Sitename

Description your site...

Desember 5, 2019

Masyarakat Panai Hilir Soroti Kinerja Dishut Pemprovsu Terkait Hasil Eksekusi Perkebunan PT SAB

Masyarakat Panai Hilir Soroti Kinerja Dishut Pemprovsu Terkait Hasil Eksekusi Perkebunan PT SAB
Foto : Budi Hermansyah Saragih/tiraipesisir.com

LABUHANBATU,TIRAIPESISIR.COM-Beranjak dari insiden tewasnya dua nyawa pegiat sosial, Maraden Sianipar serta Martua Parasian Siregar alias Sanjai (Eks Wartawan Pindo Merdeka), Sejumlah Tokoh Masyarakat Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Dinas Kehutanan (Dishut) terkait hasil eksekusi lahan perkebunan PT SAB/KSU AMELIA, Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Senin, Tanggal, (07/11).

Pasalnya, perkebunan itu terlihat ditelantarkan tanpa pengawasan yang intensif. Hingga melahirkan sejumlah kelompok warga pemanen. Yakni, berujung saling klaim kepemilikan.

Dampak eksekusi itu berimbas pada pengosongan karyawan PT SAB. Perumahan karyawan habis digilas alat berat. Namun, berkisar dua bulan lama nya, beberapa orang masuk mengatasnamakan karyawan PT SAB beroperasi memanen buah kelapa sawit diantara nya melibatkan warga Dusun Sei Siali.

Dalam rentang waktu, kelompok masyarakat terlanjur masuk memanen, lantaran mereka yakini perkebunan itu telah disita negara (Milik Negara)

Kendati pembuktian itu dikuatkan berdirinya plang pemberitahuan dibeberapa titik tempat areal perkebunan bertuliskan, TANAH INI TELAH DISITA OLEH PENYIDIK BERDASARKAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT, NO : 1519 /Pen.Pid /PN Rap. Tanggal, 26 NOVEMBER 2018, Yakni, membangun asumsi rasa optimis warga bahwa status perkebunan tersebut berkedudukan diareal kawasan hutan.

Bukan itu saja, terdapat juga plang bertuliskan, KAWASAN HUTAN NEGARA, DILARANG MELAKUKAN PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH.

Baca Juga :  Pemkab Labuhanbatu Sambut Kepulangan Jemaah Haji Kloter 5 di Masjid Al-Ikhlas Rantauprapat

Plang tulisan tersebut menggiring sebuah asumsi publik bahwa status perkebunan PT SAB dianggap Ilegal.

Dilansir dari salah seorang ASN Dinas Kehutanan Pemprovsu Kph V Aek Kanopan perkebunan PT SAB masuk dalam kawasan hutan. Masalah anggaran menjadi alasan utama pihak Kph V molor melakukan pengawasan dilapangan.

“Ya bang, Areal perkebunan PT SAB masuk dalam kawasan. Persoalan tidak adanya anggaran pengawasan membuat anggota jarang kelapangan. Gimana mau turun, anggaran tak ada. Saya hanya ASN bawahan. Coba abang tanya langsung sama pimpinan Dishut”

“Capek lah bang. Mana mungkin mau patroli merogoh kantong sendiri, apalagi medan nya sangat jauh. sabar aja lah bang, mudah mudahan pimpinan dapat mencari solusi hingga tanggung jawab lahan yang telah di eksekusi dapat diawasi secara intensif” Tutup sumber ASN.

Kendati itu, awak media ini pun menggali informasi dari seorang pemuda (Anonim) yang mengaku sempat ikutan memanen buah kelapa sawit diperkebunan PT SAB. Hampir satu jam bercerita sambil meneguk kopi,

“Ia bang, yang saya tahu perkebunan PT SAB itu telah disita pemerintah. Sejumlah plang pemberitahuan dipajang dititik areal lahan. Enak bang, pihak Dinas Kehutan jarang mengawasi nya, makanya saya ikutan memanen”

Baca Juga :  Sambut HUT RI Ke-74,Sekda Meranti,H.Yulian Norwis Buka Open Tournament Sepak Bola 2019

“Sebelumnya saya tidak berani ke perkebunan itu, banyak preman nya. Nah, setelah disita pemerintah, bukan saya saja yang ikutan, sejumlah warga masyarakat berdatangan mengambili buah nya, rame banget. kalau tak diambil kan busuk juga bang, sayang lah buah nya busuk dipokok” Senyum pemuda Anonim.

“Waktu saya ikutan kemarin, Karyawan perkebunan itu tidak ada, perumahan mereka kan di eksekusi Dishut. Anehnya, entah kenapa mereka masuk lagi. Begitu saya tahu mereka masuk, saya gak berani lagi ikutan memanen, saya mundur bang. Sudah 4 bulan saya gak pernah kesitu, saya putuskan alih pekerjaan, saya sekarang melaut, mencangkok ketam bang, yang penting halal”

“Saya terkejut mendengar kejadian pembunuhan itu bang. Untung saya gak ikut ikutan lagi, kalau sempat ikut tak taulah entah gimana nasib ku, Sadis ya bang” Tutup sumber berwajah trauma.

Tanggapan sejumlah Tokoh Masyarakat Panai Hilir.

Iwan Putih, (50) Tahun, Tokoh Masyarakat Panai Hilir menyampaikan rasa prihatin atas tewas nya dua nyawa pegiat sosial diareal perkebunan PT SAB,

“Kita semua turut berduka atas insiden tewas dua nyawa pegiat sosial, Maraden Sianipar dan Martua Parasian Siregar. Tentu ini menjadi pelajaran kita bersama terlebih kepada pihak Dinas Kehutan Pemprov, yang kita nilai akar permasalahan”

Baca Juga :  Kapala Desa Jangan Takut Melaporkan Progres Penggunaan Dana Desa Ke Kejaksaan

“Lahan yang telah dieksekusi ditelantarkan, hingga melahirkan sejumlah kelompok pemanen buah. Hendak nya setelah di eksekusi harus lah di awasi, inilah akibat kurang nya pengawasan Dishut”

“Sebagai warga panai hilir, saya meminta kepada Bapak Gubernur Sumut agar turun tangan dalam penyelesaian konflik perkebunan PT SAB. Tutup Iwan.

Edy Syahputra, Aktivis muda Kabupaten Labuhanbatu menduga Dinas Kehutanan Pemprov diduga main mata,

“Lamban nya proses sengketa PT SAB membuat kita bertanya bang, ada apa dibalik semua ini. Usai di eksekusi lahan itu ditelantarkan, akhirnya terjadi kelompok pemanen buah. Ujung nya jadi saling rebut berakhir besibunuhan,

“Hendak nya setelah dieksekusi Dishut maunya mereka rutin melakukan patroli, menjaga buah kebun itu jangan dicuriin, supaya jangan lahir kelompok pemanen,

“Saya khawatir jika tidak di awasi dan dijaga akan terjadi lagi korban korban berikut nya, untuk itu saya mengajak sahabat teman mahasiswa untuk focus mengawal kinerja Dinas kehutanan. Tutup Edy.

Hingga berita ini siap disajikan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumut terkesan diam lepas tangan. Tidak serius dan dianggap akar permasalahan jatuh nya korban. (BHS)
Editor : Dhamean Hasibuan

aaaaaaaa

Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses