Sitename

Description your site...

April 9, 2020

Perjuangan Suku Sakai Selama 20 Tahun Lahannya Dicaplok Pengusaha Sawit

Perjuangan Suku Sakai Selama 20 Tahun Lahannya Dicaplok Pengusaha Sawit

PEKANBARU,TIRAIPESISIR.COM-10.000 hektar lahan persukuan Batin Batuoh Suku Sakai dikuasai oleh PT Murini Wood Indah Industri (MWII) dijadikan kebun sawit selama 20 tahun tanpa ada kontribusi terhadap persukuan.

Bagindo Raja Puyan, Kepala Suku Batin Botuah (Suku Sakai) tetap memerjuangkan kembali lahannya yang dicaplok pengusaha sawit. “Selama 20 tahun terakhir, warga Desa Batin So Lapan dan Desa Botuah Kecamatn batin so lapan, Bengkalis memperjuangkan tanahnya 7.800 hektare. Tanah kami dicaplok dijadikan kebun sawit,” kata Puyan.

Puyan memperjuangkan haknya sejak 10 tahun terakhir atas lahan yang dicaplok sejumlah pengusaha. Gugatan perdata Nomor 06/PDT.G/2008/PN.DUM tanggal 20 Februari 2008, terhadap laan 2.100 hektar (masuk pada kawasan hutan konfersi) dikelola MWII tanpa pelepasan hutan dan tanpa memilik Hak Guna Usaha (HGU).

“Gugatan pertama itu hasilnya dinyatakan NO (Niet Onytvankelijkverklarard) disebabkan ojek perkara ulayat yang menjadi gugatan adalah 10.000 hektar. Karena yang digugat 2.100 hektar sehingga Majelis Hakim berpendapat objek gugatan tidak jelas oleh karena penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah ulayat seluas 2.100 tersebut yang ada hanya batas tanah seluas 10.000 hektar bukan 2.100 ha,” kata Ganda.

Satu sisinya, pihak perusahaan melakukan banding sampai PK karena tidak menerima putusan NO Pengadilan Dumai. Namun hasilnya pihak Mahkamah Agung menolaknya hasil banding perusahaan itu. Tapi putusan MA belum membuat Datuk Puyan bernapas lega. Demi memperjuangkan tanahnya yang sudah didirikan kebun sawit permanen.

Baca Juga :  Wagub Kepri,H.Isdianto Hadiri Focus Group Discusion di Pekanbaru

Gugatan pertama diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Dumai diperkuat karena dasar kepemilikan tanah ulayat yang diterbitkan berdasarkan Peta Renkotruksi batas tanah ulayat Batin So Lapan Suku Sakai Botuah berdasarkan paiagam perjanjian (Besluit), Kerajaan Siak Sri Indrapura dengan Gouverlemen Hindia Nederland (Kerajaan Hindia Belanda) 28 Februari 1940 bersamaan hari 15 Muharam 1859, terang Ganda yang mendapat kuasa pad Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA-JP) Untuk dapat memperjuangkan lahan yang dikuasai oleh PT. Munrini Wood Indah Industry.

BARA-JP melayangkan surat kepada Presiden RI melalui Kepala Staf Kepresidenan dengan nomor 023/LAP-BARAJP/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 tentang; mohon perlindungan hukum atas penyerobotan lahan Batin Batuoh oleh PT Murini Wood Indah Industri (MWII), agar Presiden membentuk tim untuk membantu persoalan tersebut.

Tak sampai di situ, Datuk Puyan kembali melakukan upaya hukum lain, yang dkuasakan pada IPSPK3 RI melaporkan para pengusaha yang diduga berbuat tindak pidana melanyang surat Nomor 023/LAP-IPSPK3 RI/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 terkait dugaan penggelapan pajak atas alih fungsi lahan diatas hutan produksi konversi selama 14 tahun atas lahan seluas 2.300 hektar oleh akibat keasalaha BN Bengkalis menerbitakan HGU sebelum eleapasan kawasan oleh Mentri KLHK, kemudian laporan dugaan korupsi dan kolusi antara PT Murini Wood Indah Industri (MWII) atas pemutihan lahan seluas 1.465,17 hektar setelah 14 tahun dikuasai dan dimanafaat kan untuk perkebunan kelapa sawit dan berpotensi merugikan atas negara dan laporan penerimaan ganti rugi tanah atas pembanguan jalan tol.

Baca Juga :  Perempuan Pemulung Ditemukan Tewas di Parit

Atas perkara dalam laporan ini, Polda Riau belum melakukan penyegelan terhadap lahan yang dikuasai perusahaan itu. Satu sisinya Ganda mengapresiasi langkah hukum kepolisian. Lahan yang sudah menjadi kebun sawit itu ternyata sudah menghasilkan walaupun diduga bodong.

“Kami mengharapkan pihak perusahaan menghormati proses ini. Kami apresiasi upaya yang dilakukan aparat hukum walaupun belum memasang plang penyegelan, yang bertuliskan lahan sedang bermasalah hukum,” jelasnya.

Direktur Lembaga Independen Pembawa Suara Pemberatas Korupsi, Kolusi Kriminal Ekonomi (IPSPK3) RI itu, menilai, berdasarkan berbagai putusan yang didapat pendamping kami baik data-data dan syahnya kepemilikan tanah oleh Datuk Puyan, rasanya sudah cukup Negara ini untuk mengakui legalitas kepemilikan tanah 10.000 hektare itu yang selama ini diserobot dan dicaplok oleh pengusaha MWII.

“Kita mengharapkan Presiden segera membentuk tim dan menindaknya, mengingat dalam waktu dekat Raja Datuk Puyan akan mendaftarkan gugatan baru atas keseluruhan lahan 10.000 hektar yang dikusai PT Murini Wood Indah Industrik,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sudah 8 Kali Sidang : Sebagai Saksi Pelapor Tidak Pernah Hadir,Amril Mukminin Akan Segera Dipanggil PN Pekanbaru

Citera Satelit lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Murini Wod Indah Industri

“Kita sudah memperjuangkan pendamping kita (Datuk Puyan) sejak lama, yakni tahun 2008. Kita juga minta pada pemerintah melalui BPN agar tidak memperpanjang HGU perusahaan, namun lokasi berpekara itu dapat dijadikan TORA untuk dibagikan kepada masyarakat, anak kemanakan Datuk Batin Batuoh,” ujar Ganda.

Namun Ganda kembali menerangkan, di percepatnya reforma agraria melalui TORA saat dinilainya sudah clean and clear datanya.

“Maksudnya, keberadaan tanah, jumlah luasan, dan pengusul sudah jelas. Di tingkat calon penerima pun, tak ada perbedaan pendapat menyangkut sistem dan luasan bagian atas tanah,” terangnya.

Pada anak kemanakan Suku Sakai pun kini tengah mempersiapkan data lahan yang akan diusulkan dan bersedia masuk TORA program reforma agraria Kabupaten Bengkalis. Ganda Mora menilai, ada dua skema yang bisa dijalankan dalam reforma agraria. Pertama, redistribusi tanah yakni tanah sengketa akan diserahkan dan diatasnamakan suku Sakai, baik secara komunal maupun pribadi. Kedua, perhutanan sosial dimana tanah tetap dimiliki oleh negara, namun dikelola oleh masyarakat dengan sejumlah perjanjian bagi hasil.(B015/09)

Editor : Agus Salim.Hs

aaaaaaaa

Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses