Sitename

Description your site...

September 18, 2019

Pemprov DKI Gagal Laksanakan Amanah UU No.5 Tahun 1960 : Aliansi Tanah Untuk Rakyat Gelar Aksi Demo Kubur Diri

Pemprov DKI Gagal Laksanakan Amanah UU No.5 Tahun 1960 : Aliansi Tanah Untuk Rakyat Gelar Aksi Demo Kubur Diri
Foto : dwi wahyudi/tiraipesisir.com






JAKARTA,TIRAIPESISIR.COM-Ratusan orang yang tergabung Aliansi Tanah Untuk Rakyat menggelar aksi demo kubur diri, mereka menguburkan diri di Taman Kayu Mas Raya RT13/RW10 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur,Jumat (23/8/2019). Mereka menuntut,BPN Jakarta Timur memproses pengukuran dan meminta pelaksanakan redistribusi tanah kepada Pemprov DKI yang menurutnya telah gagal melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Aliansi Tanah Untuk Rakyat yang terdiri dari beberapa elemen diantaranya Lembaga Kebangunan Jakarta,Front Pejuang Tanah Rakyat,LBH Lentera Rakyat serta DPC Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia/GMNI Cabang Jakarta Selatan, mereka sampai ke lokasi aksi sekitar pukul 14 : 00 Wib.

Foto : dwi wahyudi/tiraipesisir.com

Menurut koordinator aksi, Gepe, yang dirangkum tiraipesisir.com dalam rilisnya menjelaskan, tantangan yang terberat saat ini ialah ketika rakyat Indonesia belum memiliki tanah untuk alat reproduksi. Era Presiden Soekarno 15 tahun setelah Proklamasi mengeluarkan UU Nomor 5 thn 1960 tentang pokok pokok Agraria untuk upaya cita-cita Indonesia yang berdaulat adil dan makmur,UUPA bertumpu pada registrasi,pencatatan dan pemetaan bidang Agraria serta redistribusi,guna membangun keadilan sosial atas kepemilikan lahan bagi Rakyat Indonesia.

Baca Juga :  Hilman : Listrik di Kec.Putri Puyu Belum Tersambung Bukan Salah Kontraktor Tapi Salah PLN

Namun di era Soeharto menjadi titik balik dari cita-cita reformasi agraria UUPA 1960 dipreteli dengan dimulainya UU Nomer 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai produk hukum pertama diera rezim Soeharto yang sangat jelas orientasinya hanya mengedepankan modal asing yang mengakibatkan bumi,tanah serta air dapat di eksploitasi oleh bangsa asing. Dan…Kini pada era Presiden Joko Widodo,menerjemahkan komitmennya tentang Agraria dengan rumusan pokok agrarian tahun 1960, dengan menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL), juga Perpres Nomer 28 Tahun 2018 tentang Tanah Obyek Reforma aAgrari (TORA ).

Baca Juga :  Korban Pembunuhan : Rustadi Ditusuk di Leher dan Kepala,Anak Diduga Dibanting Hingga Tewas

Menurut Gepe, hari ini rakyat dihadapkan pada situasi yang dimana tantangan terberat atas perangkat hukum PTSL tersebut, Kementrian ATR/BPN dan PWMDA DKI Jakarta membuat hal ini menjadi bertele-tele,baik soal pelayanan dan perlakuan yang tidak adil.

Pemprov DKI Jakarta tidak mendukung amanat Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 thn 1960,dengan menerbitkan perangkat hukum Satuan Perangkat Pemda thn 2018 yang terkesan birokratis dan bertele-tele mempersulit rakyat dalam tahapan PTSL. (Dwi Wahyudi/A07/08)
Sumber : Aliansi Tanah Untuk Rakyat








Bagikan berita ini
Tags: , , , , , , , , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses