Sitename

Description your site...

Oktober 31, 2020

Perseteruan Walikota Tangerang Dengan Menkumham Semakin Memanas

Perseteruan Walikota Tangerang Dengan Menkumham Semakin Memanas

loading…


TANGERANG,TIRAIPESISIR.COM-Perseteruan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly semakin memanas. Pemerintah Kota (Pemko) Tangerang akhirnya menghentikan semua pelayanan kantor di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Imbasnya pun terjadi pada beberapa Lembaga Permasyarakatan (Lapas) yang ada di Kota Tangerang. Sampah-sampah di Lapas menumpuk lantaran tak diangkut petugas setempat.

Kepala Lapas Anak Wanita Klas II B, Prihartati mengatakan, sejak dua hari yang lalu masalah sampah jadi masalah utama di lapas. “Untuk di tempat saya masih masalah sampah sejak diberhentikannya layanan publik oleh Pemko Tangerang,” ujar Prihartati, Selasa, (16/7/2019).

Prihartati menuturkan, masalah sampah masih mengandalkan Dinas Kebersihan Kota Tangerang untuk mengangkut sampah. Hal tersebut, lanjutnya, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Lapas Anak Wanita Klas II B.

“Alhamdulillah karena hubungan kami baik dengan bapak pengangkut sampah, maka nanti agak siang mereka nyolong-nyolong ambil sampah kita. Hari ini belum datang mudah-mudahan diambil siang nanti,” ucapnya.

Baca Juga :  Ui Miliki Gedung Riset Sosial Politik Baru,Fokuskan Riset Multidisiplin

Hal senada disampaikan, Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Jumadi. Ia mengaku telah terjadi penumpukan sampah di lapas yang dikelolanya.

“Sejak malam minggu ada pemberhentian pengambilan sampah, masih ada penumpukan sampah,” kata Jumadi.

Jumadi mengatakan, petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terpaksa membuang sampah ke tanah Kemenkumham yang berada di sekitar Jalan Lapas Pemuda sampai perseteruan dua pemimpin itu menemukan titik terang.

“Untuk buang ke TPA itu kejauhan, kita belum ada armada. Akhirnya kita buang di tanah kita sendiri saja, di sekitar komplek sini. Kan ada tanah kosong, nanti kita sudah bungkus dengan karung-karung dan plastik sampahnya,” ujarnya.

Menurut Jumadi, para WBP dijadwalkan membuang sampah di pagi dan sore hari dengan pengawasan ketat sipir. “Kalau sampahnya banyak dibuangnya dua kali, pagi dan sore. Tapi kalau bisa teratasi, kita hanya buang pagi saja,” katanya.

Baca Juga :  KPK Jadwalkan Pemeriksaan Gubernur Jawa Timur,Khofifah,Hari ini

Lain hal dengan Imigrasi Tangerang. Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Herman Lukman mengatakan, penyetopan semua layanan yang diinisasi Pemko Tangerang, seperti masalah sampah tidak berpengaruh besar terhadap pihaknya.

“Sampah kita tidak banyak bahkan hampir tidak ada. Paling banyak sampah di kita itu daun-daun pohon yang ada di depan kantor. Jadi kalau masalah pembuangannya kita ada tempat sampah sendiri. Itu pun yang ambil petugas kami,” tutur Herman.

Selain sampah, layanan publik seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) di tiap kantor Kemenkumham yang dilalui tidak beroperasi mulai malam kemarin, Senin, 15 Januari 2019.

Seperti diketahui, kantor-kantor Kemenkumham yang berdiri di Kota Tangerang, diantaranya Kantor Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Lapas Kelas I Tangerang, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Lapas Anak Perempuan Kelas IIB Tangerang, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

Baca Juga :  Mobil Kontiner Diamankan Satuan Reserse Narkoba,Diduga Memuat 5 Karung Sabu-Sabu

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menyetop pelayanan publik di kantor-kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kota Tangerang. Penyetopan mulai, Senin (15/7/ 2019).

Arief mengatakan, penghentian layanan publik diberlakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Ia menjelaskan, pelayanan publik Pemerintah Kota Tangerang itu bukan kewajibannya. Penyetopan itu seperti layanan sampah, perbaikan drainase dan jalan termasuk penerangan jalan yang berdiri diatas lahan Kemenkumhan.

Ya, kita ingin lihat itikad dari sana (Kemenkumham), kan sebenarnya bukan kewajiban kita,” katanya.

Pemberhentian layanan merupakan imbas perseteruan antara Arief dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly terkait lahan-lahan milik Kemkumham di Kota Tangerang.

“Makanya, saya berharap ada jalan keluar terbaik untuk semuanya agar masalah ini tuntas. Terus kemarin itu saya juga kirim surat klarifikasi ke Presiden dan Mendagri. Mudah-mudahan Presiden dan Mendagri menjembatani,” jelasnya. (Horlas A08/08)

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses