Sitename

Description your site...

Oktober 30, 2020

Perundingan Bipartit di Pabrik PT.NSP Tanpa Risalah,Pekerja Minta Dipekerjakan Kembali di PT.NSP Pabrik,Diminta Sekda Meranti,Yulian Norwis Bela Nasib Pekerja

Perundingan Bipartit di Pabrik PT.NSP Tanpa Risalah,Pekerja Minta Dipekerjakan Kembali di PT.NSP Pabrik,Diminta Sekda Meranti,Yulian Norwis Bela Nasib Pekerja
Foto tribunpekanbaru.com : Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, Yulian Norwis menyematkan lencana terhadap salah satu pejabat pada saat pelantikan jabatan di Lapangan Afifa,Jumat (11/5/2018).

loading…


SELATPANJANG,TIRAIPESISIR.COM-Perundingan Bipartit antara management PT.NSP Selatpanjang dengan 14 orang pekerja yang dimutasi kembali digelar,Selasa (21/08/2018) di Pabrik PT.NSP bersama, Lerenof Nainggolan,Ketua PUK FSP.RTMM-SPSI di PT.NSP Selatpanjang.

“Kami perundingan lagi di perusahaan PT.NSP,Selasa (21/08/2018),tetapi tidak ada risalah perundingan itu,karena kami tetap meminta dipekerjakan kembali di PT.NSP Pabrik,”ujar Lerenof Nainggolan,kepada Media ini,Sabtu (25/08/2018) di Selatpanjang.

Lanjutnya,dalam perundingan tersebut,pihak perusahaan melalui,Budi Humas mengatakan,bahwa per/tanggal 01/09/2018,kami sudah tidak diberikan gaji lagi,dan tetap mutasi. Untuk Karyawan Harian Lepas (KLH) diangkat menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT),”Kalau mau mutasi,”ucap Nainggolan menirukan ketegasan Budi (humas,red) dalam perundingan bipartit itu.

Tegas Budi,tidak mutasi dan tidak bekerja di pabrik PT.NSP. “Tapi,management berikan konfensasi 3 bulan upah,”kata Budi lagi.

Sementara dari pihak 14 orang pekerja,melalui juru bicara dalam perundingan itu,Nainggolan menyampaikan,sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,Pasal 151,dan Pasal 155,hubungan industrial belum berakhir sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Pekerja masih terus hadir di PT.NSP Pabrik,tapi management tidak memberikan job kerja.

Pekerja meminta mutasi dikaji kembali,karena mutasi pekerja kurang layak. Dan untuk KHL diangkat jadi KHT dan segala hak diberikan sejak adanya pelanggaran,selama bergabung di PT.NSP Pabrik sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  Babinsa Koramil 02/Tebingtinggi Tingkatkan Patroli dan Sosialisasi Untuk Mencegah karhutla

“Tiga bulan upah konfensasi,tidak ada dasar,karena pekerja tidak pernah berniat untuk mengundurkan diri,jangan pekerja dipaksa untuk mengundurkan diri,”ujar Nainggolan menegaskan dalam perundingan Bipartit itu.

“Yang kami minta hanya satu adalah,kami dipekerjakan kembali di PT.NSP Pabrik,”tegasnya.

Menyikapi hasil perundingan forum bipartit PT.NSP bersama PUK FSP.RTMM-SPSI PT.NSP dan 14 orang pekerja yang dimutasi,Selasa (21/08/2018) lalu,Zainuddin,HS,S.Ag,Koordinator LSM Independen Pemberantas Kriminal Ekonomi Provinsi Riau dan Kepri menuturkan,dan meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti,H.Yulian Norwis,SE,MM agar menyikapi masalah yang terjadi di PT.NSP.

“Akan terjadi pemberhentian sepihak yang akan dilakukan oleh management PT,NSP terhadap karyawannya,sebagimana komitmen management PT.NSP yang disampaikan,Budi selaku Humas pada perundingan bipartit tersebut,”minta Zainuddin kepada Sekda Meranti Julian Norwis,Pemkab Meranti menyikapi hal itu.

Sesuai ketentuan,Sekda bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan,dan koordinasi dengan Kepala OPD,serta lembaga teknis daerah. “Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya,Sekda bertanggung jawab langsung kepada Bupati,”tuturnya.

Kata Zainuddin,Sekda merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dipimpin oleh Sekda bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Sekda juga bertugas,membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,administrasi,organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh OPD.

Baca Juga :  Lembaga IPSPK3-RI : Sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja,Pekerja/Buruh PT NSP Selatpanjang Punya Hak Tolak Mutasi

“Justru,Bupati jarang berada di Meranti,kita berharap kepada Sekda Meranti,H.Yulian Norwis,SE,MM dapat menyikapi masalah 14 orang pekerja yang akan di PHK secara sepihak oleh management PT.NSP itu,”imbuh Zainuddin saat berbincang-bincang dengan wartawan,Minggu malam (25/08/2018) di Kedai Kopi Rakyat Simpang Pelabuhan Camat Selatpanjang.

“Sebagai pembantu Bupati,kita berharap kepada Sekda Meranti,H.Yulian Norwis,dapat memerintahkan,Plh.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti,Syamsuddin wanti-wanti terhadap putusan PHK sepihak yang akan dilakukan management PT.NSP nantinya,dan itu tanggungjawab Syamsuddin sebagai pengawas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakernjaan,”harapnya lagi.

Aktivis LSM Pemberantas Kriminal Ekonomi Republik Indonesia,Ir,Ganda Mora,M.Si di Pekanbaru juga menyikapi permasalahan sengketa tenaga kerja di PT.NSP yang terbit di Media ini,tanggal 22 Agustus 2018 menyebutkan,seharusnya Bipartit,justru memperjuangkan hak-hak karyawan. Seperti mutasi yang dimaksud,seharusnya mutasi untuk unsur pimpinan,seperti asisten dan manager. Kalau mutasi untuk pekerja kasar biasanya tidak pernah ada,karena pekerja kasar di daerah manapun mudah dapat dan mudah direkrut,”kata Ganda.

Menurut Ganda,ini adalah modus perusahaan PT.NSP,agar pekerja tersebut mengundurkan diri.

“Sehingga,hak-hak mereka sebagai pekerja tetap,otomatis gugur,”ujarnya.

Dapat disimpulkan,mutasi yang dilakukan oleh PT.NSP kepada 14 pekerjanya tertanggal 01 Agustus 2018 itu merupakan modus agar pekerja tetapnya mengundurkan diri,sehingga hak-kak mereka secara otomatis gugur.

Baca Juga :  Menganalisis Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh Berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Tentunya,hal itu merupakan penzoliman yang dilakukan oleh PT.NSP terhadap 14 orang pekerjanya,dan terhadap rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Berinvestasi di Meranti,tapi zolimi rakyat Meranti,”tegas Ganda prihatin.

Kepada penguasa Pemkab Meranti diminta tolong sikapilah nasib rakyat Meranti ini,yakni Bapak Bupati,H.Irwan,Wakil Bupati,H.Said Hasyim,dan Bapak Sekda,H.Yulian Norwis,sebelum jatuh tempo (deadline) penyelesaian perselisihan harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja dimulainya perundingan,terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2018. Ini sudah penzoliman,yang dilakukan oleh PT.NSP kepada rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepada Bagian Tenaga Kerja di OPD terkait,tolong lakukan penelitian ulang terhadap PP.PT.NSP yang baru itu,apa memang sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,jalankan kewajiban anda dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,itu amanah undang-undang kepada anda,dan jangan tebang pilih dalam pengambilan kebijakan,pekerja itu rakyat Meranti,pekerja itu juga berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Meranti,mereka anak-anak dari pejuang dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti ini.

“Jangan jadikan mereka-mereka pekerja itu semacam penumpang di negeri sendiri,”tutup Ganda. (putra)

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , , , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses