Sitename

Description your site...

Oktober 27, 2020

Pelaksanaan Paket Proyek di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai Disinyalir Hanya Sekedar Proyek,Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Diharapkan Menguasai Teknik dan Sertifikasi…!!!

Pelaksanaan Paket Proyek di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai Disinyalir Hanya Sekedar Proyek,Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Diharapkan Menguasai Teknik dan Sertifikasi…!!!

loading…


KPA,PPK,PPTK dn Konsultan Pengawasnya Layak Dipenjarakan..!

Bengkalis,TiraiPesisir.Com – Pelaksanaan paket proyek baik melalui dana APBN dan APBD maupun Bankeu Provinsi Riau Tahun Angaran (TA) 2016 khususnya di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai disinyalir hanya sekedar proyek. Betapa tidak,ratusan paket proyek yang kita temui dilapangan rata-rata bermasalah dan kesannya dikerjakan asal jadi disebabkan perencanaannya tidak benar alias tembak diatas kuda, dan konsultan perencana,konsultan pengawas serta KPA dan PPK/PPTK layak dipenjarakan. Demikian dikatakan,Zainuddin,Hs,S.Ag, Koordinator Wilayah (Korwil) Riau dan Kepri Lembaga Independent Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal Ekonomi-Republik Indonesia (Lembaga IPSPK3-RI) kepada TiraiPesisir.Com, Jumat (17/11/2016) di Bengkalis.

Selanjutnya Zainuddin memaparkan,sedikitnya hampir ratusan paket proyek TA 2016 yang dialokasikan melalui dana DAK (APBN),APBD dan Bankeu khususnya di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai rata-rata seratus persen bermasalah dalam pelaksanaannya. Hal itu terjadi disebabkan perencanaannya tidak tepat,RAB dan Analisisnya tidak benar. Akibatnya,kontraktor dirugikan,uang negara mubazir,masyarakat tidak dapat memanfaatkannya.“Berdasarkan hasil investigasi, observasi,analisis dan kajian kami dari Lembaga IPSPK3-RI terhitung sejak bulan Sepember hingga bulan Nopember 2016 ini hampir seratus persen paket proyek bermasalah pengerjaannya,disebabkan RAB-nya tidak benar,dan minim pengawasan dari konsultannya,”papar Zainuddin menjelaskan.

Baca Juga :  Kaji Pengerukan Dermaga II Roro Bengkalis,Kadishubkominfo Rangkul Politehnik Bengkalis

Lebih lanjut Zainuddin menuturkan,perencanaan paket proyek di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai hanya sekedar proyek. RAB dan HPS-nya dihitung hanya sekedar pelengkap dokumen karena diatur dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Contoh,salah satu paket pekerjaan peningkatan jalan di Kecamtan Rupat Kabupaten Bengkalis. Ketika paket proyek tersebut mulai dilaksanakan oleh kontraktornya (Penyedia barang/Jasa,Red) langsung dilapangan timbul masalah,kenapa..?karena dalam RAB paket proyek peningkatan jalan tersebut volume best-nya 135 kubik,dan untuk tanah timbun tidak ada dalam RAB,sementara kondisi lapangan harus membutuhkan best minimal 170 kubik,dan tanah timbun. “Justru dalam RAB,best-nya hanya 135 kubik tanpa ada tanah timbun,terpaksala kontraktor menghampar best-nya 135 kubik itu,dan untuk tanah timbun si kontraktor terpaksa mengggunakan tanah bekas galian dan kayu-kayu busuk sebagai tanah timbun. Nah,ketika elemen masyarakat datang melihat kondisi pelaksanaan proyek tersebut,yang disalahkan adalah kontraktornya. Padahal,yang salah adalah perencanaannya,”terang Zainuddin yang akrap disapa pak zai itu sembari mengatakan,sama halnya mungkin dengan pelaksanaan paket proyek pemeliharaan jalan Kecamatan Bengkalis di Jalan Pembangunan III,yang dilaksnakan oleh PT.Cakrawala Kencana Abadi dengan nilai kontrak Rp 3 Miliar lebih. Anehnya,agregat aspal betonnya (hotmixnya) menggunakan batu kerikil kasar,sehingga jelas kelihatan hotmix di Jalan Pembangunan III itu batu kerikilnya kasar-kasar. Boleh jadi desain kontruksinya seperti itu,terbukti ketika orang besar Bengkalis (Akok,Red) mengetahui bahwa pelaksanaan pengerjaan paket proyek itu dikeritik oleh cio tiraipesisir.com dia menantang dan sama sekali tidak takut. “Kenapa dia tidak takut,dan tidak perlu dia perbaikinya..? kemungkinan seperti itu desain kontruksinya dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis,”ujar pak zai menimpali tantangan Akok.

Baca Juga :  Iwan Setiawan,Akan Beri Kado Manis Buat PSBL

Sama halnya kata aktivis LSM itu,di Kota Dumai juga pelaksanaan pengerjaan paket proyek 2016 semua amburadul,pengerjaan pembetonan proyek readymix rata-rata retak dan tidak di brosthing,dan para kontraktornya tidak peduli. Padahal,keretakan itu  jelas disebabkan mutu betonnya tidak sesuai dan konstruksi lapisan pondasi bawah tidak padat,sehingga terjadi keretakan secara merata. Nah,ketika ditanya jawab kontraktornya sederhana saja,masih ada jaminan perawaan kok. Padahal, kalau dilakukan pembongkaran pada petak hamparan readymix yang retak-retak itu, dana sisa kontrak 5 persen itu tidak cukup,sementara PA,PPK dan Panitia Penerima Barang menerima pelaksanaan pekerjaan seperti itu. Artinya,perencanannya memang seperti itu,karena perencanaan paket proyek baik di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai hanya sekedar proyek. “Maka dengan itu,kita sarankan kepada pihak Mapolda Riau dan Kejati Riau agar mempersiapkan penyidiknya yang mengerti teknik dan kalau perlu memiliki sertifikasi tektik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan konsultan-konsultan pengawasnya layak dipenjarakan karena mereka tidak melaksanakan kontrak kerjanya secara benar,terbukti pelaksanaan paket proyek tahun anggaran 2016 baik di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai rata-rata anburadul dan terkesan asal jadi baik perencanaan maupun pelaksanaannya,”tandas Zainuddin (Red/Amri/Daulat Sirait/Bambang)

Baca Juga :  Ketua LSM Parades,Guntur.MS :Pelaksanaan Proyek Pemecah Gelombang Desa Permai Kec.Rangsang Barat Asal Jadi."Anggaran Habis Pulau Terkikis"

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi/Pengjab : Zainuddin,Hs,S.Ag      

 

 

 

 

 

 

 

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses