Sitename

Description your site...

Oktober 24, 2020

Menhut RI : Tentang Taksi Online,Yang Nggak Bikin SIM Nggak Boleh Beredar

Menhut RI : Tentang Taksi Online,Yang Nggak Bikin SIM Nggak Boleh Beredar
Keterangan Gambar : Kunjungan dari perwakilan INKOPPOL (ALFIUS.I.H.SE.CHt. SHt.BRP.AKP),Director Marketing GRab (Rizki),GoCar Uber (Musa),PPRI (Ponco Seno) dan meninjau langsung pelaksanaan Sim A umum dalam melaksanakan intruksi Menteri Perhubungan yang berkenan hadir serta meninjau pelaksanaan Sim A umum bagi para driver online (yang tertuang dalam Permen 108 tahun 2017,disyahkan tanggal 01 November 2017 di Sarpas SIM Daan Mogot,Sabtu (11/11/ 2017).

loading…


JAKARTA,TIRAIPESISIR.COM-Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi menegaskan kepada seluruh driver taksi online harus memiliki SIM A umum. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek,ucapnya saat mengunjungi dan meninjau langsung pelaksanaan Sim A umum dalam melaksanakan intruksi dari Menteri Perhubungan yang berkenan hadir serta meninjau pelaksanaan Sim A umum bagi para driver online di Daan Mogot,Jakarta Barat,Sabtu (11/11/2017).

Baca Juga :  Sah,Ini 5 Pimpinan DPR RI Periode 2019-2024

Menurut Menhub,Peraturan ini berlaku sejak 1 November 2017 dan ada masa transisi selama 3 bulan. Pihaknya berharap para driver bisa menyelesaikan proses pembuatan SIM A Umum selama masa transisi itu.

“Yang nggak bikin SIM,nggak boleh beredar. Kita melaksanakan undang-undang,” katanya.

Selain itu,Menhub juga menegaskan lagi,bahwa pemerintah tak segan menindak perusahaan transportasi umum berbasis aplikasi yang tidak taat aturan tersebut. Selama ini,pemerintah sudah cukup memberi toleransi dalam kurun dua tahun terakhir.

“Sekarang mari kita tegakkan disiplin,”tegas Menhub.

Baca Juga :  5 Unit Rumah Kontrakan Ludes Terbakar Di Wilayah Bintaro

Sekali lagi Budi Karya mengimbau para sopir taksi segera mengurus SIM A umum.

“Pemerintah memberi payung agar kita bisa melayani masyarakat. Kalau kita semua patuh,kita mengikuti,kalau namanya A umum itu common. Di mana pun,di negara mana pun,seseorang yang ingin mengemudikan kepentingan umum harus memiliki kualifikasi,”tutur Menhub Budi Karya.(Okta)

loading…


Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses