mendapatkan dana BOS untuk belanja barang dan jasa, kepada pihak tertentu atau pihak ketiga. Sementara penggunaan dana BOS itu merupakan hak dan kewnangan dari pihak sekolah sepenuhnya.

Baca Juga :  Haryanto Alias Judil (23) Pembunuh Sadis Anak Berusia 8 Tahun Dijerat Pasal Berlapis

Misalnya, Dalam RKAS diperuntukkan untuk membeli tablet atau komputer sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar ya dibelanjakan sesuai Juknis. Terkadang pembelian tablet atau komputer tersebut diakomodir oleh oknum tertentu atau pihak ketiga agar ada timbal balik secara material dari oknum tersebut.

Ia menjelaskan, apabila praktik seperti itu terjadi di Riau, maka dipastikan sekolah saat ini tidak memiliki kemandirian dan kewenangan untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikannya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa praktik tersebut dapat mengarah kepada tindak korupsi.

Baca Juga :  Tiga Kelurahan di Meranti Belum Umumkan Hasil Perhitungan Suara

“Sekolah itu memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sendiri. Artinya, sekolah itu mandiri. Kalau diakomodir, maka sekolah itu tidak diberikan kemandirian oleh Pemprov Riau. Dan jika benar diakomodir, maka ini sudah mengarah pada tindak pidana korupsi,” jelas Zai.

Adapun alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas yaitu sebesar Rp 2 juta dikalikan dengan jumlah siswa sasaran prioritas pada masing-masing satuan pendidikan penerima. Sedangkan, siswa sasaran prioritas ditentukan oleh Kemendikbud RI berdasarkan pada besaran pagu anggaran BOS Kinerja di setiap Provinsi. (B015/09)
Editor : Agus Salim.Hs

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses