Sitename

Description your site...

September 19, 2020

Pelaksanaan Proyek Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Meranti Dipertanyakan

Pelaksanaan Proyek Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Meranti Dipertanyakan
Foto : Dokumen Rencana Gambar Pembangunan Sarana Pendukung Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Meranti Tahun Angaran 2018.

MERANTI,TIRAIPESISIR.COM-Proyek Pembangunan Sarana Pendukung Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti di Desa Gogok,Kacamatan Tebing Tinggi Barat,Kabupaten Kepulauan Meranti dipertanyakan. Pasalnya,diduga dalam pelaksanaan proyek yang nilai HPS nya lebih kurang sebesar Rp 299,918,515,00 itu semacam ada kejanggalan pada administrasi rekapitulasi harga,daftar kuantitas dan harga,serta gambar.

Mengingat pentingnya,peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan,pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan.

Baca Juga :  Korban Kriminalisasi Pers,Puluhan Wartawan Gelar Aksi Damai di Kejari dan Kejati Riau

Maka dengan itu,diminta TP4D Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pemeriksaan dokumen dan administrasi pada pembayaran kontrak proyek Dinas Perikanan Meranti tersebut.

Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan,untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan,perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh,sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal serta untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan,Kejaksaan RI dipandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional yakni TP4D.

Baca Juga :  Saiful Ikram,S.Ag,MM : Pemkab Meranti Lamban dan Tidak Mengerti Fungsi Informasi Publik

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek Pembangunan Sarana Pendukung Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti,Sugiati,yang coba dikonfirmasi redaksi beberapa waktu lalu di ruang kerjanya mengatakan,bahwa pelaksanaan proyek tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pelaksanaan jumlah bangunannya,nilai kontraknya dan juga administrasinya. “Ini sudah benar,apa lagi yang salah,”kata Sugiati yang akrab disapa Tutik itu.

Sebagaimana peranan pers pada Pasal 6,Undang Undang Pokok Pers Nomor : 40 Tahun 1999,dalam penegakan supremasi hukum,kritik dan saran,serta memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,Redaksi Media ini mengajak,Tutik selaku KPA Proyek tersebut untuk melakukan pertemuan bersama dengan Ketua TP4D Kejari Meranti. Namun Tutik,terkesan sungkan,dan hingga berita ini diterbitkan,Tutik belum bersedia memberikan waktu untuk pertemuan tersebut. (A01/09)
Editor : Redaksi

loading…


Bagikan berita ini
Tags: , ,
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses