Sitename

Description your site...

April 7, 2020

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham Di tuntut 5 Tahun Penjara

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham Di tuntut 5 Tahun Penjara
Foto : Horlas/tiraipesisir.com

JAKARTA,TIRAIPESISIR.COM-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak menyinggung soal pencabutan hak politik eks Menteri Sosial,Idrus Marham saat membacakan tuntuan terkait kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Jaksa KPK hanya menuntut Idrus 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

“Menuntut,memohon majelis hakim menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,”ucap JPU KPK,Lie Putra saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor,Jakarta Pusat,Kamis (21/3/2019).

Baca Juga :  Terkait Pembangunan PKS PT.PPSP di Pulo Padang,Mahasiswa Labuhanbatu Gelar Demo di Depan Istana Negara dan Tuntut Bupati Labuhanbatu,Pangonal Harahap Dicopot

Dalam kasus ini,Jaksa KPK menilai Idrus bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih,menerima suap terkait proyek tersebut dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johanes Budisutrisno Kotjo, sebesar Rp 2,25 miliar.

Suap tersebut diberikan agar Idrus dan Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Uang itu sendiri diberikan dalam dua tahap yaitu tahap pertama Rp 2 miliar dan tahap kedua Rp 250 juta.

Uang Rp 2 miliar diberikan Kotjo pada 25 September 2017. Saat itu Idrus mengarahkan Eni untuk meminta uang sebesar USD 2,5 juta kepada Kotjo. Uang itu dipakai untuk keperluan Munaslub Golkar.

Baca Juga :  Sandang Status Decacorn, Presiden Jokowi Beri Selamat untuk Gojek

Sementara itu,uang Rp 250 juta diberikan Kotjo kepada Eni dan Idrus pada bulan Juni 2018. Uang itu diberikan setelah Idrus menghubungi Kotjo.

Menurut jaksa,semua uang tersebut diberikan Kotjo kepada Eni dan Idrus melalui stafnya, yang kemudian diberikan kepada staf Eni bernama Tahta Maharaya.

Karena itu,Idrus dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Horlas)

aaaaaaaa

Baca Juga :  92.331 Siswa Lulus SNMPTN 2019

Bagikan berita ini
loading...

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses